Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

PT AMNT Gelar Rapat Konsultasi Publik Terkait Rencana Pembangunan Smelter

PT AMNT Gelar Rapat Konsultasi Publik Terkait Rencana Pembangunan Smelter

LSM Barma : PT AMNT membuat Skenario Rekayasa

SUMBAWA BARAT, MENIT7.Com  – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), melalui perusahaan afiliasinya, PT Amman Mineral Industri (AMIN) bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyelenggarakan rapat konsultasi publik terkait rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga (smelter) serta fasilitas pendukung lainnya kepada masyarakat Kecamatan Maluk dan sekitarnya, belum lama ini.

Rapat ini merupakan prasyarat bagi kelanjutan pembangunan pengolahan pencucian emas (smelter) oleh PT AMNT untuk memperoleh persetujuan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan (Amdal).

“Rapat konsultasi publik ini menjadi satu tahapan yang harus kami lakukan dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  27 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 17 tahun 2012 untuk mendapatkan izin Amdal. Dalam kegiatan ini seluruh perwakilan komponen masyarakat sekitar pembangunan smelter hendaknya dilibatkan dan terinformasikan dengan baik,” demikian kata Rubi Purnomo, Head of Corporate Communications PTAMNT.

Oleh karena itu, katanya lebih lanjut, dalam rapat konsultasi publik ini dipaparkan secara detail informasi terkait rencana pembangunan smelter yang dilakukan oleh perusahaan. Sekaligus, untuk menampung pendapat dan saran masyarakat guna penyempurnaan pengkajian analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Termasuk memberi kesempatan kepada masyarakat memilih perwakilan mereka yang akan duduk di Komisi Amdal,” ungkap Rubi.

Sebagaimana diketahui pembangunan smelter direncanakan dimulai pada awal tahun 2018 mendatang dan diselesaikan di akhir tahun 2021. Menurut rencana kapasitas smelter yang akan dibangun mampu mengolah konsentrat sebesar 2 -2,6 juta ton per tahun. Smelter ini akan mengolah konsentrat, baik yang dihasilkan oleh tambang Batu Hijau maupun dari tambang lain. Sementara areal yang akan digunakan mencapai 100 hektare.

Dalam smelter ini nantinya akan ada beberapa fasilitas utama, antara lain unit pengolahan dan pemurnian tembaga, pabrik asam sulfat, fasilitas produksi oksigen, unit pemurnian logam mulia, dan juga fasilitas gudang konsentrat tembaga. Sedangkan fasilitas pendukung mencakup penambahan pembangkit listrik yang ada saat ini, penambahan dermaga, instalasi pengolahan air limbah, gudang dan bengkel.

Pada masa konstruksi smelter, diperkirakan akan menyerap ribuan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi tenaga kerja. Sedangkan pada saat beroperasi, smelter akan mempekerjakan sekitar 1000 tenaga kerja, langsung dan tidak langsung.

Adanya pembangunan smelter ini tentu akan memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Di masa konstruksi dan operasi, smelter akan memberikan kesempatan peningkatan peluang kerja dan kesempatan berusaha sehingga akan memberikan nilai tambah bagi daerah (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Potensi dampak yang lain adalah memunculkan limbah konstruksi dan domestik, perubahan kualitas udara dan kebisingan, serta peningkatan arus lalu lintas. Perusahaan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Sementara Zaenudin Ketua Aktivis Lingkungan LSM Barma Sumbawa Barat, merasa pesimis apa yang dilakukan oleh PT AMNT atas sosialisi pembangunan pengolahan konsentrat ( smelter ), dan merasa tidak yakin atas komitmen PT AMNT.

“Jangan –jangan hanya isu semata hanya untuk meredam kejolak aja,” tegas Zaenudin.

Menurutnya, sejak kedatangan menteri Jonan ke PT AMNT, aktivitas pembangunan smelter proyek raksasa, pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat bahan tambang di Sumbawa Barat, hingga kini tampak menggantung menggantung karena, paska batas akhir perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Agustus 2017, AMNT justru baru bereaksi. Padahal Menteri ESDM, Ignasius Jonan menegaskan Permen Nomor 1 Tahun 2017 tentang kebijakan relaksasi keringanan izin eksport, mewajibkan AMNT menunjukkan progress yang efektif membangun Smelter jika ingin memperoleh izin ekport.

“Buktinya, dari 50 jenis izin pembangunan Smelter yang disyaratkan, belum satupun dilaksanakan AMNT padahal, izin ekspor enam bulan pertama berakhir. Terutama soal izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tapi aneh, hingga kini Menteri LH dan ESDM diam menyikapi cara ‘Terabas’ yang dilakukan AMNT,” sindir Zaenudin.

Sementara itu, aktifitas pengeprasan bukit demi perataan area Smelter hingga kini masih berlangsung. Aktifitas proyek yang berjarak kurang dari 100 meter dari pemukiman penduduk tersebut menimbulkan polusi dan dampak lungkungan lainnya.

Warga Desa Benete berulang kali memprotes polusi udara yang ditimbulkan dari pengerukan dan perluasan area dari pagi hingga malam hari. Pemerintah kecamatan setempat pun mengakui, suara dan polusi menimbulkan protes masyarakat. (Laporan: Edi Chandra)

3,302 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan