Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Surat Terbuka Ketua PPI untuk Presiden Jokowi

Surat Terbuka Ketua PPI untuk Presiden Jokowi

MENIT7.com– Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi tidak henti-hentinya memperjuangkan nasib pelaut Indonesia, lelaki yang dikenal vokal dan kritis asal Padang, Sumatera Barat itu, berbagai persoalan pelaut satu persatu mulai dia selesaikan, dari pemulangan penyanderaan pelaut dari bajak laut, sampai harga buku pelaut.

Begitu pula, regulasi dari  pemerintah dan perusahaan pelayaran PPI selalu menyoroti jika tidak berpihak dan mengambil hak-hak para pelaut.

Selain itu, sejarah mencatat, PPI melakukan demo secara nasional diberapa daerah seluruh Indonesia beberapa tahun yang lalu. Hal itu belum dilakukan pelaut sebelumnya.

Ini kutipan Isi surat terbuka diterima Menit7.com dari Ketua Umum PPI kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Kepada Yth:

Bapak Ir Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Di Tempat

Assalammualaikum Wr Wb Bpk Presiden, salam hormat kami kepada Bpk dan Keluarga, semoga Bpk Presiden beserta Keluarga selalu dalam keadaan sehat Wal Afiat, Aamiin.

Sudah 3 tahun Bpk Presiden menahkodai Bangsa ini, sudah 3 tahun program Bpk Presiden tentang Tol Laut dan Indonesia Poros Maritim Dunia, niat Bpk untuk mengembalikan jati diri Bangsa ini menjadi Bangsa Maritim yang kuat sangatlah tepat, cita cita pendiri Nusantara dan Bangsa ini sesuai dengan apa yang bapak canangkan dengan program Nawacita Bpk, kami sangat mengapresiasinya.

Saat deklarasi pencalonan Bapak di Pelabuhan Sunda Kelapa, mengingatkan Kami Bpklah yang tepat menahkodai Bangsa Maritim yang terbesar ini, Bangsa ini adalah Bangsa Maritim yang lahir dari Rahim Maritim, yang mana Nenek Moyang Kita konon ceritanya adalah Pelaut, Pelaut yang tangguh hampir sepertiga Dunia Mereka jelajahi.

Tapi itu dulu, dulu sekali, yang kami juga tidak tau kebenarannya, kalaupun kisah itu benar sangat disayangkan kita sebagai Bangsa Pelaut  tidak mengakui kebenaran itu, mengingat tidak adanya HARI PELAUT INDONESIA YANG HARUS KITA PERINGATI. Sangat disayangkan Bangsa yang besar tidak menghargai leluhur mereka.

Sesuai Nawacita Bpk dengan Tol Laut dan Indonesia Poros Maritim Dunia, Kami menganggap hanya sebatas angin segar dan mimpi yang indah. 3 Tahun Bpk memimpin Bangsa ini, kejelasan nasib para cicit Moyang Pelaut jauh dari perhatian, terbukti sebagai berikut:

Tidak adanya kepastian hukum tentang Regulasi yang mengatur hidup Kami, dan berakibat pada:

– Tidak ada kejelasan standar pengupahan Pelaut lokal Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya perbudakan di Laut, Ribuan Pelaut Indonesia diupah di bawah 1 juta Rupiah.

– Puluhan ribu Pelaut Indonesia di upah di bawah UMP.

– Menjamurnya Broker Broker ilegal yang bebas membuka praktek melakukan penipuan kepada Pelaut Indonesia tentang penempatan Awak Kapal tanpa tersentuh Hukum.

– Ratusan ribu Ijazah dan Sertifikat palsu bebas di perjualbelikan oleh oknum oknum Kementerian dan tidak ada upaya melakukan penangkapan terhadap Oknum tersebut.

– Banyaknya Kapal yang tenggelam tidak di publikasikan dan luput dari Media Elektronik dan cetak, Perusahaan pemilik kapal cenderung menutup nutupi yang mengakibatkan keluarga ABK dirundung kecemasan, serta pesangon yang diberikan oleh Perusahaan hanya jutaan rupiah tanpa mengikuti aturan Perundang Undangan yang berlaku.

– Adanya  unsur kesengajaan penenggelaman Kapal tua oleh Pemilik Kapal untuk meng-cleim Asuransi Kapal dan muatan oleh Pemilik dan mengorbankan nyawa Crew Kapal, ini membuktikan ketidakjelasan aturan standar cleim Asuransi dan keselamatan transportasi Laut serta usia maksimal Kapal.

– Banyaknya Kapal Kapal yang tidak standar Laik Laut bisa berlayar dan tanpa kelengkapan alat alat keselamatan Kapal dan Crew. Ini membuktikan lemahnya pengawasan dari Regulator dan asal memberikan Surat Persetujuan Berlayar.

– Seringnya intimidasi dari Perusahaan kepada Crew Kapal agar tetap berlayar tanpa berlindung jika cuaca buruk, padahal dari pihak BMKG memberikan peringatan cuaca buruk dan berakibat banyaknya kapal yang tenggelam karena Crew menuruti perintah dari Perusahaan dan jika Crew Kapal tidak mengikuti perintah, Pelabuhan berikutnya Crew kapal di ancam akan di berhentikan.

– Diperkirakan 80-90 persen Perusahaan Pelayaran tidak melindungi Crew Kapalnya dengan Asuransi yang telah di atur oleh Pemerintah.

Bahkan ada Perusahaan yang memotong upah Crew dengan alasan Asuransi, tapi kenyataannya adalah fiktif.

– Banyaknya kapal yang berlayar melebihi kapasitas muatan atau over draff. Ini salah satu penyebab utama kecelakaan di Laut.

– Seringnya pemecatan sepihak oleh Perusahaan Pelayaran tanpa didasari kesalahan fatal oleh Crew Kapal.

-Ratusan Crew tiap tahunnya yang bekerja di Luar Negeri dipulangkan tanpa upah kerja.

– Ribuan Tenaga Kerja Pelaut, ABK Kapal ikan yang bekerja di Laur Negeri mendapatkan intimidasi dan ada unsur kerja paksa.

Penyebab ini semua adalah lemahnya pengawasan dari Pemerintah dan adanya unsur unsur kesengajaan.

Pelaut sebagai Pekerja yang menjadi korban, semestinya sebagai salahsatu Pekerja Swasta Indonesia Regulasi Pelaut diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Armadanya dibawah pengawasan Kementerian Perhubungan. Sebagai Anggota Dewan Kehormatan IMO, Indonesia semestinya malu dengan predikat tersebut, mengingat karut marutnya keadaan transportasi Laut Indonesia.

Dan kami berharap peran dari ILO di Indonesia diberikan keleluasaan terhadap Pelaut Indonesia. Sebagai Pelaut kewajiban telah kami penuhi yaitu sertifikat standar IMO, tapi hak hak yang semestinya belum kami dapati. ILO telah meratifikasi MLC tapi bentuk penerapannya di Indonesia belum di laksanakan, walaupun MLC sudah di Ratifikasi oleh Pemerintah dan DPR RI. .

Kami berharap kepada Bpk Presiden segera menyelesaikan tumpangtindihnya Regulasi Pelaut Indonesia. Dan kami berharap Bpk Presiden membuka tentang bantuan yang diberikan oleh ITF untuk pemberdayaan Pelaut Indonesia yang konon ceritanya mencapai jutaan USD. besar harapan kami kepada Bpk Presiden untuk memberikan rasa keadilan kepada Pelaut Indonesia yang selalu terzolimi atau terlupakan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Salam Satu Jiwa. Salam Indonesia Raya.

Ttd,

Pelaut Indonesia Pahlawan Devisa.

Andri Yani Sanusi

Ketua Umum PPI.

(Jay/M7)

2,048 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan