Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Reformasi Belum Tuntas Jelang 20 Tahun

Reformasi Belum Tuntas Jelang 20 Tahun

Oleh : Eric Mangiri (Ketua PW Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Inonesia Prov. Kaltim)

OPINI — Reformasi hendak genap berusia 20 tahun, namun agenda pemberantasan korupsi untuk mewujudkan negara bebas korupsi belum maksimal terlaksana, serta supremasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya tuntas.

Kondisi bangsa Indonesia Pasca Orde Baru yang dikenal dengan nama Era Reformasi menyajikan sejumlah gambaran. Secara umum gambaran tersebut berupa potret positif dalam beberapa segi, tetapi juga potret negatif pada segi yang lain. Beberapa segi positif tersebut berupa; bidang politik pemerintahan, kekuasaan tidak terakumulasi pada eksekutif semata, tetapi merata berada di tangan legislatif dan yudikatif serta masyarakat.

Dalam banyak hal, agenda-agenda kenegaraan di pelopori oleh masyarakat; LSM, Organisasi Sosial/Keagamaan dll. Mekarnya demokrasi subtansial dari pada demokrasi formal, walaupun dalam beberapa hal terkesan kebablasan. Bidang Hukum dan HAM, secara teoritik mencatat prestasi yang mengesankan; Mahkamah Konstitusi sesuatu yang fenomenal di NKRI, yakni lembaga khusus memiliki fungsi utama sebagai benteng terakhir “uji materi Hukum” penjaga keadilan. Perlu ditekankan bahwa lembaga ini belum pernah ada pada pemerintahan sebelumnya. Bidang penegakkan HAM cukup menjanjikan, hal ini dibuktikan dengan perlindungan terhadap warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan; Lembaga Perlindungan Saksi, Lembaga perlindungan Anak, Lahirnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dll. Bidang Pendidikan, lahirnya UU sertifikasi guru dan dosen diikuti dengan pendanaan pendidikan 20 % dari APBN.

Pada sisi lain, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masih mengidap sejumlah potret negatif; Diantaranya yaitu korupsi yang berimplikasi pada banyak segi kehidupan; demokrasi, ekonomi, hukum. Selain itu, berpindahnya idealisme hukum dan politik beralih menjadi pragmatisme hukum dan politik yakni berupa ketidak percayaan masyarakat pada partai politik dan politisi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan; kemiskinan, korupsi dan kerusakan lingkungan dll.

Pada kenyataannya, masih ada yang lain penegakkan hukum yang konvensional yakni penegakkan hukum dengan menggunakan pendekatan rest and order atau stabilitas dan keamanan di mana pendekatan ini menjadi andalan utama dalam pemerintahan Orde Baru yang melahirkan banyak korban.

Supremasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya tuntas. Padahal menurut tuntutan reformasi yang berlangsung hendak genap 20 tahun lalu salah satunya terkait dengan semrawutnya hukum di Indonesia. Penegakkan hukum di Indonesia terkesan masih berat sebelah, hukum di Indonesia ini masih tumpul ke atas tetapi tajam kebawah. Maksudnya penegakkan hukum di Indonesia tidak sama antara rakyat kecil dan para pejabat Negara. Para koruptor di negeri ini hanya diberi hukuman 3 tahun penjara, sedangkan seorang yang mencuri sandal saja dapat dihukum berat. Hal ini jelas melanggar UUD pasal 28 D ayat satu yang berbunyi, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama dihadapan hukum. Tidak peduli status sosialnya, baik dia pemulung sampai presidan sekalipun harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Sebagai contoh misalnya kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 Juta rupiah. Ratu Atut telah melakukan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar 1 Miliar Rupiah untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjar. Rasanya sangat tidak adil melihat kedua kasus ini. Seorang koruptor yang merugikan Negara sebesar 1 Miliar rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun.

Maka dari itu UUD pasal 28 D ayat 1 harus ditegakkan. Karena jika tidak kasus seperti ini akan terulang kembali dan hak diperlakukan sama didepan hukum seperti tidak berlaku lagi. Jika HAM untuk diperlakukan sama di depan hukum ini dipenuhi maka hukum di Indonesia tidak akan lagi tajam disatu sisi.

Lalu bagaimana cara agar HAM untuk diperlakukan sama didepan hukum ini dapat dipenuhi? Solusinya adalah memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum, mencopot semua aparat Negara yang terbukti melakukan korupsi dan atau menerima suap, memperberat hukumannya serta melakukan pemisikinan bagi koruptor dan atau penerima suap. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan maka tidak akan ada lagi kasus hukum yang berat sebelah, dan HAM tentang perlakuan yang sama didepan hukum dapat terpenuhi.(***)

1,372 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan