Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Perda Nomor 5 Tahun 2016 Pemkab Mamuju Utara

Perda Nomor 5 Tahun 2016 Pemkab Mamuju Utara

BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan, maka penertiban Kawasan Tanpa
Rokok perlu ditindak-lanjuti dengan peraturan
daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa
Rokok.
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5380)
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik
Indonesia dengan Menteri dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011
dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten
Mamuju Utarasebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unit-unit organisasi perangkat daerah dalam lingkungan
Kabupaten Mamuju Utara.
7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN
adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut
BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Kantor-kantor pelayanan publik adalah semua kantor tempat
kerja baik dalam lingkungan pemerintah daerah maupun di luar
lingkungan pemerintah daerah, termasuk kantor-kantor swasta
yang sepanjang memberikan jasa pelayanan publik kepada warga
masyarakat.
10. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol-PP
adalah satuan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas
wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
menyelenggarakan tugas pemeliharaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.
11. Penyidik Pegawai PNS Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan
mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Ruang Publik adalah ruang yang berada di atas tanah termasuk
udara yang menjadi yuridiksi pemerintah daerah untuk mengatur
dan/atau mengurus peruntukkan, pemanfaatan, dan/atau
penggunaannya.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan
untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup, termasuk rokok
kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan
dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies
lainnya atau sintetisnya yang nya mengandung nikotin dan tar,
dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Ruang khusus merokok (tempat khusus untuk merokok) adalah
ruang atau tempat yang khusus disediakan oleh kantor-kantor
pelayanan publik bagi para perokok atau pecandu rokok.
16. Para perokok atau pecandu rokok atau sering disebut perokok
aktif adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok atau
menghisap rokok.
17. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan
atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan
bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar,
dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
18. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau
ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai
perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan
kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam
mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada
penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain,
meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala
putus zat.
19. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap
rokok sehingga mengeluarkan rokok.
20. Iklan Produk Tembakau adalah iklan yang bersifat komersial
dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan
produk tembakau berupa rokok kepada khalayak sasaran untuk
mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok yang
ditawarkan.
21. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau
penyebarluasan informasi tentang produk tembakau berupa
rokok untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk
tembakau berupa rokok yang akan dan sedang diperdagangkan.
22. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi
langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya,
dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau
perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk
tembakau berupa rokok.
23. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah
tempat, ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
berupa rokok.
24. Pimpinan atau Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena
jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan
dan/atau usaha di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:
a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b. kemanfaatan umum;
c. keterpaduan;
d. keserasian;
e. kelestarian dan keberlanjutan;
f. partisipatif;
g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
h. keadilan;
i. perlindungan hukum;
j. keterbukaan dan peran serta; dan
k. akuntabilitas.
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3
Penertiban KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian
hukum bagi setiap individu dan masyarakat mengenai pentingnya
pengendalian prilaku tertib bermasyarakat, serta kesadaran untuk
mewujudkan lingkungan hidup sehat dan bersih dalam rangka
meningkatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4
Penertiban KTR bertujuan untuk:
a. mewujudkanlingkungan hidup yang bersih dan sehat;
b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan
lingkungan dari bahaya yang ditimbulkan oleh bahan tembakau
yang mengandung karsinogen dan zat adiktif;
c. mencegah timbulnya penyakit, penurunan kualitas kesehatan, dan
ancaman kematian yang disebabkan oleh pencemaran udara lewat
rokok;
d. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan
hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi
untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan
yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap
bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
BAB III
PENERTIBAN RUANG PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban ruang publik
terhadapaktivitas pemasangan berbagai jenis iklan untuk
mempromosikan produk tembakau.
(2) Penertiban ruang publik terhadap aktivitas pemasangan berbagai
jenis iklan untuk mempromosikan produk tembakau dilakukan
dengan cara:
a. pemberian izin kepada pelaku usaha dan/atau setiap orang
yangmemasang iklan produk tembakau; dan/atau
b. pengenaan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan,
denda administrasi, dan paksaan pemerintahan (bestuur dwang)
lainnya yang melanggar ketentuan pemasangan iklan produk
tembakau.
Pasal 6
Setiap orang atau badan (pelaku usaha) yang memasang iklan untuk
mempromosikan produk tembakau diruang publik, wajib mendapatkan
izin dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Persyaratan Iklan Produk Tembakau
Pasal 7
Iklan produk tembakau yang terpasang di ruang publik harus
memenuhi syarat-syarat:
a. iklan produk tembakau harus mencantumkan peringatan kesehatan
dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari total tampilan iklan dan/atau 15% (lima belas
persen) dari total luas iklan;
b. iklan produk tembakau yang mencantumkan peringatan kesehatan,
harus mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk
tembakau;
c. iklan produk tembakau tidak memperagakan, menggunakan,
dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain
yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
d. iklan produk tembakau tidak memuat pesan bahwa “merokok
memberikan manfaat bagi kesehatan”;
e. iklan produk tembakau tidak menggunakan kata atau kalimat yang
menyesatkan;
f. iklan produk tembakau tidak berisi pesan yang merangsang atau
menyarankan orang untuk merokok;
g. iklan produk tembakau tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau
wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
h. iklan produk tembakau tidak ditujukan terhadap anak, remaja,
dan/atau wanita hamil
i. iklan produk tembakau tidak menggunakan tokoh kartun sebagai
model iklan; dan
j. iklan produk tembakau tidak bertentangan dengan norma yang
berlaku dalam masyarakat.
Pasal 8
Selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, pemasangan iklan produk tembakau wajib memenuhi
ketentuan:
a. tidak diletakkan/dipasang di tempat-tempat KTR;
b. tidak diletakkan/dipasang di jalan utama atau di jalan protokol;
c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh
memotong jalan atau melintasi jalan;
d. tidak melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi);dan
e. tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.
Pasal 9
Dalam hal pelaku usaha yang bergerak dalam usaha produksi,
distribusi, dan/atauperdagangan produk tembakau, terlibat dalam
mendukung suatu kegiatan yang menggunakan ruang publik serta
mengundang perhatian khalayak ramai, wajib memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk
tembakau,termasuk brand image produk tembakau; dan
b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
Pasal 10
Lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang menyelenggarakan kegiatan di tempat-tempat belajar mengajar
dan di tempat-tempat ibadah, dilarang melibatkan sponsor dari pelaku
usaha yang bergerak dalam usaha produksi, distribusi, dan
perdagangan produk tembakau.
Bagian Ketiga
Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat
Pasal 11
(1) Dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk
mengaksesketersediaan informasi dan nilai edukasi yang terkait
dengan kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyediakan iklan layanan masyarakat yang berisi peringatan
tentang Bahaya Merokok bagi Kesehatan.
(2) Iklan layanan masyarakat yang berisi peringatan tentang bahaya
merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan atau
dipasang di kawasan strategis yang mudah terlihat atau disaksikan
oleh khalayak ramai.
Pasal 12
Lembaga-lembaga pendidikan dan kantor-kantor pelayanan publik
milik pemerintah dan swasta, wajib memasang iklan layanan
masyarakat yang berisi peringatan atau pesan tentang Bahaya Merokok
bagi Kesehatan” pada area strategis di lingkungan lembaga pendidikan
dan kantor pelayanan publik milik pemerintah dan swasta masingmasing.
BAB IV
TERTIB KAWASAN TANPA ROKOK
Bagian Kesatu
Penetapan KTR
Pasal 13
Dalam rangka mengendalikan prilaku perokok atau pecandu rokok
guna mencegah terjadinya pencemaran ruang publik dari zat adiktif
yang ditimbulkan oleh rokok, Pemerintah Daerah menetapkan KTR.
Pasal 14
KTR sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 mencakup:
a. tempat/fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak-anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
Bagian Kedua
Kewajiban Dalam KTR
Pasal 15
(1) Pemimpin dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat yang
ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
wajib memasang iklan layanan masyarakat yang berisi pesan
tentang “Kawasan Tanpa Rokok” dan “Bahaya Merokok bagi
Kesehatan”.
(2) Iklan layanan masyarakat yang berisi pesan tentang“Kawasan
Tanpa Rokok” dan “Bahaya Merokok bagi Kesehatan”sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang pada bagian pintu masuk,
mudah terlihat dan terbaca, serta memperhatikan aspek estetika.
Pasal 16
(1) Pemimpin dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 15ayat (1),bertanggungjawab
untuk menyediakan ruang khusus untuk merokok merokok
(tempat khusus untuk merokok) bagi para perokok atau pecandu
rokok.
(2) Tanggung-jawab untuk menyediakan ruang khusus untuk merokok
merokok (tempat khusus untuk merokok) bagi para perokok atau
pecandu rokok, tidak mengikat bagi pemimpin dan/atau
penanggung-jawab tempat anak-anak bermain, tempat ibadah, dan
angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
14huruf c, huruf d, dan huruf e.
Pasal 17
(1) Pemimpin dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) dan Pasal 16 ayat
(1), berwenang mengambil tindakan berupa:
a. menegur setiap orang yang menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan produk tembakau di tempat KTR yang menjadi
wilayah kerjanya;
b. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk
tembakau di tempat KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan
c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran
sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk meninggalkan
tempat/area KTR.
(2) Dalam hal masih terdapat orang yang tidak mengindahkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
c, maka pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat KTR
melaporkan orang yang bersangkutan kepada petugas yang
menegakkan peraturan daerah ini.
Pasal 18
(1) Pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib menghimbau
atau mengingatkan perokok atau orang yang sementara merokok
agar mematikan rokoknya di tempatKTR masing-masing.
(2) Dalamhal masih terdapat orang yang sementara merokok setelah
dihimbau atau diingatkan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab
tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan
dan/penanggung-jawab tempat-tempat KTRdapat mengambil
tindakan berupa:
a. mengarahkan orang yang sementara merokok ke ruang khusus
untuk merokok merokok (tempat khusus untuk merokok) atau ke
ruangan/tempat lain yang tidak terlarang untuk merokok;
dan/atau
b. menegur orang yang sementara merokok; dan/atau
c. mengajak atau menghimbau orang yang sementara merokok
untuk meninggalkan tempat/area KTR.
(3) Dalamhal masih terdapat orang yang sementara merokok setelah
diambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat KTRmelaporkan
orang yang bersangkutan kepada petugas yang menegakkan
peraturan daerah ini.
Bagian Ketiga
Kegiatan Yang Dikecualikan
Pasal 19
Warung atau kantin yang berada di area kantor-kantor yang
memberikan jasa pelayanan publik, dikecualikan dari tempat larangan
merokok sepanjang diizinkan oleh kepala-kepala kantor yang
bersangkutan, serta tidak dilarang oleh pemilik/pengusaha warung
atau kantin yang bersangkutan.
Pasal 20
(1) Warung atau kantin yang berada di area kantor-kantor yang
memberikan jasa pelayanan publik, dikecualikan dari tempat
terlarang untuk menjual rokok sepanjang dizinkan oleh kepalakepalakantor
yang bersangkutan.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk kegiatan memasang iklandan/atau mempromosikan produk
tembakau.
Pasal 21
(1) Kegiatan usaha bisnis yang memproduksi produk tembakau di luar
tempat-tempat KTR, dikecualikan dari larangan untuk menjual,
mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau.
(2) Pemilik dan/atau penanggung-jawab kegiatan usaha bisnis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang iklan
layanan masyarakat yang berisi pesan tentang “Bahaya Merokok
bagi Kesehatan”, serta wajib menyediakan tempat khusus untuk
merokok kepada para perokok atau pecandu rokok.
Pasal 22
(1) Penyelenggara kegiatan hiburan berupa pentas musik, seni, dan
kompetisi dalam bidang olah raga yang menggunakan ruang publik,
dikecualikan dari larangan menggunakan sponsor yang
mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
(2) Penyelenggaran kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib memasang iklan layanan masyarakat yang berisi pesan
“Bahaya Merokok bagi Kesehatan” di sekitar tempat kegiatan
hiburan diselengggarakan.
Bagian Keempat
Ruang Khusus Merokok
Pasal 23
Perokok atau pecandu rokok berhak menggunakan ruang khusus
merokok dan/atau tempat khusus merokok yang telah disediakan oleh
pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR.
Pasal 24
(1) Ruang khusus merokok dan/atau tempat khusus merokok yang
disediakan di tempat-tempat KTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, harus memperhatikan syarat-syarat:
a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan
udara luar sehingga udara dapat bersikulasi dengan baik;
b. ruang yang terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang
lain yang digunakan untuk beraktifitas;
c. ruang yang berjauhan dengan pintu masuk dan keluar; dan
d. ruang yang berjauhan dengan tempat orang berlalu lalang.
(2) Ruang khusus untuk merokok (tempat khusus untuk merokok)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan alat
penghisap udara, asbak atau tempat pembuangan puntung rokok.
(3) Pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR yang
menyediakan ruang khusus untuk merokok (tempat khusus untuk
merokok), wajib mencantumkan stiker pada ruang khusus untuk
merokok(tempat khusus untuk merokok) yang menyampaikan pesan
“Bahaya Merokok bagi Kesehatan”.
Bagian Kelima
Tanda Larangan Merokok
Pasal 25
(1) Tanda atau simbol larangan merokok wajib ditempelkan atau
dipasang pada tempat-tempat KTR.
(2) Tanda atau simbol larangan merokok yang wajib ditempelkan atau
dipasang pada tempat-tempat KTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa:
a. tulisan dan gambar; dan/atau
b. suara.
Pasal 26
(1) Tanda atau simbol larangan merokok berupa tulisan dan gambar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, harus
memenuhi ketentuan:
a. jelas dan mudah terbaca;
b. berbentuk segi empat; dan
c. terbuatdari bahan baku stiker atau bahan lainnya yang tahan
lama dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.
(2) Tanda atau simbol larangan merokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berukuran:
a. paling besar dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan
lebar 21 (dua puluh satu) centimeter; dan/atau
b. paling kecil dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter dan
lebar 11 (sebelas) centimeter.
(3) Tanda atau simbol larangan merokok berupa tulisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) adalah “KAWASAN TANPA
ROKOK” seperti tampak pada bagian lampiran Peraturan
Daerah ini.
Pasal 27
Tanda larangan merokok berupa suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pengumuman melalui pengeras suara;
b. rekaman yang telah disiapkan; dan/atau
c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok
ditempat-tempat KTR.
Pasal 28
Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(2) huruf b, harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai
berikut:
a. terdapat gambar rokok yang menyala ber dan lingkaran merah
yang disilang;
b. mencantumkandasar hukum penertiban tempat-tempat KTR;
c. mencantumkanlambang daerah;
d. mencantumkansanksi yang dikenakan;
e. menggunakanjenis huruf arial berukuran paling kecil 24;
f. warnadasar putih;
g. ditempatkandisemua pintu utama, pintu masuk bangunan gedung
bertingkat, ruang rapat, ruang kerja, dan ditempat-tempat strategis
dan mudah dibaca;dan
h. dapatmencantumkan logo lembaga/instansi dengan ukuran yang
tidak melebihi lambang daerah.
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29
(1) Warga masyarakat wajib berperan serta dalam mewujudkan
lingkungan yang bersih dan sehat, serta bebas dari rokok.
(2) Peran serta warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk:
a. mentaati dan menegakkan aturan yang terkait dengan
penyelenggaraan KTR
b. menertibkan tempat-tempat KTR di lingkungannya masingmasing;
c. menyampaikan saran, masukan, dan/atau pendapat dalam
penetapan tempat-tempat KTR, penertiban KTR, pelaksanaan,
evaluasi serta kebijakan penyelenggaraan KTR;
d. menyampaikan himbauan atau teguran lisan kepada perokok
atau pecandu rokok yang sementara merokok di tempat-tempat
KTR;
e. melaporkan kepada petugas penegak aturan KTR terkait dengan
adanya pelanggaran terhadap aturan penertiban KTR;
f. menyebar-luasan data atau informasi terkait dengan dampak
buruk merokok bagi kesahatan;
g. menumbuh-kembangkan budaya dan perilaku hidup sehat tanpa
rokok dalam aktifitas kehidupan sehari-hari dalam lingkungan
keluarga.
Pasal 30
Peran-serta warga masyarakat dalam mendukung aturan penertiban
tempat-tempat KTR dapat diwujudkan melalui kesediaan menjadi
pelapor dan/atau saksi dalam proses hukum terkait dengan adanya
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
Pasal 31
Dalam menumbuh-kembangkan kesadaran warga masyarakat untuk
berperan-serta dalam menegakkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah
Daerah dapat memfasilitasi penyediaan bantuan dalam bentuk sarana
dan/atau bahan untuk mendukung penertiban tempat-tempat KTR.
BAB VI
LARANGAN
Pasal 32
Setiap orang dilarang merokok pada tempat-tempat yang ditetapkan
sebagai kawasan tanpa rokok.
Pasal 33
Setiap orang dilarang merusak dan/atau menghilangkan stiker, tanda
atau simbol-simbol yang berisi pesan “Kawasan Tanpa Rokok”,
“Kawasan Bebas Rokok”, dan lain-lain stiker yang berisipesan atau
himbauan untuk tidak merokok yang dipasang atau tertempel pada
tempat-tempat KTRdan/atau pada tempat-tempat lain yang berada
dalam ruang publik.
Pasal 34
Setiap orang dilarang merusak dan/atau menghilangkan iklan layanan
masyarakat yang bertuliskan pesan “Bahaya Merokok bagi Kesehatan”
yang dipasang pada tempat-tempat KTR dan/atau pada tempat-tempat
lain yang berada dalam ruang publik.
Pasal 35
Setiap penyelenggara kegiatan yang mendapat dukungan sponsor dari
pelaku usaha yang mengiklankan produk tembakau dan/atau
bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau, dilarang
mengikutsertakan anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 36
Pelaku usaha yang mengiklankan produk tembakau dan/atau
bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau, dilarang
mengikut- sertakan perempuan hamil
BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENINDAKAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 37
(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR
di daerah.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menetapkan Dinas Kesehatan sebagai sektor terdepan
(leading sector) dalam penyelenggaraan KTR di daerah.
Pasal 38
(1) Bupati melibatkan SKPD terkait untuk melakukan kerjasama
dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan atas
penyelenggaraan KTR di daerah.
(2) Penetapan SKPD terkait untuk bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan dalam melakukan pembinaan sebagiamana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 39
Pembinaan atas penyelenggaraan KTR di daerah, dilakukan dengan
cara:
a. Melaksanakan sosialisasi KTR;
b. penyuluhan terkait ancaman bahaya merokok bagi kesehatan;
c. mencegah perokok pemula lewat penyuluhan disertai dengan
peragaan gambar atau foto yang menunjukkan dampak buruk
rokok bagi kesehatan;
d. melakukan konseling untuk tidak merokok;
e. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan
masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan
tempat-tempat KTR di daerah;
f. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau
organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan penertiban
tempat-tempat KTR; dan/atau
g. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam
membantu penyelenggaraan penertiban tempat-tempat KTR di
daerah.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 40
(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penertiban
tempat-tempat KTR di daerah.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati melibatkan semua SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah.
(3) Kepala-kepala SKPD wajib menyampaikan laporan kepada Bupati
terkait dengan penertiban tempat-tempat KTR di lingkungan SKPD
masing-masing.
Pasal 41
Bupati dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran kepada
aparatur sipil negara dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang
terbukti melanggar aturan penertiban tempat-tempat KTR di daerah.
Pasal 42
(1) Bupati menetapkan badan/kantor Satpol-PP sebagai sektor
terdepan (leading sector) untuk melakukan pengawasan terhadap
tempat-tempat KTR.
(2) Bupati melibatkan SKPD terkait untuk bekerjasama dengan
badan/kantor Satpol-PP dalam melakukan pengawaan atas
penertiban tempat-tempat KTR di daerah.
(3) Pelibatan SKPD terkait untuk melakukan kerjasama dengan
badan/kantor Satpol-PP dalam melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 43
(1) Pengawasan terhadap penertiban tempat-tempat KTR di daerah
dilakukan dengan cara:
a. memastikan adanya tanda atau simbol KTR yang terpasang
berupa “Kawasan Tanpa Rokok” pada tempat-tempat KTR;
b. memastikan adanya iklan layanan masyarakat terpasang yang
berisikan pesan “Bahaya Merokok bagi Kesehatan” pada tempattempat
KTR;
c. memastikan adanya ruang khusus untuk merokok yang
disediakan bagi perokok atau pecandu rokok pada kantor-kantor
yang memberikan jasa pelayanan publik.
d. memastikan adanya tanda atau simbol KTR sebagaimana
dimaksud pada huruf a, iklan layanan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada huruf b, dan ruang khusus merokok sebagaimana
dimaksud pada huruf c, ditempatkan atau terpasang sesuai yang
disyaratkan dalam Peraturan Daerah ini.
e. memastikan bahwa pemasangan iklan produk tembakau tidak
menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
f. memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan
sponsor produk tembakau tidak menyalahi ketentuan
pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
g. memastikan bahwa tidak ada perokok atau pecandu rokok yang
melanggar aturan KTR.
(2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), badan/kantor Satpol-PP melakukan koordinasi
dengan pimpinandan/atau penanggungjawab tempat-tempat KTR.
Bagian Ketiga
Penindakan
Pasal 44
(1) Bupati menetapkan Satpol-PP sebagai sektor terdepan (leading
sector) untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan
penertiban tempat-tempat KTR.
(2) Bupati melibatkan PPNS untuk bekerjasama dengan Satpol-PP
dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan
penertiban tempat-tempat KTR.
Pasal 45
Dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1), petugas dari Satpol-PP berwenang:
a. memerintahkan pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempattempat
KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu guna memenuhi ketentuan-ketentuandalam Peraturan
Daerah ini;
b. menghentikan pelanggaran di tempat-tempat KTR;
c. menegur setiap orang yang merokok, menjual, mengiklankan,
dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat KTR
yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan
untuk kegiatan menjual dan memproduksi produk tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
d. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau
di tempat-tempat KTR;dan
e. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan ketentuan
dan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan
huruf d untuk meninggalkan tempat KTR.
Pasal 46
Dalam hal pelaku pelanggaran aturan penertiban KTR mengabaikan
perintah untuk meninggalkan tempat KTR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huruf e, petugas Satpol-PP menindak-lanjuti
pelanggaran tersebut kepada PPNS untuk diproses secara hukum
sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan.
Pasal 47
Petugas Satpol-PP berwenang memaksakan pelaku usaha pemasang
iklan produk produk untuk mencabut atau menurunkan iklan produk
tembakau yang menyalahi ketentuan yang disyaratkan dalam
Peraturan Daerah ini.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 48
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan
ruang khusus untuk merokok pada setiap SKPD dan tanda-tanda atau
simbol KTR.
Pasal 49
(1) Biaya pembinaan atas penyelenggaraan KTR di daerah bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
dilokasikan dalam DIPA Dinas Kesehatan.
(2) Biaya pengawasan atas penyelenggaraan KTR, serta biaya
operasional atas penindakan aturan penertiban KTR di daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan dilokasikan dalam DIPA Badan Satpol-PP
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal, dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. memaksa pelaku usaha untuk mencabut atau menurunkan iklan
produk tembakau dari ruang publik;
b. teguran keras; dan
c. denda sebesar biaya pemasangan iklan dan pencabutan iklan.
Pasal 51
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8,
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. paksaan (bestuur dwang) untuk menurunkan dan/atau
memperbaiki iklan.
(2) Dalam hal pelaku usaha tidak mengindahkan sanksi-sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha tersebut
dikenakan sanksi berupa:
a. memaksa pelaku usaha untuk mencabut atau menurunkan iklan
produk tembakau dari ruang publik;
b. teguran keras; dan
c. denda sebesar biaya pemasangan iklan dan pencabutan iklan.
Pasal 52
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9, dikenakan sanksi
berupa teguran tertulis.
(2) Pemimpin dan/atau penanggungjawab lembaga-lembaga
pendidikan dan lembaga-lembaga kemsyarakatan yang melanggar
ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
(3) Pemimpin dan/atau penanggungjawab lembaga-lembaga
pendidikan dan kantor-kantor pelayanan publik milik pemerintah
dan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 12, dikenakan sanksi
berupa teguran tertulis.
Pasal 53
(1) Pemimpin dan/atau penanggungjawab tempat-tempat KTR yang
melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16, dikenakan sanksi
berupa teguran tertulis.
(2) Pemimpin dan/atau penanggungjawab tempat-tempat KTR yang
melanggar ketentuan Pasal 25, dikenakan sanksi berupa teguran
tertulis.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54
Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 32
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Pasal 55
Setiap penyelenggara kegiatan yang sengaja melanggar ketentuan Pasal
34, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 56
Setiap pelaku usaha yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 35,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 57
Setiap orang yang sengeja merusak dan/atau menghilangkan stiker,
tanda atau simbol-simbol yang berisi pesan “Kawasan Tanpa Rokok”,
“Kawasan Bebas Rokok”, dan lain-lain stiker yang berisi pesan atau
himbauan untuk tidak merokok yang dipasang atau tertempel pada
tempat-tempat KTR dan/atau pada tempat-tempat lain yang berada
dalam ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenakan
sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta).
Pasal 58
Setiap orang yang sengaja merusak dan/atau menghilangkan iklan
layanan masyarakat yang bertuliskan pesan “Bahaya Merokok bagi
Kesehatan” yang dipasang pada tempat-tempat KTR dan/atau pada
tempat-tempat lain yang berada dalam ruang public sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan
penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp.5.000.000,- (lima juta).
BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 59
(1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini.
(2) Dalam melakukan penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana,
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 60
Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
mencakup:
a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka
atau keluarganya; dan/atau
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 61
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Jaksa
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat-tempat KTR wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun
sejak peraturan daerah ini tetapkan.
Pasal 62
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Utara
Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI MAMUJU UTARA,
TTD
H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,
H. M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA,
PROVINSI SULAWESI BARAT : ( 21 ) / ( 2016 )
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAHKABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
I. UMUM
Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama
diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor
satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung,
impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan
kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok
merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang
lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok
mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung
koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa rokok justru
lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang
terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang
penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang
sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya
paparan rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan
mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30%
(tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak
terpapar rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti
perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh
rokok.
Perlindungan terhadap bahaya paparan rokok diperlukan
untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan
terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan
menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap
orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban
menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.
Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan
sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan,
kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak
negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung,
terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia
tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur
Kawasan Tanpa Rokok.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian tata
ruang publik dari kegiatan pemasangan iklan dan/atau promosi
produk tembakau.
2. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai
Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tempat-tempat yang ditetapkan
sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja;
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di
Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok.
Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggung
jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran,
masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan
evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan
keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang
mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga
masyarakat, maka Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya
melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan atas
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang
penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala
Daerah menunjuk Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan
fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
7. Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan
Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
8. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok
wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang
merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok
yang menjadi wilayah kerjanya.
9. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab tempat-tempat Kawasan
Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas khusus yang diberi
kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan
Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan
manusia adalah asas yang mengarahkan agar
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk
kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara
keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan
masyarakat pada umumnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan
perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan
memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai
komponen terkait.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus
memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,
sosial, budaya, dan kesehatan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan
adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab
terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam
satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan
Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok
pemula.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses
pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa
Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan
kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam
keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi
negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat
pada umumnya.
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan
Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi
maupun lintas gender.
Huruf i
Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah
asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak
yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok
dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.
Huruf j
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta
adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa
Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota
masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan
keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok,
baik secara langsung maupun tidak langsung.
Huruf k
Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Berbagai jenis iklan untuk mempromosikan produk tembakau
mencakup; papan reklame, billboard, baliho, poster, megatron,
stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan
nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek,
tenda, bus, mobil, motor, halte, sarung ban, dan lain media
yang digunakan untuk mempromosikan produk tembakau.
Ayat (2)
Yang dimaksud paksaan pemerintahan (bestuur dwang)
adalah sanksi-sanksi administratif yang dapat berupa teguran
atau peringatan lisan maupun tertulis, pengenaan denda
berupa sejumlah uang, paksaan untuk memperbaiki,
mengganti dan/atau menurunkan iklan dari ruang public,
pencabutan izin, pembatalan izin.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud “brand image” adalah termasuk diantaranya
semboyan yang dapat digunakan oleh rokok dan warna yang
dapat diasosiasikan sebagai ciri khas rokok yang
bersangkutan.
Pasal 10
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud empat/fasilitas pelayanan kesehatan semua
sarana seperti: rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik
dokter, rumah bersalin, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
dan tempat praktik bidan, dan lain-lain tempat sepanjang
terkait dengan pelayanan kesehatan.
Huruf b
Cukup jelas (Lihat Penjelasan Pasal 10 terkait dengan
“tempat-tempat proses belajar mengajar”).
Huruf c
Yang dimaksud dengan tempat anak-anak bermain adalah
area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk
kegiatan anak-anak, seperti: tempat penitipan anak, tempat
pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
Huruf d
Cukup jelas (Lihat penjelasan Pasal 10 terkait dengan
“tempat-tempat ibadah” ).
Huruf e
Yang dimaksud angkutan Umum adalah sarana atau
kendaraan umum yang digunakan untuk mengangkut
penumpang dan bersifat komersial yang dapat berupa
angkutan atau kendaraan umum di darat (mobil atau
kendaraan roda empat, kereta api), angkutan atau kendaraan
umum di laut (kapal laut, perahu), angkutan atau kendaraan
umum di udara (pesawat terbang atau helikopter).
Huruf f
Yang dimaksud tempat kerja adalah semua tempat atau
ruang yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) orang untuk
bekerja atau beraktivitas baik dalam posisi duduk maupun
dalam posisi berdiri).
Huruf g
Tempat umum adalah semua tempat atau ruang baik bersifat
terbuka maupun tertutup yang digunakan oleh banyak orang
untuk berkumpul atau beraktivitas dan/atau menghadiri
suatu kegiatan, seperti: lapangan olah raga, tempat pesta
perkawinan, tempat orang kedukaan.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 148
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TAHUN : 25 JULI 2016
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK
KAWASAN TANPA ROKOK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
SANKSI ADMINISTRATIF:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
SANKSI PIDANA :
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Untuk Pengaduan Masyarakat Hubungi Nomor Telepon ……
BUPATI MAMUJU UTARA,
……………………………….
BUPATI MAMUJU UTARA,
H. AGUS AMBO DJIWA
LOGO
INSTANSI/
LEMBAGA

3,346 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan