Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Soal Usaha Pemurnian Emas Tak Berizin, DLH SDA Gorontalo Bertindak Tegas

Soal Usaha Pemurnian Emas Tak Berizin, DLH SDA Gorontalo Bertindak Tegas

Gorontalo, Menit7.com – Kasus pemurnian emas di Desa Juriya Kecamatan Bilato, Gorontalo, kini mendapat perhatian dari Pemerintah setempat. Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (DLH-SDA) Kabupaten Gorontalo, akan melakukan tindakan lebih lanjut utamanya soal analisis dampak lingkungannya (Amdal).

Seperti diberitakan sebelumnya, usaha tersebut diduga tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan dalam kegiatannya dan didugaan menggunakan bahan kimia berbahaya.

Menurut Kepala Bidang Amdal dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (DLH-SDA) Kabupaten Gorontalo, Indrimawati Aliu, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan komersil usaha harus punya ijin dan menurutnya bahwa kegiatan pemurnian emas tersebut adalah salah satu kategori kegiatan pertambangan.

“Saya belum melihat langsung lokasi itu, barusan saya lihat di berita, foto dan lain sebagainya, yang jelas kalau kegiatan yang komersial tanpa ijin itu sudah melanggar. Tetapi bagi pemilik usaha ada tahapan-tahapan dari sisi penegakan hukum yang harus kita lalui,” ujar Indrimawati, Selasa (3/12/2019) kemarin.

“Yang pertama survei lokasi, kita lihat pengawasannya seperti apa? kegiatannya seperti apa? Kalau memang memungkinkan untuk kita berikan pembinaan maka kita lakukan pembinaan, diberhentikan sementara usahanya dan mereka harus mengurus ijin. Ijinnya kemana? kalau sekarang proses ijinnya itu sudah mulai online,” sambung Indrimawati.

Lanjut Indramawati, jadi lapor ke PTSP Provinsi, karena yang memberikan ijin usaha pertambangan (IUP) itu sudah kewenangan Pertambangan Provinsi, mereka yang akan menentukan bahwa kegiatan pertambangan secara teknisi, apakah boleh kegiatan itu, apalagi kalau sudah di bantaran sungai.

Karena sungai ini perbatasan di 2 (dua) Kabupaten yang merupakan banyak masyarakat yang memanfaatkan itu dan jangan sampai ada pencemaran ingkungan dalam hal kualitas air yang dimanfaatkan di sungai itu.

Indramawati menambahkan, bahwa dari bidang Amdal dan penegakan hukum akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut, pihaknya akan koordinasi dengan pihak Pertambangan Provinsi. Kalau boleh, pihaknya melakukan pengawasan turun bersama melihat lokasi itu dan penentuan boleh tidaknya kegiatan itu, adalah kewenangan dari Pertambangan Provinsi.

“Tapi kami dari sisi lingkungan melihat, kalau mereka menggunakan bahan yang sangat berbahaya. Contoh mungkin mereka menggunakan bahan perak atau yang dicantumkan disitu di duga menggunakan sianida, maka kadar dosisnya seperti apa, ada yang dibolehkan batas-batasnya seperti apa dan itu boleh tidaknya usaha itu, itu kewenangan pihak Pertambangan Provinsi. Tapi dari sisi lingkungan secara otomatis kita berhentikan sementara, yang pertama memang usahanya ini tidak punya ijin,” jelas Indramawati.

Ia pun berharap, koordinasi dari Pemerintah Kecamatan terutama Kepala Desa terpilih pemilik usaha tersebut, mungkin memberikan contoh yang terbaik untuk masyarakatnya, jangan sampai masyarakatnya mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Intinya adalah penegakan hukum kita lihat dulu, kemudian kita undang yang bersangkutan, prosesnya agar kita minta pemberhentian sementara. Kemudian kalau memang Pertambangan menyarankan untuk urus ijin, segeralah untuk mengurus ijin. Karena yang namanya usaha, apalagi usaha pertambangan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup sangat penting sekali dan itu harus. Di Undang-Undang 32, lingkungan itu memang sangat ketat, sudah jelas jerat hukumnya berapa tahun, dendanya berapa rupiah,” pungkasnya. (RRK)

3,042 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan