Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Pertanyakan Proses Hukum Dugaan Korupsi APBD, HMI Sambangi Kejari

Pertanyakan Proses Hukum Dugaan Korupsi APBD, HMI Sambangi Kejari

MAMUJU,MENIT7.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Metro STIE-MM mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, Senin (9/10). Tujuan HMI guna menekan pihak Kejari Mamuju, agar mengawal kasus dugaan korupsi yang telah menyeret 4 unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar).

Tanpa membutuhkan waktu lama, pihak kejari mengundang organisasi mahasiswa tersebut untuk audiens di ruang rapat Kejari Mamuju.

Pada pertemuan tersebut, perwakilan HMI Komisariat Metro STIE, Andi Putra Manakarra mengatakan, kemungkinan tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi APBD 2016, bertambah.

Olehnya itu, HMI meminta pihak Kejari Mamuju agar lebih intens dalam mengawal dan menangani kasus tersebut.

“Pihak kejari harus lebih intens lagi dalam menangani dan mengawal kasus dugaan korupsi anggota DPRD tersebut, sesuai prosedur atau aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, akan ada lagi muncul tersangka baru dalam putaran panas penyimpangan dana APBD Sulbar,” tegas Andi Putra.

Menanggapi tuntutan HMI, Kasi Intel Kejari Mamuju, Dian menjelaskan, penanganan kasus dugaan korupsi APBD Sulbar sudah sesuai prosedur hukum. Lanjutnya, kasus tersebut sudah diproses di pengadilan.

“Jika sudah ada hasil yang dikeluarkan pihak Kejati Sulselbar, kami bakal kawal di sini,” janji Dian.

Kasi Intel Kejari Mamuju mengaku, belum menerima info bertambahnya tersangka baru, selain 4 unsur pimpinan DPRD Sulbar yang telah ditetapkan Kejati Sulselbar.

“Tetapi yang pastinya, kami juga akan terus menunggu hasil dari penyelidikan Kejati Sulselbar yang sementara berlangsung. Apakah dugaan korupsi ini masih akan menyeret nama-nama di kursi dewan rakyat Sulbar atau tidak,” kunci Kasi Intel.

Seperti diketahui, proses penyidikan kasus dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016 ditangani oleh Kejati Sulselbar. Kasus yang menyeret para legislator Sulbar tersebut, ditaksir merugikan negara hingga ratusan milliar rupiah. (Her/M7)

1,793 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan