Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Polisi Bakal Periksa Dua Cagub Kaltim

Polisi Bakal Periksa Dua Cagub Kaltim

SAMARINDA, MENIT7.com – Kabar mengejutkan datang dari dua kandidat kuat gubernur Kaltim, yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Keduanya dikabarkan akan diperiksa kepolisian pada Selasa, 2 Januari 2018.

Seorang sumber aparat menyebut, Jaang diduga akan diperiksa di Mabes Polri. Ketua Demokrat Kaltim itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Hery Susanto Gun alias Abun dan Manajer Lapangan KSU PDIB Noor Asriansyah alias Elly.

Jaang diduga diperiksa terkait terbitnya SK Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Palaran, atas nama KSU PDIB. Sementara Rizal diperiksa di Polda Kaltim terkait kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Km 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Jaang dan Rizal merupakan kandidat kuat yang bakal maju sebagai calon gubernur (cagub). Meski belakangan, keduanya santer bakal dipasangkan. Jaang sebagai cagub dan Rizal wakilnya. Rizal merupakan satu dari lima nama yang diumumkan Jaang untuk menjadi wakilnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.

Adapun keempat nama lainnya itu, antara lain Ketua Harian DPD Golkar Kaltim Makmur HAPK, mantan Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam, Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin, dan anggota DPR RI Dapil Kaltim Awang Ferdian Hidayat.

Rizal membenarkan dirinya telah menerima surat panggilan dari Polda Kaltim. Dia juga membenarkan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU di Km 13, Balikpapan pada Selasa (2/1/2018).

Ditanya terkait pemanggilan tersebut, Rizal enggan berspekulasi. Termasuk soal pemeriksaan Syaharie Jaang. Namun, dia turut membenarkan, Jaang akan diperiksa kepolisian pada hari yang sama.

“Dijalani saja lah, mau diapai. Pokoknya kami dipanggil, ya dijalani,” ujarnya dikonfirmasi lewat sambungan telepon.

Soal pengadaan lahan RPU, Rizal menjelaskan, jika memang ada pelanggaran hukum, itu berada di teknis lapangan. “Di tataran pelaksanaan. Tapi, ya, kami enggak tahu juga bagaimana versi penyidik nanti,” tambahnya.

Selama ini, kasus RPU sempat ditangani oleh Polres Balikpapan. Setahun lebih masa penyelidikan, Rizal sama sekali tak pernah dikaitkan dengan proyek ini. Setelah kasus ini diambil alih Polda Kaltim, pemeriksaan pada awal tahun depan menjadi yang pertama kali bagi wali kota dua periode itu.

“Enggak ada langkah khusus. Namun, saya harus koordinasi dengan staf mengenai apa saja yang terjadi dulu. Karena kan itu tahunnya sudah lama,” tambahnya.

Ditanya apakah unsur kriminalisasi terkait rencana pencalonan dirinya dalam Pilgub Kaltim 2018, Rizal tak punya persepsi ke arah itu.

“Mungkin karena ada proses penyelesaian kasus RPU dan wali kota diminta keterangannya sebagai pemegang kebijakan. Ya, kami jalani saja,” jelasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU ini ditangani Polres Balikpapan sejak awal 2016. Namun, belakangan kasus tersebut diserahkan ke Polda Kaltim.

“Masalah teknis saja. Karena kan banyak yang harus diambil keterangannya dalam kasus ini. Sedangkan penyidiknya di sana (Polres Balikpapan) hanya sedikit. Jadi, kami ambil alih,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Kaltim Kombes Yustan Alpiani.

Kasus ini mengemuka dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Anggaran untuk pengadaan lahan RPU tertulis Rp 2,5 miliar. Namun, dalam APBD Balikpapan 2015, anggarannya menjadi Rp12,5 miliar. Selanjutnya, dalam laporan realisasi anggaran semester pertama 2015 dan prognosis enam bulan ke depan, anggaran untuk lahan RPU kembali berubah menjadi Rp12,273 miliar. Ada selisih Rp227 juta. Padahal, pada kolom realisasi pembayaran di lapangan masih nihil.

Saat ini, Polda Kaltim masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, ada dua kemungkinan kelanjutan proses hukum atas kasus ini.

Jika terbukti ada kerugian negara berdasarkan audit, pihaknya bisa segera melakukan gelar perkara. Sementara jika tidak terbukti, bisa saja prosesnya dihentikan. “Jadi, memang bergantung hasil audit. Kan kasus korupsi terjadi kalau ada kerugian negara,” jelasnya.

Dia mengakui, sejak pelimpahan perkara dari Polres Balikpapan ke Polda Kaltim masih menyisakan sejumlah persoalan pemeriksaan, yakni pihak-pihak yang diduga menerima dana RPU hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Pihaknya pun belum bisa melakukan upaya paksa pemanggilan atau pencarian. Lagi-lagi menunggu hasil audit.

Ditanya soal keterlibatan 23 orang dari DPRD Balikpapan, Yustan enggan membeber. Termasuk materi pemeriksaan yang sudah pernah dilakukan pihaknya. Namun, dia menyebut, selain anggota DPRD termasuk Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, penyidik juga memeriksa seseorang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Balikpapan.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Samarinda Viktor Yuan turut membenarkan bahwa Jaang mendapat panggilan untuk diperiksa kepolisian.

“Memang ada pemanggilan. Tapi, belum memenuhi panggilan itu,” terangnya kemarin. Dia menegaskan, semua proses hukum pasti dipatuhi. Namun, dia meminta aparat bersikap netral.

Jaang kemarin diketahui tengah berada di Jakarta. Kaltim Post yang berusaha menghubungi lewat sambungan telepon tak kunjung mendapat konfirmasi. Nomor handphone-nya aktif namun tidak diangkat. Begitu juga pesan singkat maupun WhatsApp (WA) tak juga direspons.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suyana memastikan, hingga kemarin, pihaknya belum menjadwalkan pemeriksaan sebuah perkara atas nama Syaharie Jaang maupun Rizal Effendi. Dia juga tak mengetahui, soal Jaang yang akan diperiksa di Mabes Polri terkait kasus pemerasan dan pencucian uang yang dilakukan KSU PDIB.

Dia menjelaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU di Km 13 hingga kini belum ada penetapan tersangka. “Kami belum ada jadwal pemeriksaan untuk Pak Jaang dan Pak Rizal,” tegasnya.

Yustan Alpiani bersama Kasubdit III AKBP Winardy turut membenarkan bahwa pihaknya belum ada rencana pemanggilan kedua nama tersebut. “Kami juga belum menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil audit BPKP,” jelasnya. #KP/ed M71.

2,548 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

21 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan