Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Proyek Dikerjakan Asal-asalan, RTLH Ditolak Warga

Proyek Dikerjakan Asal-asalan, RTLH Ditolak Warga

SUMBA,MENIT7.Com- Sebanyak 54 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumbawa Barat menerima bantuan sosial peningkatan kualitas RTLH dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara, yang di gelontorkan untuk Kecamatan Poto Tano, untuk empat desa yaitu Desa Kokarlian,Senayan, Tambak Sari dan Poto Tano.

Proyek ini menggunakan APBD Provinsi NTB TA 2017 dengan nilai anggaran Rp 1,350.000.000. Bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kemiskinan di kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat .

Program bantuan bedah rumah bagi keluarga kurang mampu kembali dikeluhkan. Karena pengerjaannya dinilai asal-asalan dan serampangan, kali ini kwalitas bangunan bedah rumah bantuan dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Barat,

menggunakan Anggaran APBD Provinsi NTB TA 2017 dipertanyakan. Betapa tidak rumah bantuan tersebut kembali menuai masalah , beberapa pemilik rumah penerima bantuan Rumah Layak huni tersebut mengeluh atas kondisi rumah yang dibangun oleh Kontraktor “ Siluman “, karena hingga kini baik kepala desa maupun staf desa di empat desa penerima bantuan Rumah Layak huni dari Pemprov NTB tersebut tidak mengetahui pasti nama Kontraktor yang mengerjakan rumah tersebut.

Nengah Karang 80 tahun asal kampung Budi Sari Dusun Daya Makmur desa Kokarlian kepada Media kamis ( 26/10 ), mengakui kalau rumah yang dibangun oleh Kontraktor Bantuan Pemprov NTB tersebut jauh dibawah standar kwalitas untuk dapat dihuni. Persoalannya adalah bahwa rumah tersebut sudah roboh ditiup angina bagian depannya sebelum dipasang atap, karena bangunan itu dibuat asal-asalan dibangun tanpa memikirkan keselamatan penghuni “ saya sangat takut tinggal di rumah bantuan Pemprov NTB tersebut, karena sama halnya bunuh diri atau menggali kuburan buat keluarga saya ‘, “ kata Nengah Karang

Sejauh ini, sejak dibangun RLH oleh Kontraktor, pihaknya sudah mewanti-wanti agar dibangun sesuai standar Nasional, namun hal tersebut diabaikan oleh pihak kontraktor, “ untung saya belum masuk tinggal dirumah bantuan tersebut, kalau tidak mungkin telah menjadi kuburan bagi keluarga saya dan saya menolak tinggal dirumah bantuan tersebut, karena rawan keselamatan “ protes Nengah

Senada dengan itu, Nyoman Lungeh 70 tahun asal kampung Semarekat desa Kokarlian juga mengeluhkan, bahwa rumah bantuan miliknya juga mengalami roboh bagian depannya sebelum dipasang atap, dikarenakan pengerjaannya asal-asalan.

“saya takut pak tinggal di rumah bantuan tersebut, biar saya tinggal dirumah kumuh asal keluarga saya selamat , kalau saya tinggal di rumah bantuan sama halnya Pemerintah menggali kuburan bagi keluarga saya, dan bapak bisa lihat sendiri kondisi fisik bangunan rumah tersebut yang sudah mengalami roboh bagian depannya “ katanya

Hasil investigasi menit7.com dilapangan, ditemukan beberapa bangunan rumah bantuan tersebut mengalami retak-retak, batako pada hancur, campuran semen bagaikan abu, dan paling ironis beberapa bangunan rumah yang belum sempat dipasang atap mengalami konstruksi tembok pada goyang saat dipegang.
Ironisnya, sejak dimulai pengerjaan oleh pihak rekanan dari pulau Lombok, tidak ada sosialisasi melalui desa siapa nama kontraktornya, papan nama proyek dipasang, tidak ada papan informasi ataupun dreksiket, tiba-tiba batako, kuseng pintu sudah jadi datang dari pulau Lombok tanpa memperhatikan kwalitas.

Kepala Desa KokarlianM Dahlan mengatakan, sebagai Kepala Desa yang melindungi masyarakatnya sangat tidak bisa menerima kondisi fisik bangunan Bedah Rumah yang dikerjakan oleh Kontraktor, karena sangat tidak sesuai mutu dan kwalitas dan pengerjaanpun asal-asalan, justeru pihaknya merasa sangsi atas keselamatan warganya untuk tinggal dirumah bantuan tersebut, “Saya selaku kepala desa menolak dengan tegas kwalitas bangunan bedah rumah tersebut, karena kondisi fisik bangunan sangat rawan roboh dan batakonya mudah hancur, sekali lagi saya tolak,“ Kata Dahlan tegas.

Bupati Sumbawa Barat, sangat mengapresiasi pengawasan oleh kepala desa terhadap RTLH bantuan Pemprov NTB itu, hal itu sebagai tindak lanjut pengawasan melekat kepada para kontraktor yang ingin bermain terhadap RTLH,“ Kata Bupati.

Bupati meminta Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Prasarana dan Perumahan Provinsi NTB untuk mengambil tindakan tegas dan menegur pemborong yang mengabaikan kualitas material bangunan. Ia meminta pengawas di lapangan agar ketat melakukan pengawasan kualitas pekerjaan.

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak kontraktor maupun konsultannya, beberapa kali melakukan komukasi dengan pihak kntraktor agar persoalan kwalitas RLH tersebut mengutamakan Kwalitas dan nyaman huni , namun hal tersebut diabaikan baik oleh kontraktor maupun PPKnya . ( Edi Chandra )

3,238 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan