Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Pers Era Orde Baru, Pemberangusan Hingga Hegemoni

Pers Era Orde Baru, Pemberangusan Hingga Hegemoni
Ilustrasi.

OPINI – Semenjak perang dunia kedua bergulir, pers melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik menjadi bagian dari senjata perang. Informasi, keterangan, berita dan sejenisnya adalah hal berharga guna melangsungkan propaganda bagi negara-negara kuasa melaui media maupun pers untuk mempengaruhi dunia dan melontarkan isu-isu terkait, guna kepentingan masing-masing. Kala itu radio, telegraf, dan surat kabar menjadi corong berharga dalam mengakomodasi kepentingan yang ada.

Tak terkecuali di Indonesia, penerimaan berita tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu lewat radio yang diketahui lebih awal oleh golongan pemuda, menjadi titik awal yang mendasari keinginan untuk memproklamirkan kemerdekaan disaat terjadi kekosongan kekuasaan di tanah air. Dari sini golongan muda menuntut Bung Karno dan Hatta serta golongan tua lainnya, untuk segera mengambil sikap dan tidak menanti realisasi janji kemerdekaan dari Jepang.

Lahirlah kemudian peristiwa Rengasdengklok yang menjadi gerbang terbukannya kompromi antara dua golongan. Hingga akhirnya, terproklamirnya teks proklamasi oleh Soekarno pada 17 Augustus 1945, menandai merdekanya negara Indonesia. Padahal semula tanggal 17 Agustus 1945 sejatinya tak pernah direncanakan, dibicaraan, atau disingung sebagai hari kemerdekaan—karena para tokoh nasional masih saja menunggu Jepang melimpahkan kedaulatan kekuasaan kepada Indonesia yang dijanjikan baru akan dimandatkan tanggal 14  September 1945. Dengan demikian maka peran pers kala itu—yang memuat informasi berupa kekalahan Jepang atas sekutu mampu mengubah segala situasi kebimbangan dan polemik di tanah air dan akhirnya terpilih tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan.

Dari pengantar diatas dapat memberikan bukti nyata tentang bagaimana pentingnya peran dari sebuah media ataupun pers dalam dinamika perjalanan bangsa, hingga berpengaruh pada saat-saat pengambilan keputusan penting sekalipun. Essai ini akan membahas mengenai bagaimana posisi dan keberadaan pers dimasa Orde Baru. Pembahasan ini dirasa penting mengingat pers adalah kacamata bagi masyarakat untuk menjadi jendela bagi segala informasi terkait isu, berita, dan berbagai kebijakan pemerintah maupun penguasa. Sedangkan bagi pemerintah, keberadaan pers dapat menjadi cermin, karena pers akan selalu membuntuti gerak-gerik pemerintah terutama dalam setiap pengambilan kebijakan penting. Lebih lanjut pers dapat menjadi pihak oposisi bagi pemerintah disaat parpol dan kekuatan politik lainnya sudah terkooptasi oleh pihak penguasa.

Keberadaan Soeharto selaku pucuk penguasa Orde Baru yang selama 32 tahun memimpin Indonesia dengan otoriter dan diktator—yang diiringi berbagai kasus HAM dan bahkan KKN, tentulah membuat bangsa ini merasa miris. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, dimanakah peran pers saat itu? Disaat kasus HAM terjadi dimana-mana, otoritarian dan diktator menjadi ideologi penguasa, serta KKN yang merajalela, apakah pers tak pernah mengungkit dan memberitakannya sehingga Soeharto tetap bisa duduk manis hingga begitu lamanya? Mungkinkah pers sudah terkooptasi oleh penguasa? Atau justru sebaliknya, pers  kala itu dipreteli kuasanya sehingga tak mampu berbuat apa-apa? Hal inilah yang akan coba dijawab pada essai yang berjudul “Pers Dalam Orde Baru: Pemberangusan Hingga Hegemoni”.

Konsepsi dan Kebijakan Pers Pada Masa Orde Baru

Pada awal Orde Baru, pemerintah bersama DPR pada tanggal 12 Desember 1966 berhasil menetapkan Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagai bentuk amanah konstitusi Pasal 28 UUD 1945, mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat. Bila sebelumnya pada era Orde  Lama—terbagi menjadi dua sistem demokrasi yakni demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, pers memiliki konsep dan penitikberatan terpisah, dimana pers merdeka memiliki konsep dan penitikberatan pada kebebasan, maka pers dititikberatkan pada tanggung jawab. Sedangkan penguasa Orde Baru menghendaki konsepsional pers dititikberatkan pada kebebasan dan tanggung jawab.

Namun konsepsi ini tidak berjalan secara sinkron diantara keduanya. Tidak adanya persepsi yang sama antara pemerintah dengan pihak pers mengenai tafsiran konsep kebebasan dan tanggung jawab, belum adanya kesamaan persepsi tentang fungsi, tugas dan kedudukan masing-masing pers, serta tidak adanya keseimbangan hak di dalam hukum antara pers dan pemerintah menjadikan keduannya berjalan timpang. Pemaknaan tanggung jawab yang dibebankan kepada pers oleh pemerintah Orde Baru yang terfokus pada hal menjaga stabilitas nasional dan kemajuan pembangunan, dianggap multitafsir karena tidak memuat indikator yang jelas, sehingga terkesan diambil dari sudut pandang dan kemauan pemerintah semata.

Hal ini berakibat pada perilaku pemerintah yang dengan mudah menjustifikasi pers bersalah bilamana tidak mendukung stabilitas dan kemajuan pembangunan, sebagaimana dalam interpretasi pemerintah yang absurd. Disisi lain, pemerintah dengan kekuasaan dan kewenangan sering kali bersikap berlebihan dalam melaksanakan fungsinya, sehingga kurang atau bahkan tidak menghargai bahwa pers mempunyai fungsi kritik dan kontrol sosial. Sehingga tidak heran sering kali terjadi kasus pembredelan pada masa Orde Baru.

Dalam Undang-Undang No. 11/1966 hak pers sendiri diatur dalam pasal 3, 4, 5, dan 8. Dalam pasal 3, pers dinyatakan memiliki hak kontrol, kritik, dan koreksi. Di dalam pasal 4, dinyatakan bahwa pers dibebaskan dari sensor dan pembredelan. Sedangkan di dalam pasal 5, pers mendapatkan hak kebebasan sesuai hak azasi warga negara, yang dijamin dalam hukum. Namun pada ayat 2 pasal 5, ditambahakan bahwa kebebasan didasarkan atas tanggung jawab nasional. Dan di pasal 8 menyebutkan bahwa pers tak perlu mendapatkan SIT (Surat Ijin Terbit).

Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 11/1966 diubah oleh UU No. 4/1967 pada saat Soeharto menjabat presiden. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang sebelumnya dianggap masih ada sangkut pautnya dengan hasil produk Orde Lama meskipun dibuat oleh para kroni Soeharto di DPR. Muatan Undang-Undang yang telah mengalami revisi, pada dasarnya tak mengalami perubahan secara substansional. Yang menarik adalah, pemerintah menambahkan kebijakan terkait pers, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1967 yang menetapkan Dewan Pers sebagai lembaga yang akan membantu pemerintah membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional serta memiliki kewenangan untuk mengawasi. Kemudian pada 1969 melalui peraturan Menteri Penerangan No. 03/PER/MENPEN/1969, pemerintah berbalik menetapkan perlunya SIT bagi pers.

Bila dilihat dua peraturan diatas, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, keduanya justru berbanding terbalik dengan Undang-Undang pers yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan tadi yang sejatinya lebih rendah dari Undang-Undang secara konstitusi malah dijadikan rujukan utama. Sehingga pers selalu dalam pengawasan Dewan Pers dan Pers harus memiliki SIT untuk terbit serta pemerintah berhak mencabut SIT bilamana pers dianggap bersalah oleh pemerintah.

Dominasi pemerintah semakin luas terhadap pers ketika mengukuhkan terbentuknya PWI dan SPS dimana masing-masing ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi pers Indonesia. Selain itu, pemerintah Soeharto mengesahkan UU No. 21/1982 guna merevisi Undang-Undang sebelumnya. Dengan menambahkan hak jawab dan hak tolak yang diatur Dewan Pers. Di tahun yang sama pula pemerintah lewat menteri penerangan Harmoko melalui MENPEN No. 01/ 1984 mengganti SIT dengan SIUPP (Surat Ijin Untuk Penerbitan Pers). Ditatapkannya SIUPP semula dianggap akan mempermudah ijin terbit, namun kenyataannya justru berbanding terbalik, dimana penerapan ijin semakin sulit dan berbau politis. Pemberian SIUPP sendiri diatur secara prerogatif oleh Menteri Penerangan. Dengan demikian jelas sudah bahwa berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru menagarah pada bentuk pengekangan pers.

Kasus-Kasus Pemberedelan Pers Masa Orde Baru

Tak puas hanya dengan menetapkan kebijakan berupa Undang-Undang dan peraturan lainnya, pemerintah Orde Baru bertindak lebih reaktif dan represif terkait pengawasan pers. Pemerintah tak segan-segan melakukan pembredelan pers yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Meskipun dalam Undang-Undang pers yang dikeluarkan Pemerintah mengenai hak pers, sesuai pasal 4 UU No. 11/1966 atau UU No. 21/1982 pasal yang sama pula, pers tidak dikenakan sensor dan pembredelan. Namun disisi lain pemerintah mengakalinya dengan keberadaan Dewan Pers yang memiliki hak prerogatif dalam hal pengawasan dan berhak memberikan perintah kepada Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) untuk melakukan pembredelan dan kemudian lebih lanjut Dewan Pers berhak mencabut SIT ataupun SIUPP.

Pemberedelan pertama kali dilakuan Orde Baru pada pers yang berbau Komunis, Marxisme/Leninisme diawal masa pemerintahan. Namun disisi lain Pemerintah kembali mengembalikan ijin terhadap media yang semula diberangus oleh Soekarno masa Orde LamaPenindasan terhadap pers kembali berlanjut kala pemerintah menuntut Penanggung Jawab Redaksi harian Nusantara ke pengadilan karena membeberkan korupsi dan “menghina pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Soeharto”.

Pada tahun 1973, Kopkamtib memberi peringatan kepada (Pos Kota, Harian Kami, dan Merdeka ) karena menyiarkan “intrik-intrik politik tidak benar”. Sedangkan ketika menyangkut kasus Malari (Malapetaka Sebelas Januari) terkait demo yang menolak kebijakan pemerintah Orde Baru yang lagi genjar-genjarnya melakukan peminjaman hutang luar negeri dan pro investor asing, pemerintah melarang terbit dan mencabut SIT dua belas media cetak di Indonesia. Dua belas media cetak yang dibredel diantaranya, Abadi, Harian Indonesia, Harian Kami, Harian Pedoman, Harian NusantaraThe Jakarta TimeMingguan WenangMingguan MahasiswaMingguan Pemuda IndonesiaMajalah Ekspress, Harian SuluhMingguan Indonesia. Dalam kasus pembredelan ini berlaku selamanya. Dua belas media ini intens memberitakan kasus Malari dengan muatan berita “Menggulingkan Pimpinan Nasional”.

Setelah pemilu polemik 1977, terjadi konflik antara PPP dan Pemerintah terkait adanya manipulasi hasil serta tuntutan adanya penghitungan suara kembali dibeberapa daerah yang kemudian ikut menyeret mahasiswa berdemo. Hal ini pada akhirnya berbuntut sampai pembredelan media yang juga intens memberitakan hal tersebut. Pembredelan dilakukan terhadap Harian KompasSinar HarapanMerdekaThe Indonesia TimePelita, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Pembredelan ini bersifat sementara karena setelah melalui proses kompromi, dengan mematuhi ketentuaan yang ditetapkan pemerintah surat kabar diatas kembali diijinkan terbit. Hingga dari sinilah kemudian media-media mulai terkooptasi oleh pemerintah demi kepentingan penguasa.

Pada tahun 1994, beberapa pers kembali dibredel melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan No.123, 124, 125 dengan korban Tempo, Editor, dan Detik. Setelah itu pemerintah mulai secara intens ikut dalam industri pers melalui Bob Hasan sebagai salah satu kroni Soeharto dengan mendirikan Gatra. Disisi lain terdapat pula pembredelan terhadap Media Indonesia (para mantan jurnalis tempo) yang dengan berani memberitakan pendapat Nurcholish Majid tentang himbauan kepada PDI dan PPP untuk menjadi oposisi dari pemerintah Orde Baru. Pada medium ini terjadi pula beberapa kasus penangkapan jurnalis yang diantaranya, Eko Maryadi, Liston Siregar, Triagus Susanto, (ed. Pijar), dan Ahmad Taufik.

Peran Pers Dalam Kejatuhan Rezim Soeharto

Setelah terjadi pembredelan TempoEditor, dan Detik pada 1994 justru membuat media semakin bangkit. Mereka mulai menyadari dan berani menuntut demokratisasi dan keadilan yang semula diberangus dengan “ideologi pembangunan” pemerintah Orde Baru. Dibredelnya tiga surat kabar diatas menjadi landasan terbentuknya AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia) sebagai tanda kekecewaan terhadap PWI dan SPS yang tak dapat mewakili jurnalisme Indonesia dalam perspektif bebas dan objektif. Mereka yang memang dibentuk secara sengaja oleh pemerintah Orde Baru selalu bungkam terhadap hal-hal yang berbau kritik terhadap pemerintah. Penginstitusionalan jurnalis yang dilakukan pemerintah dengan embel-embel akomodasi ini sangat mencederai para jurnalis saat itu.

Pada 1998, terjadinya krisis di tanah air dan ikut pula mempengaruhi karakter pers menjadi lebih bebas, lugas, dan berani. Hal ini jelas bukan tanpa alasan, hanya terdapat Soeharto sebagai satu-satunya presiden selama 32 tahun membuat rakyat menginginkan perubahan. Rakyat meragukan Soeharto dengan usia dan kondisinya yang melemah dan ketidakbecusannya mengendalikan krisis moneter yang menggrogoti Indonesia. Ditambah lagi KKN yang begitu kental di kalangan birokrat pemerintahan Soeharto dan kroninya, tak ayal membuat rakyat geli. Rakyat dibuat sekarat dan melarat, defisit negara tak dipikirkan penguasa, demontrasi dimana-mana serta berbagai kasus HAM yang menyertai perjalanan Soeharto membuat rakyat akhirnya harus gigit jari dan mengutuk perilaku biadab rezim Orde Baru di bawah naungan Soeharto.

Mengerti dan memahami situasi batin rakyat kala itu, media dengan berani mulai menggrogoti legitimasi Soeharto. Pers gencar menyuarakan tuntutan Reformasi agar tak di klaim sebagai antek Soeharto. Permintaan pasar dimana masyarakat telah sinis terhadap pemerintah Orde Baru menjadikan pers menemukan pangsa yang rakus akan berita-berita yang menyudutkan pemerintah. Pers yang semula hati-hati dalam mengkritisi seakan mendapatkan pedang untuk kemudian membasmi tembok-tembok penghalang untuk kemudian membuka kebusukan Orde Baru.

Berbagai media cetak dan elektronik gencar memberitakan demonstrasi mahasiswa, kasus trisakti, tuntutan reformasi sebagai tajuk utama. Tak hanya media yang berlabel swasta independen, namun media yang tergolong milik kroni-kroni Soeharto seperti, SCTV, RCTI, TPI, Indosiar, dan bahkan TVRI sendiri yang merupakan milik pemerintah Soeharto ikut dengan getol mencerecoki pemerintah.

Dari sinilah kemudian bagi saya harus ada muncul kritik terhadap media-media tadi, “apakah mereka benar berada pada kepentingan dan mengatasnamakan rakyat kala itu atau hanya sekedar menuruti kebutuhan pasar dan mengejar rating, ditengah krisis yang dialami masyarakat sehingga mendapat keuntungan ekonomi lebih?” memang perlu diakui keberadaan media elektronik terkhusus televisi dengan kelebihannya diberbagai hal seperti; visual, intensitas penyiaran, dan kontinuitas turut menjadi nilai tawar lebih kepada masyarakat. Namun terlepas dari pertanyaan tadi, kehadiran pers terkhusus televisi kala itu tanpa mengesampingkan media cetak—yang berani menempatkan sudut pandang mereka sebagai pihak oposisi dan selalu hadir menemani masyarakat dengan cekokan miring menyudutkan pemerintah Orde Baru, membuat rakyat benar-benar dicerdaskan sehingga tuntutan dan gerakan demonstran rakyat semakin brutal dan tak dapat ditolerir. Hingga pada akhirnya 21 Mei 1998, Soeharto melalui pidatonya menyatakan mundur dari pucuk pimpinan Orde Baru dan meletakkan jabatan yang ia sandang selama kurang lebih 32 tahun lamanya.(**)

Oleh Eko Santoso

Sumber: https://kalamkopi.wordpress.com

 

3,462 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan