Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

TA 2017 Habis, 18 Proyek Fisik Dinas Dikpora KSB di “Cut Off”

TA 2017 Habis, 18 Proyek Fisik Dinas Dikpora KSB di “Cut Off”

SUMBAWA BARAT, MENIT7.com – Akibat lemahnya pengawasan dilakukan konsultan pengawas dan tim monitoring di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sumbawa Barat, sebanyak 18 proyek  fisik tersebut hingga per 31 Desember 2017 tidak selesai pekerjaan alias gagal , lantaran  telah memasuki  tahun 2018 masih ada yang belum tuntas sampai 100 persen, malahan ada yang baru mencapai 50-70 persen pekerjaan.

Tidak selesainya proyek fisik tersebut tentunya akan berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar, selain itu, keterlambatan dalam penyelesaian proyek fisik tersebut oleh sejumlah rekanan juga diperkirakan akan menimbulkan biaya-biaya lain agar proses belajar mengajar dapat  berjalan sebagaiman mestinya dengan penambahan biaya operasional sekolah yang tidak terduga, hal ini jelas merugikan .

18 Proyek gagal yang dikerjakan oleh beberapa rekanan baik menggunakan Anggaran APBD maupun Dana Alokasi Khususus  Tahun Anggaran (DAK TA) 2017 senilai Rp3,79 milliar tidak dapat dibayarkan, secara otomatis anggaran tersebut tersimpan di Kas Daerah menjadi Silpa tahun tahun anggaran 2018.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Tajuddin S.Pd kepada media, Kamis (4/1/2018) mengakui kalau ada 18 proyek fisik di dinasnya belum selesai dikerjakan oleh kontraktor dan membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya, sehingga dapat dibayar  sepeserpun sesuai pagu anggarannya.

“Pembayaran dapat dilakukan apabila proyek fisik tersebut telah rampung 100 persen dan mekanismenya bahwa pihak rekanan harus dapat menyelesaikan  pekerjaan 100 persen yang telah disepakati, baru dilakukan pencairan 100 persen dan apabila didalam masa pekerjaan per 31 Desember pihak rekanan hanya mampu melakukan pekerjaan hanya mencapai 60-90 persen, maka pihaknya tidak akan melakukan pembayaran sesuai pekerjaan , kami mengikuti aturan yang berlaku,“ kata Tajudin tegas.

Menurut Tajuddin, didalam kontrak kerja antara PPK dan rekanan, tidak mencamtumkan istilah uang muka 30 persen  atau tarmin 1 – 2 dan 3, yang ada kesepakatan pelaksanaan pekerjaan 100 persen rampung, baru pagu anggarannya bisa dicairkan 100 persen,  dari 18 proyek fisik yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor pada akhir 2017 dengan nilai total Rp3,79 milliar, maka uang tersebut  menjadi Silpa pada tahun anggaran 2018 dan masuk dalam proses APBD 2018, dan tidak ada kerugian Negara karena belum dibayarkan sepeserpun.

Terkait adanya pihak rekanan yang mengalami kerugian apabila tidak dibayarkan sesuai pekerjaan,kata Tajuddin, itu menjadi tanggung jawab rekanan, karena sebelum penanda tangan kontrak, pihaknya telah membuat kesepakat dengan para rekanan jika masa waktu TA anggaran berakhir pekerjaan belum rampun 100 persen, maka itu menjadi urusan rekanan.

“Atas keterlambatan 18 proyek fisik oleh rekanan tahun anggaran 2017, saya sudah melaporkan ke bupati, saya tidak mau mengambil resiko hukum,” jelasnya.

Tajuddin membenarkan, bahwa pada akhir anggaran 2017 ada 18 proyek fisik yang tidak selesai dikerjakan dan tidak selesai tepat waktu sehingga terpaksa melakukan penghentian pelaksana pekerjaan (cut off).

Dia tidak membantah jika akan ada rekanan yang harus duputus kontrak, karena dari hasil evaluasi terakhir yang dilakukan, ada yang volume pekerjaan pada kisaran 40 persen. “Pasti ada yang akan diputus kontraknya, apalagi batas waktu untuk penyelesaian administrasi ditutup Jum’at 22 Desember – 2017,” lanjutnya.

Pantauan langsung media ini dilokasi, sejumlah rekanan meminta untuk diberikan waktu sampai 20 Januari 2018 mendatang, mengingat volume pekerjaan sudah pada kisaran 80-90 persen, tetapi kalau dipaksa harus rampung dalam sehari ini, maka sangat mustahil bisa diselesaikan dan puluhan rekanan tidak akan terbayar volume pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Sejumlah rekanan juga menyampaikan, jika keterlambatan pekerjaan bukan sepenuhnya berada pada pihak pelaksana, tetapi juga disebabkan keterlambatan penerbitan kontrak pekerjaan, jadi mendesak pihak Dikpora harus memiliki solusi terbaik dalam persoalan ini.

Mengingat tidak ada kejelasan terkait pembayaran terhadap proyek masing-masing, sejumlah rekanan masih enggan untuk meninggalkan Dikpora dan memastikan tidak akan melanjutkan sisa volume pekerjaan. Sebab kalau tidak ada solusi maka proyek dimaksud harus diputus kontrak tanpa dilakukan pembayaran apapun, sesuai dengan mekanisme anggaran.#Edi Chandra/M7.

1,564 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan