Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Ranperda APBD-P Jadi Perda, DPRD Minta Pemkab Mamuju Tanggungjawabkan Kegiatannya

Ranperda APBD-P Jadi Perda, DPRD Minta Pemkab Mamuju Tanggungjawabkan Kegiatannya
Bupati Mamuju H.Habsi Wahid bersam Ketua DPRD Mamuju Hj.Sitti Suraidah Suhardi. (Foto-Hms)

MAMUJU, MENIT7.Com- Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, kini Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Mamuju tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 tiba di tahap akhir, Senin (30/10/2017).  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju secara resmi melalui sidang paripurna mengesahkan Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju.

Melalui pemaparan laporan perwakilan gabungan komisi oleh Ahmad Ikhsan Syarif  Ketua Komisi III DPRD Mamuju, pihaknya memberi catatan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai bahan masukan, koreksi dan penyempurnaan pemerintahan. Poin pertama, dewan meminta Pemerintah Kabupaten mempertanggungjawabkan kegiatan dalam APBD Perubahan tersebut untuk menghindari pengalihan kegiatan ke tahun 2018.

“Diharapkan bagi penanggungjawab kegiatan, agar kiranya segera mempersiapkan tahapan pelasksanaan kegiatan dalam perubahan APBD ini, mengingat sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2017 kurang lebih dua bulan lagi. Diharapkan seluruh OPD agar melakukan realisasi pencairan anggaran supaya program ini tidak menjadi beban APBD kita tahun depan,” terangnya.

Selain itu dewan juga meminta agar kepala OPD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD bagi OPD penghasil serta penggerak dalam pencapaian target PAD tahun 2017. Ia juga meminta Bupati Mamuju untuk memperbaharui mobil pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) guna memaksimalkan pengelolaan sampah. Juga meminta bupati mengalokasikan anggaran kepada inspektorat sebesar 1 persen dari total APBD Mamuju sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Mananggapi itu, Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid pada kesempatannya menyampaikan terimakasih atas pengesahan Perda APBD Perubahan tahun 2017. Sebagai selaku pihak eksekutif mengaku akan senantiasa menindaklanjuti catatan DPRD Kabupaten Mamuju sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Habsi Wahid juga menanggapi catatan poin terakhir DPRD mengenai realisdasi Peraturan Pemerintah  Nomor 18 tahun 2017 terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.

“Insya Allah minggu pertama bulan November kami akan keluarkan Peraturan Bupati terkait PP nomor 18 ini,” kata Habsi di ikuti riuh tepuk tangan anggota DPRD Mamuju.

Adapun rincian APBD Perubahan tahun anggaran 2017 yaitu, anggaran pendapatan bertambah sebesar 14,27 persen menjadi Rp1.177.531.226.132,59 sedangkan anggaran belanja bertambah 10,75 persen  menjadi Rp1.178.390.915.415, kemudian anggaran penerimaan pembiayaan berkurang sebesar 91,94 persen menjadi Rp. 2.859.689.282,41 sementara Anggaran pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu Rp2.000.000.000,-.

Sekedar diketahui, sidang pengesahan Perda Kabupaten Mamuju tentang APBD-P tahun 2017, dirangkaikan dengan penyerahan dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 oleh Pemkab Mamuju kepada DPRD Mamuju.

Habsi Wahid menyebut, KUA APBD tersebut disusun dengan mangacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021 dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2018. #Hms/Dian/M7.

 

3,206 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan