Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Wakil Ketua DPRD Segera Ditahan

Wakil Ketua DPRD Segera Ditahan

MENIT7.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Dody Rondonuwu, kini sedang diburu aparat Kejaksaan Negeri Kota Bontang untuk dijebloskan ke rumah tahanan negara.

Pasalnya, proses permohonan kasasi perkara dugaan korupsi dana DPRD Bontang Tahun Anggaran (TA) 2001-2004 ditolak majelis hakim di Mahkamah Agung (MA).

Salinan putusan tingkat kasasi atas nama terpidana Dody Rondonuwu, sudah diserahkan ke Kejari Kota Bontang.

Dalam petikan putusan Nomor : 739 K/PID.SUS/2017 tanggal 10 Oktober 2017 disebutkan majelis hakim MA menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa Dody Rondonuwu.

Bunyi putusan kasasi itu, memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kaltim yang mengubah putusan Pengadilan Tipikor di PN Bontang tanggal 26 September 2016 lalu.

“Dalam amar putusannya, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 3 junto pasal 18, UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001,” tutur Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bontang, Novita Elizabet, yang melaporkan ke Wakajati Kaltim, M Yusuf di Kantor Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda, Seberang, Kamis (16/11/2017) sore.

Dalam putusan itu, majelis hakim yang dipimpin Salman Luthan didampingi Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme, memerintahkan terdakwa Dody Rondonuwu ditahan dalam rumah tahanan negara.

“Kami selaku jaksa eksekutor dalam perkara tersebut, telah melakukan panggilan kepada terpidana Dody Rondonuwu hari ini. Untuk menghadap hari Senin, tanggal 20 November 2017. Harapan kami terpidana kooperatif. Dan apabila kami panggil secara ‎patut tidak datang, dapat dilakukan upaya paksa berdasarkan pasal 270 KUHAP,” tutur Novita.

Kasus yang membelit Dody terkait dana APBD Kota Bontang, saat ia menjabat anggota DPRD periode 1999-2004‎.

Diduga ada penyalahgunan anggaran yang dilokasikan untuk besiswa pendidikan, sewa rumah, pin DPRD Kota Bontang, peningkatan SDM, dan premi asuransi jiwa. Total alokasi dana tersebut senilai Rp6 miliar.

Terpisah, Dody Rondonuwu yang sudah nonaktif sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim dikonfirmasi via WhatsApp, mengaku belum mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Belum,” jawab Dody singkat.

Sebelumnya, Rabu (15/11/2017) kemarin, kepada, Dody sempat mempertanyakan terkait putusan kasasinya tahun 2001 dengan kasus yang sama ditolak.

“Kok bisa ya, 2 putusan kasasi yang inkracht untuk kasus yang sama bisa berbeda,” kata Dody, yang masih menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim mempertanyakannya. #*/Trb/M7.

3,276 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan