Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Sambut Awal Tahun, IPMAPUS Mamuju Kuak Masalah 3 Lembaga

Sambut Awal Tahun, IPMAPUS Mamuju Kuak Masalah 3 Lembaga

MAMUJU, MENIT7.com – Memasuki awal tahun 2018, kelompok pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Cabang Mamuju menggelar aksi demonstrasi, Jumat (5/1/2018).

Mereka menuntut penyelesaian masalah yang menggerogoti tiga lembaga, yakni Pemkab Mamuju, Pemprov Sulbar dan Polda Sulbar.

Massa IPMAPUS Cabang Mamuju yang dipimpin Muh. Ahyar itu, menggelar aksi di tiga titik berbeda, yakni di Mapolda Sulbar, kantor Bupati Mamuju dan kantor Gubernur Sulbar.

Menurut IPMAPUS, permasalahan yang terjadi di Pemkab Mamuju, diantaranya dugaan penggandaan data kependudukan yang dilakukan Dinas Capil, bupati dinilai ingkar janji soal pengadaan gedung pemuda, pembangunan gedung SD Sumare yang diduga menyalahi speak dan pembangunan di wilayah Mamuju yang dinilai tak merata.

Menanggapi hal itu, Pemkab Mamuju yang diwakili Asisten 1 Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Artis Efendi menyampaikan bahwa Kadisdukcapil Mamuju sudah diganti.

Sementara permasalahan yang terjadi di Polda, diantaranya penyelesaian kasus dugaan korupsi Alat Peraga Kampanye (APK) pilgub Sulbar yang hingga kini masih mengambang, mendesak Polda Sulbar melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan pada proyek drainase RS Regional serta meminta penyidik untuk melakukan proses hukum terkait dugaan pupuk palsu.

Sedangkan masalah di Pemprov Sulbar yang diungkap IPMAPUS, antara lain dugaan pembodohan terhadap petani yang dilakukan Kadis Pertanian dan Peternakan Sulbar, janji Sekprov soal pembangunan gedung kesenian, pembenahan pelayanan di RS Regional, mendesak pencopotan Direktur RS Regional yang dinilai tak mampu mengelola manajemen dan mendesak Pemprov Sulbar segera mencari pengganti 17 dokter spesialis yang mundur.

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin yang menemui pendemo mengatakan, pihaknya akan meminta BPKP melakukan audit pada Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar.

“Kami akan minta BPKP untuk mengaudit Dinas Pertanian. Sebelumnya, BPKP juga sudah audit pihak RS Regional,” terangnya.

Terkait polemik RS Regional, Ismail menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan proses penyelesaian masalah, terbukti dengan kedatangan tim dari Kemenkes RI.

Sementara soal gedung kesenian, Ismail Zainuddin mengatakan, proses pembangunan sudah hampir tuntas. Hanya saja, lanjutnya, pihaknya masih akan melakukan pembenahan pada akses jalan masuk ke gedung kesenian.#Har/Jay

3,056 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan