Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Tipikor Polres Matra Kebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Kadis Perumahan Rakyat Pasangkayu

Tipikor Polres Matra Kebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Kadis Perumahan Rakyat Pasangkayu
Tim Supervisi KPK saat melakukan rapat evaluasi di Kejaksaan Negeri Pasangkayu

Pasangkayu, Menit7.com, – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi dan gelar kasus di Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.  Tim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polres Mamuju Utara langsung kebut penyelidikan dugaan korupsi oknum Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Pasangkayu.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penggunaan dana Ganti Uang (GU) tahun anggaran 2013,   pada kantor  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu sebesar  Rp 270 juta (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) dimana  kasusnya  sempat mandek karena   bolak baliknya  berkas dari kejaksaan ke Kepolisian sebanyak tiga kali. Usai kedatangan  tim  Kordinasi Supervisi (Korsup)  dari KPK. tim penyelidik langsung tancap gas dengan memeriksa sejumlah saksi, yang diduga kuat mengatahui kasus tersebut.

Salah satu  dipanggil tim penyidik tipikor adalah Kepala Dinas PTSP, Zulfikar. Pemanggilan  tersebut karena posisinya sebagai   Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu yang  saat  itu  menjabat sebagai kepala dinas PTSP pun tak luput dari pemeriksaan sebagai saksi.

Zulfikar mengatakan, “terkait pemalsuan tanda tangan pencairan dana dalam kegiatan penggunaan dana ganti uang (GU) tahun anggaran 2013 saya kira sudah selesai pasca di vonisnya bendahara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan beberapa tahun lalu. namun saat ini saya kembali menerima panggilan untuk dimintai keterangan tambahan oleh tim tipikor sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. tutup Zulfikar singkat.

Sementara Hidjaz Yunus, Kepala Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Mamuju Utara,  yang dikonfirmasi mengatakan, “Bolak baliknya berkas tersebut dikarenakan pasal yang di kenakan yakni pasal 55 harus melibatkan pelaku sejak dari awal namun di fakta perbuatan tidak jelas, terang Hijaz.

Lanjut Hijaz, dengan dirubahnya pasal 55 kemudian ke pasal 56 yakni pembantuan namun itupun masih kurang jelas sehingga pihak Kejaksaan kembali memberikan petunjuk ke penyidik untuk dilengkapi, tutupnya.

Namun saat akan dikonfirmasi terkait perkembangan dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu ,(AS) pihak  Polres Mamuju Utara masih enggan berkomentar. (Joni Banne Tonapa/menit7)

150 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Nomor 4 MUHAMMAD QHAIRIL MUZAKKIR, SE

Dibagikan