Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

SDK: Polemik PI Sebuku, Harus Berazaskan Nilai-nilai Pancasila

SDK: Polemik PI Sebuku, Harus Berazaskan Nilai-nilai Pancasila

MAMUJU, MENIT.com — Kisruh polemik pembagian Participating Interest (PI) di blok migas Sebuku, menjadi perhatian khusus Ketua DPD Demokrat Sulbar, Suhardi Duka (SDK) setelah memberi instruksi kepada anggota Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi Sulbar perihal polemik pembagian PI pegeloaan Migas di blok Sebuku.

Dihadapan puluhan wartawan, SDK meminta legislator Demokrat tetap eksis memperjuangkan mekanisme terkait pembagian PI Migas di blok Sebuku sesuai MoU di Istana Wapres beberapa tahun lalu.

“Berdasarkan pada MoU yang ada,kita sudah instruksikan pada Fraksi Demokrat memperjuangkan nilai-nilai keadilan sesuai butir-butir di Pancasila,” tegas SDK didepan wartawan saat buka bersama di rumah kediamannya di Jalan Husni Thamrin Mamuju, Senin (11/6/2018)

Menurutnya, pembagian PI pada sektor pengelolaan migas di blok Sebuku mendapat keistimewaan tersendiri dari pemerintah pusat. Buktinya, mekanisme pembagian PI diatur secara internal dalam sebuah MoU antara pemerintah Provinsi Sulbar, Kalsel dan Kabupaten Majene dan Kota Baru (Kalsel) yang difasilitasi wakil Presiden.

“Kasus PI blok Sebuku,  sifatnya lex spesial, jelas sekali dilandasi oleh MoU, tidak sepenuhnya menggunakan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,” paparnya.

Lanjut kata SDK,berdasarkan landasan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, sehingga lex spesial. MoU antara Kalsel dan Sulbar.

“Kalau ini tidak diatur secara damai, mungkin Kalsel tidak dapat sama sekali, atau Sulbar yang tidak dapat sama sekali,” ungkapnya.

SDk berharap agar polemik pembagian PI itu dapat segera diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Bukan dengan membuat stabilitas daerah menjadi terganggu.

“Provinsi menganggap Majene “Pabali-bali” nakal, Majene mengganggap apa gunanya berprovinsi serta merasa tidak diayomi pemerintah di provnsi,” kunci SDK juga ketua DPW Pemuda Pancasila Sulbar.#Wcn/Jay/JOIN.

968 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan