Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Soal Kasus Kades Bongo Tua, Polres Boalemo Memeriksa 7 Saksi

Soal Kasus Kades Bongo Tua, Polres Boalemo Memeriksa 7 Saksi

Gorontalo, Menit7.com-Terkait aporan pengaduan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Dewan Rakyat Anti Korupsi (DERAK) Provinsi Gorontalo, nomor: 001/DPD-DERAK/GORONTALO/VII/2019, tertanggal 29 Juli 2019. Dalam laporan tersebut kuat dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Bongo Tua Syamsudin Khali. Kasus ini kini telah ditangani pihak Kepolisian setempat dan masih dalam tahap penyelidikan.

Dalam pemeriksaan pihak Polres Boalemk sediktnya ada 7 masyarakat penggarap lahan di Dusun Pikolo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, dimintai klarifikasi oleh Penyidik Polres .

Bripka Wawan Thaib, SHadalah salah satu penyidik pembantu melakukan pendriksaan di Kantor Camat Paguyaman, Kamis (8/8/2019), Pukul 08.00 Wita sesuai undangan klarifikasi Polres Boalemo nomor: B/452/VIII/Res.1.9/2019/Reskrim.

“Kami dari LSM DERAK hari ini mendampingi masyarakat penggarap yang dimintai klarifikasi oleh penyidik. Ada 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) masyarakat penggarap lahan di Dusun Pikolo Desa Bongo Tua yang telah dimintai klarifikasi dan 5 (lima) masyarakat penggarap lainnya nanti akan dijadwalkan sesuai penyampaian Penyidik kepada kami,” ujar Ketua DPC DERAK Kabupaten Gorontalo, Ricky Rianto Kadir, S.Sos, mewakili Ketua DPD DERAK Provinsi Gorontalo selaku pendamping masyarakat penggarap.

Ricky menambahkan, pihaknya dari LSM DERAK akan mendampingi dan terus mengawal persoalan tersebut demi memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdzolimi.

Selain itu, Ricky juga mengharapkan, agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo agar segera memberikan informasi tentang kejelasan HGU milik PT. PG Gorontalo khususnya HGU nomor 063.

“Kalaupun lahan yang digarap oleh masyarakat di Dusun Pikolo Desa Bongo Tua tersebut masuk pada HGU nomor 063, maka kami dari LSM DERAK akan menyampaikan hal ini kepada masyarakat penggarap dan meminta masyarakat penggarap agar legowo terhadap kepastian itu,” tegas Ricky.

Apabila lahan yang digarap oleh masyarakat tersebut, kata Ricky, tidak masuk dalam sertifikat HGU nomor 063, maka kami meminta kepada pihak PT. PG Gorontalo agar tidak lagi mengganggu masyarakat penggarap, apalagi sampai menguasai lahan tersebut.

Lebih lanjut Ricky menambahkan, bahwa sesuai Pasal 33 UUD 1945, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi sangat jelas, bahwa jika lahan tersebut tidak masuk dalam sertifikat HGU, maka masyarakat penggarap berhak memanfaatkannya demi kemakmuran mereka sesuai apa yang diamanatkan oleh UUD tersebut,” pungkas Ricky. (Margarito)

1,995 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

2 Responses

  1. MichaelOdonyAgustus 10, 2019 at 6:04 amReply

    [url=http://imitrex-sumatriptan.com/]buy imitrex online without prescription[/url] buy imitrex online imitrex cheap

  2. MichaelOdonyAgustus 11, 2019 at 6:51 amReply

    [url=http://imitrex-sumatriptan.com/]buy imitrex no prescription[/url] buy imitrex online without prescription buy imitrex pills online

Tinggalkan Balasan

Dibagikan