Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Plt Gubernur dari Perwira Aktif Merupakan Langkah Mundur Proses Reformasi

Plt Gubernur dari Perwira Aktif Merupakan Langkah Mundur Proses Reformasi

Oleh: Eric Mangiri (Ketua DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia/HMPI)

OPINI – Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa tahun 1998 telah menumbangkan rezim Orde Baru (Orba) yang memerintah secara otoriter selama lebih tiga dasa warsa. Pada waktu itu ada enam tuntutan reformasi, yaitu amandemen UUD 1945, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penegakan dan supremasi hukum, pembudayaan demokrasi, otonomi daerah yang seluas-luasnya dan penghapusan Dwi Fungsi ABRI (TNI/Polri).

Menghapuskan Dwifungsi ABRI itu tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI/Polri sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara dan agar tidak kemudian berpihak pada kekuatan politik lain selain kekuatan politik rakyat. Posisi militer yang menjadi tiang penyangga pada masa rejim Orde Baru cukup menjadi contoh tentang pentingnya militer menjaga netralitas dari gelanggang politik.

Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, seyogyanya tidak ditarik mundur oleh penguasa sipil. Wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menunjuk dua jenderal Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara menjadi polemik. Selain mencederai semangat reformasi, juga tak berlandaskan hukum.

Sejatinya, jabatan Plt. atau Pj. Gubernur harus dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada). Pimpinan tinggi madya ini merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan.

Di tingkat pusat saja, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Kemendagri, apalagi di tingkat daerah. Pengertian instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Untuk jabatan setingkat Sekretaris Daerah atau Sekda tidak diperbolehkan oleh UU ASN, apalagi jika anggota Polri dan prajurit TNI ditunjuk sebagai penjabat gubernur, lebih tidak masuk akal.

Namun Tjahjo merujuk pada Permendagri Nomor 1 tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dalam wacana penunjukan dua jenderal Polri sebagai Plt gubernur. Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri disebutkan yang menjadi penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya.

Disisi lain, Polri dituntut untuk netral dalam kehidupan politik sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam pasal itu disebutkan, apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan ‘dwifungsi’ Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru.

Keberadaan perwira Polri sebagai Plt Gubernur akan bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri. Keberadaan perwira kepolisian sebagai Plt. Gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme Polri. Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini, posisi Polri sangat tepat jika tetap profesional dan independen serta sebagai penjaga keamanan.

Jika pun terjadi konflik dalam proses Pilkada, lanjutnya, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok dan tidak dituding berpihak. Jangan sampai Polri dituduh keterlibatannya jenderalnya sebagai Plt. Gubernur hanya untuk memenangkan calon gubernur dari partai tertentu. Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan Polri.(**)

2,922 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

3 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan