Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Tahun 2018, Jokowi Siapkan Dana Tunjangan Profesi Guru Rp58,2 triliun

Tahun 2018, Jokowi Siapkan Dana Tunjangan Profesi Guru Rp58,2 triliun
Ilustrasi guru sedang mengajar (Foto-Net)

MENIT7.COM  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disertai Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. RAPBN 2018 ini disusun dengan target Belanja Negara sebesar Rp2.204,4 triliun.

Sementara penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp1.878,4 triliun.

Dalam RUU APBN 2018 disebutkan, target penerimaan negara sebesar Rp1.878,4 triliun dan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Perpajakan (PNBP) sebesar Rp 267,8 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1,19 triliun.

Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp2.204,3 triliun terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443,2 triliun dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761 triliun.

“Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60 triliun,” bunyi Pasal 9 ayat (3) RUU APBN 2018 itu.

Dalam RUU APBN ini terkait disebutkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp123,4 triliun yang terdiri atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp46,6 triliun, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp4 triliun, Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp 58,2 triliun, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp978,1 miliar, Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp10,3 triliun, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp100 miliar, Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Daerah Khusus sebesar Rp 2,1 triliun dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp 825 miliar.

Sementara itu Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan sebesar Rp 20,9 triliun. Sedangkan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 19,9 triliun.

Dalam RUU APBN ini juga disebutkan adanya Program Pengelolaan Subsidi yang direncanakan sebesar Rp172,4 triliun. Program subsidi ini terdiri dari Subsidi Energi sebesar Rp103,4 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM Rp 51,1 triliun dan subsidi listrik Rp 52,2 triliun dan serta Subsidi Non energi sebesar Rp 69 triliun, yang terdiri atas subsidi pangan Rp 7,3 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp28,5 triliun.

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 terdapat defisit sebesar Rp325,9 triliun yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.(Mdk/ed M7)

3,138 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan