Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

UU Anti Terorisme, Polri-BNPT Lebih Bergigi

UU Anti Terorisme, Polri-BNPT Lebih Bergigi
Tim Densus 88 mengamankan istri terduga Teroris saat dilakukan penggerebekan di Gempol, Tangerang, Banten, Rabu (16/5). Dalam penggerebekan di tiga lokasi di Tangerang tersebut, Tim Densus 88 mengamankan tiga orang terduga teroris dan satu orang istri anggota teroris. (Foto-Ant)

JAKARTA, MENIT7.com — Polri dan BNPT menyambut gembira revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) yang telah disahkan DPR Jumat (25/5).

UU tersebut dianggap “komplet dan lebih proaktif” dibanding UU sebelumnya. Aspek pencegahan, penegakan hukum, termasuk returnisdan deportan dari Suriah, hingga penanganan korban bom kini lebih bergigi.

“UU ini insyaallah sudah merangkum semua yang polisi perlukan. Tinggal menunggu implementasinya karena sekarang RUU itu ada di pemerintah. Saya dengar sehabis Lebaran bisa tuntas semua,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Sabtu (26/5/2018).

Beberapa hal yang melegakan korps baju cokelat itu adalah perpanjangan masa penangkapan hingga masa penahanan. Artinya polisi punya lebih banyak waktu untuk mengungkap jejaring teror.

Masa penangkapan diperpanjang dari semula tujuh hari menjadi 14 hari, dan bisa ditambah tujuh hari lagi, hingga seseorang terduga teroris ditetapkan menjadi tersangka kasus terorisme atau dilepas karena kurang bukti.

Terkait masa penahanan, sebelum direvisi, masa penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya dapat dilakukan dalam waktu maksimal 180 hari atau enam bulan.

Kini, setelah direvisi, Pasal 25 UU Antiterorisme mengatur perpanjangan dengan total masa penahanan menjadi 270 hari atau sembilan bulan. Artinya berkas tersangka bisa diproses polisi selama sembilan bulan sebelum dibawa ke kejaksaan untuk diadili.

“Ini jauh lebih baik dibanding UU sebelumnya dalam hal masa penangkapan dan penahanan. Itu cukup buat kami,” lanjut Setyo.

Soal WNI pendukung ISIS yang berperang di Suriah—atau berperang di wilayah teror lain—kini juga bisa disentuh hukum.

Pasal 12B ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Salut tak hanya diberikan oleh Polri. Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius juga angkat jempol dengan UU yang ditunggu sejak dua tahun lalu itu.

“UU ini bagus sekali. BNPT, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU, kini lebih jelas dalam mengoordinasi lintas kementerian yang terkait dengan permasalahan terorisme dari akar masalah di hulu sampai hilir,” kata Suhardi.

Law enforcement oleh polisi, masih kata Suhardi, juga bisa lebih proaktif sebagai langkah preventif dalam menangani tahapan yang diidentifikasikan sebagai persiapan melakukan tindak terorisme sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam UU yang baru.

“Represif tetap wilayah Polri. Namun kami membantu mengkoordinasikan saja. Fungsi yang lain kita harapkan bisa maksimal karena amanat UU ini untuk sinergitas dari semua Kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.#Sumber: BS/M7

424 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan