Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Polemik Perbup berakhir dengan Tujuh Revisi SK Bupati

Polemik Perbup berakhir dengan Tujuh Revisi SK Bupati

MAMUJU, MENIT7.com – Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.54/120/KPTS/1/2018 tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen, yang  mendapat penolakan dari sejumlah petani dan kelompok mahasiswa, akhirnya mendapat titik penyelesaian, dengan melahirkan tujuh kesepakatan, dengan perwakilan petani dan Muspida Kabupaten Mamuju.

Poin kesepakatan disimpulkan oleh Bupati Mamuju H.Habsi Wahid setelah mendengarkan sejumlah keterangan dari semua elemen. Dalam forum musyawarah  dengan  menghadirkan sejumlah perwakilan petani, perwakilan mahasiswa serta forum musyawarah pimpinan daerah.

Hadir dalam Forum Muspida  Dandim 1418 Mamuju Letkol Inf.Jamet Nijo, Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rivai Arvan, dari DPR Mamuju Ado Mas’ud, serta dihadiri Kepala KPPU Makassar Aru Armando, Kepala divisi Regional Perum Bulog Mamuju Farid Nur. Pertemuan ini  dilaksanakan di ruang kerja Bupati Rabu,7 Februari 2018.

“Pada prinsipnya SK Bupati akan tetap dilaksanakan karena persoalan pangan menyangkut hanjat hidup orang banyak, karena itu harus tetap diatur regulasinya, namun akan kita lakukan revisi terhadap beberapa pointernya, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan,” jelas Bupati Mamuju H.Habsi Wahid

Tujuh poin kesepakatan yang nantinya akan dituangkan dalam Revisi SK Bupati diantaranya:

  1. Pemkab Mamuju akan segera melakukan revisi tentang Surat Keputusan Bupati  Nomor :188.54/120/KPTS/1/2018 tanggal 22 januari 2018 tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen.
  2. Para pedagang/pengumpul berkewajiban memenuhi target bulog pada setiap tahun  dengan cara memberikan kepada bulog tiga karung untuk setiap pemuatan dengan menggunakan mobil truk kecil dan lima karung untuk pemuatan dengan mobil truk besar, untuk di beli oleh bulog berdasarkan standard harga dari pemerintah
  3. Pemerintah kabupaten Mamuju memperbolehkan hasil gabah kering panen untuk di jual keluar daerah, bila stok bulog telah terpenuhi yang dibuktikan adanya surat keterangan dari Bulog
  4. Untuk mengawasi pembelian oleh Perum Bulog dari petani berdasarkan harga rujukan dari INPRES NO 5 Tahun 2015, akan diserahkan kepada Babinsa dan diketahui oleh Komandan Kodim selaku lembaga yang secara nasional telah terlibat dalam menjaga stabilitas pangan
  5. Perum Bulog diharapkan dapat menyerahkan hasil pembelian gabah dari petani kepada mitra Bulog
  6. Dinas perdagangan akan melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan oleh para pedagang secara berkala
  7. Bila kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh pihak pedagang/pengumpul maka pihak keamanan dalam hal ini Babinsa, diketahui oleh Komandan kodim dapat melakukan teguran, dan bilamana masih belum di indahkan akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala divisi Regional Perum Bulog Mamuju Farid Nur, mengatakan pihaknya siap untuk membeli gabah dari petani sesuai dengan harga standar tertinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan pemerintah,  dengan catatan kualitas gabah maupun beras yang diberikan petani sesuai standar yang baik.

Sementara itu, H.Kampret selaku perwakilan Petani mengungkapkan siap melaksanakan kesepakatan tersebut. #HMS/M7.

1,160 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan