Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Wawalkot: APBD Perubahan Molor

Wawalkot: APBD Perubahan Molor
MOMOK IBU KOTA: Banjir yang melanda Jalan DI Panjaitan, Samarinda, beberapa waktu lalu.(Foto-Alan)

SAMARINDA, MENIT7.com  – Belasan proyek penanganan banjir menumpuk pada akhir tahun. Fenomena itu diklaim bukan kesengajaan.
APBD Perubahan 2017 yang terlambat disahkan menjadi penyebabnya.  Wakil Wali Kota (Wawalkot) Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, pengesahan APBD perubahan seharusnya dapat terlaksana pada Juli 2017. Nyatanya, APBD dengan angka Rp 2,3 triliun itu baru disahkan September 2017. Alokasi anggaran pun terlambat.

“Awalnya pengendalian banjir dijalankan dengan program multiyears (kontrak tahun jamak) yang dianggarkan di APBD perubahan,” ujarnya, Rabu (23/11)

Namun, program itu urung berjalan. Nusyirwan yang juga koordinator pengendalian banjir Samarinda berkata, rencana skema tahun jamak diganti program drainase tersebar.  Total anggaran untuk penanganan banjir Samarinda yakni Rp72 miliar yang terbagi dalam 13 pekerjaan. “Itu menyebabkan pekerjaan pada akhir tahun,” tuturnya.

Kegiatan penanganan banjir semakin menumpuk pada pengujung 2017 karena anggaran bersumber dari bantuan provinsi (banprov) Rp 52,4 miliar ikut dikerjakan akhir tahun.  Nusyirwan mengatakan, hal itu juga karena menunggu pengesahan APBD Perubahan Kaltim.

“Kami harus tahu berapa anggaran yang diterima dari provinsi. Lagi pula, jika masuk di APBD murni, skemanya ikut di perubahan,” terangnya.

Wawali menyatakan, pada dasarnya, drainase yang dikerjakan adalah penyempurnaan. Manfaatnya sangat dipengaruhi oleh kebersihan saluran.
Jika dipelihara dengan baik, drainase bekerja baik.

“Pemeliharaan rutin sangat perlu dan ini dipengaruhi perilaku masyarakat. Saya berharap, masyarakat ikut menjaga,” terangnya.

Politikus NasDem itu meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lebih jeli.  Untuk memastikan drainase terjaga, proyek perumahan, pembukaan lahan harus dipantau. Jangan sampai bukaan lahan membuat lumpur mengendap di drainase.

Berbagai proyek penanganan banjir di Samarinda yang menumpuk pada akhir tahun memantik perhatian. Selain menuai masalah, kemacetan kota makin bertambah. Sebagian besar proyek harus menutup jalan utama kota.

Dari 10 kecamatan, tercatat 17 pekerjaan penanganan banjir berjalan dalam waktu bersamaan. Empat dikerjakan provinsi, 13 oleh pemkot.
Sebagian besar proyek baru dimulai pada September dan berakhir Desember 2017.

Sebagian besar proyek penanganan banjir berbentuk pembangunan drainase. Proyek pemkot tersebar di Jalan Urip Sumoharjo,
Pasar Palaran, Jalan Veteran, Jalan HM Ardans, Jalan Rapak Indah, Jalan Setia Kawan, Jalan Gerilya, Jalan Pramuka, dan Jalan Wahid Hasyim I.
Sedangkan pemprov mengerjakan penanganan banjir di Jalan P Antasari, Jalan Harun Nafsi, Jalan DI Pandjaitan, dan Jalan Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)  Samarinda Budi Tristriyono mengungkapkan belum bisa mengukur keberhasilan proyek penanganan banjir yang dijalankan saat ini.  Setiap wilayah, terang dia, punya kondisi yang berbeda. Di perempatan Sempaja, contohnya, tergenang hingga berjam-jam pada masa lalu. “Sekarang cukup 20 menit, air sudah surut,” ujarnya.

Kepala Seksi Pembangunan Jaringan Sumber Air, DPUPR Samarinda, Darmadi, satu suara. Dari 17 pembangunan drainase, dia belum bisa memastikan keberhasilannya. “Pekerjaan belum selesai, jadi belum bisa dievaluasi,” ucap dia.

Namun, Darmadi yakin, pengurangan banjir bisa dirasakan.  Dia mengambil contoh kawasan Lubuk Sawah. Ketika hujan, air segera masuk drainase sehingga tidak sempat menggenang.  “Yang dikerjakan rata-rata seperti itu,” sebutnya.#*/SP/ed M7

3,182 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan