Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Sidang Perdana Kasus APBD 2016 Sulbar Resmi Bergulir

Sidang Perdana Kasus APBD 2016 Sulbar Resmi Bergulir

MAMUJU, MENIT7.com — Sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi melibatkan empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar, resmi di gelar hari ini, Rabu 25 April 2018 dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan.

Sidang dipimpin langsung ketua Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, Beslin Sihombing,SH dengan menghadirkan dua tersangka unsur pimpinan DPRD Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan.

Dalam sidang yang di gelar, sedikitnya lima Jaksa Penuntut Umum (JPU), di hadirkan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Andi Muhammad Hamka, SH. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) akhirnya menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak Pidana Korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2016.

Keempat  ditetapkan sebagai tersangka yakni, Andi Mappangara (Ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (Wakil Ketua), Hamzah Hapati Hasan (Wakil Ketua), Harun (Wakil Ketua).

Penetapan tersangka, setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi, yang antara Iain para anggota DPRD Sulbar, pimpinan SKPD Pemprov Sulbar, pejabat pengadaan, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak terkait.

Keempat tersangka merupakan unsur pimpinan DPRD  Sulbar, diduga patut bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar  2016.

Para tersangka menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan total nilai anggaran sebesar Rp360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan, maupun anggota DPRD Sulbar sebanyak 45 orang.

JumIah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar, untuk kegiatan di PUIPR, DISNAKBUD, dan Sekwan. Sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Prov Sulbar dan Kabupaten se- Sulbar. Sedangkan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Para tersangka juga telah secara sengaja dan melawan hukum, memasukkan pokok-pokok pikiran, seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2016, tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah tahun anggaran 2016,” ucapnya.

Anggaran tersebut dibahas dan disahkan pada hari yang sama, tanpa melalui pembahasan sebelumnya, baik dalam komisi maupun rapat – rapat Badan Anggaran (Banggar) dan paripurna.

Dalam dakwaan yang dibacakan, tersangka melanggar ketentuan UU No.20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terutama pasal 12 huruf (i), yang menyebutkan penyelenggara negara yang ditugasi melakukan pengawasan secara Iangsung atau tidak Iangsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung. Sedangkan dana kegiatan dalam kenyataannya digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan pribadi dan fee proyek yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” kata Cahyadi Sabri, SH, MH

Pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka, sebutnya, adalah Pasal 12, Pasal 3 jo Pasai 64 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutupnya. #Asr/Ach/Jay/M7.

960 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan