Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Punya Hak Pilih, ASN Tetap Harus Jaga Netralitas

Punya Hak Pilih, ASN Tetap Harus Jaga Netralitas

SAMARINDA, MENIT7.com — Aparatur Sipil Negara (ASN) selain TNI dan Polri memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi. Namun begitu, ASN merupakan pemilih yang memiliki keunikan tersendiri. Mereka berhak memilih tetapi tetap dituntut untuk menjaga netralitas dalam proses tahapan pemilu. Bahkan sikap keberpihakan ASN dalam pemilu, dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2010, yang mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri atau golongan.

Terkait akan digelarnya pilkada serentak tahun ini, termasuk di dalamnya Pilgub Kaltim, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda menggelar sosialisasi terkait netralitas ASN. Dalam kegiatan yang berlangsung Senin (26/3) kemarin, diikuti oleh pejabat ASN, baik dari camat, lurah dan beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkot Samarinda.

Plh Sekda Endang Eliansyah dalam sambutannya, meminta jajaran ASN tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk politik saat ini. Apalagi sampai secara terang-terangan terlibat dalam kampanye salah satu paslon. Sehingga sikap tak berpihak ini nanti diharapkan dapat melahirkan pejabat pemerintah yang berkualitas.

Sementara itu pemateri dari Kesbangpol Provinsi Kaltim Abdul Munif dalam paparannya mengimbau agar jajaran abdi negara ini bisa menjaga sikap untuk lebih berhati-hati. Termasuk di dalamnya dalam aktivitas media sosial, karena dengan hanya menekan tombol like saja pada postingan salah satu kandidat bisa menyeret mereka pada kasus pelanggaran.

Menurutnya netralitas PNS dilakukan untuk menghindari adanya politik kepentingan di lingkungan kerja, yang bisa berimbas pada profesionalisme dalam pelayanan publik.

Pemateri dari Bawaslu Kaltim Galih Akbar Tanjung, secara gamblang mengingatkan agar para pejabat seperti camat atau lurah, di tengah suhu politik saat ini bisa selektif dalam memenuhi undangan kegiatan. Karena banyak modus yang dilakukan tim paslon dalam melaksanakan kegiatan yang dibalut dengan unsur kampanye.

“Jangan sampai terjebak dalam suatu kegiatan yang memuat pengenalan hingga pemaparan visi misi paslon. Karena kehadiran pejabat ASN ini bisa dijadikan magnet untuk menarik dukungan dari masyarakat,” kata Galih Akbar Tanjung.

Terkait hal ini sejumlah camat dan lurah yang hadir juga meminta Bawaslu untuk cermat menyikapi bilamana ada kasus pejabat yang terjebak dalam kegiatan kampanye terselubung seperti itu. Terlebih jika undangan yang mereka terima mengatasnamakan warga sulit untuk tidak menghadiri. Dan jika memang ada agenda kampanye di dalamnya, situasi seperti ini seperti jebakan yang sulit untuk dihindari, sehingga Bawaslu diminta bisa mencermati lebih detail bilamana ada kondisi seperti dijelaskan tersebut.

Menutup kegiatan, Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Tejo Sutarnoto memberikan beberapa kesimpulan. Di antaranya tetap menjaga netralitas dalam pilgub dan tidak terjebak dalam kepentingan politik yang justru berakibat pada ketidak profesionalan dalam pelayanan masyarakat.

“Jangan tergiur dengan iming-iming jabatan, karena hal ini justru dapat merusak proses rekrutmen jabatan itu sendiri,” ucap Tejo dalam salah satu kesimpulannnya.#Adv/M7.

1,614 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan