Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Polda Periksa 23 Anggota DPRD

Polda Periksa 23 Anggota DPRD

MENIT7.Com –  Perkembangan kasus dugaan korupsi di Rumah Potong Unggas (RPU) terus menggelinding di meja pemeriksaan Polda Kaltim. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kombes Pol Yustan Alpiani, kemarin (6/10), menyebut jika proses pemeriksaan masih berlanjut.

Pemanggilan terhadap semua pihak yang mengetahui proses pengadaan anggaran RPU masih dilakukan. Namun, sejumlah kendala ditemui. Salah satunya separuh dari jumlah orang yang diperiksa belum memenuhi panggilan Polda.

“Total ada 23 orang yang dipanggil. Tetapi, separuhnya belum bisa memenuhi panggilan. Alasannya, karena kesibukan. Ada tugas dan halangan jadi minta diundur waktunya,” kata Yustan yang ditemui ketika hendak menunaikan salat Jumat di Mapolda Kaltim.

Dari 23 orang, Yustan tidak menampik jika sebagian besar adalah anggota DPRD Balikpapan. Khususnya yang memegang kendali di alat kelengkapan dewan sebagai Badan Anggaran (Banggar). Saat penggelontoran dana untuk pembebasan lahan  RPU yang berlangsung di 2015 lalu.

“Yang jelas mereka yang ada di Banggar. Soal nama saya belum bisa menyebutkannya. Nanti salah. Semua data ada di Tipikor. Nanti saya cek dulu,” lanjutnya.

Pihaknya belum bisa memberikan waktu kapan proses pemanggilan akan selesai. Hal ini bergantung pada sisa pihak yang belum memenuhi panggilan. Juga sejauh mana bukti bisa menguatkan dugaan kasus yang sebelumnya ditangani Polres Balikpapan itu. Yang pasti, usai pemanggilan, pihaknya akan mengadakan penghitungan kerugian negara.

“Ini kan kasus lama. Kami juga masih mengumpulkan barang bukti. Kemudian, akan melakukan penghitungan apakah ada kerugian negara. Mereka yang dipanggil statusnya juga masih saksi. Kalau tahapan ini sudah selesai baru akan ada peningkatan status tersangka,” tegasnya.

Untuk diketahui, dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan RPU di Balikpapan mencuat setelah adanya kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Saat itu, anggaran untuk pengadaan lahan RPU tertulis Rp2,5 miliar, tetapi dalam APBD 2015 bengkak menjadi Rp12,5 miliar.

Penentuan harga lahan dilakukan dengan sistem appraisal. Selanjutnya, dalam laporan realisasi anggaran semester pertama 2015 dan prognosis enam bulan ke depan, anggaran untuk lahan RPU kembali berubah menjadi Rp12,273 miliar. Ada selisih Rp227 juta. Padahal, pada kolom realisasi pembayaran di lapangan masih nihil.(KP/M7)

2,476 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan