Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Penyelidikan Korupsi RPU, Semua Anggota DPRD Bisa Diperiksa Polda

Penyelidikan Korupsi RPU, Semua Anggota DPRD Bisa Diperiksa Polda

BALIKPAPAN,MENIT7.Com – Hampir dua tahun mencuat, dugaan korupsi di pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU), Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 13, Karang Joang, Balikpapan Utara belum juga tuntas. Setelah kasusnya diambil alih Polda Kaltim dari Polres Balikpapan, penyelidikan dan investigasi disebut dimulai dari nol.

Pelimpahan kasus dari Polres Balikpapan terjadi dua minggu lalu. Sejak saat itu, penyidik sibuk memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa. Dari lima orang yang dipanggil, kuat dugaan melibatkan anggota DPRD Kota Balikpapan. Namun, Polda dalam hal ini masih tertutup soal identitas terperiksa.

“Kami tidak mungkin menyebut siapa dan instansi mana. Karena sejauh ini, perkembangan masih dalam proses penyelidikan. Investigasi yang kami lakukan dimulai dari awal. Berdasarkan berkas pemeriksaan yang kami ambil dari Polres Balikpapan sekira dua minggu lalu,” terang Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana, kemarin (2/10).

Soal apakah semua anggota DPRD akan dipanggil untuk diperiksa? Ade enggan merinci. Menurutnya, penyelidikan akan dilakukan kepada seseorang jika diindikasi yang bersangkutan mengetahui perkara ini. Jika semua anggota dewan tahu, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Bergantung perkembangan penyelidikan. Apalagi belum ada barang bukti yang menguatkan. Tetapi, kami pastikan penyelidikan tetap dilakukan. Mengingat alasan kami mengambil alih dari Polres karena alasan tersebut (jalan di tempat). Kalau ditanya waktu, itu bergantung penyidik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Kaltim Kombes Pol Yustan Alpiani, Kamis (28/9), menyebut telah memanggil lebih dari lima orang yang dianggap terlibat. Di antaranya pejabat pemerintahan Kota Balikpapan dan pengusaha. “Ini masih dalam penyelidikan. Sudah lebih dari lima orang yang kita undang untuk dimintai klarifikasi. Mereka masih berstatus saksi. Ada pejabat, ada juga pengusaha,” kata Yustan.

Saat ini, pihak Polda harus kumpulkan saksi dan bukti-bukti. Kemudian, melakukan audit ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Mencari kemungkinan adanya kerugian negara atau tidak. “Tahapan itu harus dilewati. Makanya kenapa membutuhkan waktu yang lama. Kami harus kumpulkan saksi dan itu juga bergantung orang-orang yang dipanggil kapan bisa datang,” terangnya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi atas pengadaan lahan RPU ini ditangani Polres Balikpapan sejak awal 2016 lalu. Namun, karena persoalan teknis, kasus tersebut kini diserahkan ke Polda Kaltim. “Masalah teknis saja. Karena kan banyak yang harus diambil keterangannya dalam kasus ini, sedangkan penyidiknya di sana (Polres Balikpapan) hanya sedikit,” ujar Yustan.

Sebagaimana diketahui, “bau amis” pengadaan lahan RPU mengemuka dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Di mana anggaran untuk pengadaan lahan RPU tertulis Rp2,5 miliar.

Namun, dalam APBD 2015 sendiri anggarannya menjadi Rp12,5 miliar. Selanjutnya, dalam laporan realisasi anggaran semester pertama 2015 dan prognosis enam bulan ke depan, anggaran untuk lahan RPU kembali berubah menjadi Rp12,273 miliar. Ada selisih Rp227 juta. Padahal, pada kolom realisasi pembayaran di lapangan masih nihil. (KP/M7)

3,430 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan