Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Pengesahan APBD-P Sulbar Rencana Disahkan 8 November

Pengesahan APBD-P Sulbar Rencana Disahkan 8 November

MAMUJU,MENIT7.Com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin menggelar Konferensi Pers terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2017 di Ruang Kerjanya, Selasa, 24 Oktober 2017.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2017 direncanakan disahkan 8 Nopember 2017. Hal ini disampaikan Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Ismail Zainuddin di ruang kerjanya, Selasa (24/10/2017)

Konferensi pers tersebut digelar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulbar.

Ismail menyampaikan, ada tiga hal utama dalam rancangan perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2017. Pertama pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Kedua , adalah belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Ketiga, pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Disampaikan, untuk pelaksanaan  APBD-P akan berjalan kurang lebih sebulan setelah disahkan, terdapat  beberapa item anggaran. Untuk pendapatan daerah Sulbar direncanakan naik sebesar Rp57.212.819.284,66,- atau 3,15 persen dari APBD pokok  tahun 2017.

Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan penerimaan PAD sebesar Rp22.897.645.831,66,- atau 7,66 persen dan dana perimbangan sebesar Rp34.325.173.453,00 atau 2,27 persen.

Sumber-sumber pendapatan dan jenis penerimaan berasal dari PAD , dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD untuk perubahan APBDP 2017 direncanakan sebesar Rp321.919.004.882,16 meningkat sebesar Rp22.897.645.831,66 atau 7,66 persen. Peningkatan berasal dari pajak daerah sebesar Rp10.856.140.494,00.949,00 atau 4,30 persen, retribusi daerah Rp1.110.000.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp10.931.504.882,1616.

Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target direncanakan sama dengan target APBD pokok tahun 2017 Rp4.500.000.000,00. Untuk dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.547.016.797.543,00 meningkat Rp34.315.173.453 atau 2,27 persen dari APBDP tahun 2017 sebesar Rp1.512701.624.000, sementara untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2.113.687.246,00 sama dengan target APBDP tahun 2017 terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah lainnya sebesar Rp372.246,00 dan pendapataam hibah (Sumbangan pihak ketiga) Rp1741.090.000,00.

Hal utama yang  kedua adalah belanja daerah, sesuai dengan kondisi pengalihan kewenangan pendidikan dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 yang berdampak pada belanja daerah yang direncanakan akan meningkat sebesar Rp83.413.856.033,70 atau 4.21 persen dari Rp2.064.417.566.844,16.

Untuk belanja tidak langsung, meningkat 2.92 persen atau Rp28.040.029.689,18 dari perencanaan Rp988.401.674.658,64 dari APBD pokok tahun 2017 sebesar Rp960.361.644.969,46. Penganggaran belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai yang dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional tunjangan kegiatan gubernur dan wakil gubernur serta pimpinan DPRD, juga penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD serta biaya pungutan pajak daerah sebesar Rp486.421.616.417,43 meningkat sebesar Rp85.180.549.779,18 atau 21.23 persen dari APBD pokok Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp401.241.066.638,25.

Kedua, belanja bunga sebesar Rp.12.985.772.977,86 meningkat sebesar Rp.4.002.564.910,00 atau 44.69 persen dari APBD pokok T.A 2017 sebesar Rp8.956.208.067,86. Ketiga, rencana belanja hibah sebesar Rp293.956.571.128,00 berkurang sebesar Rp60.143.085.000,00 atau -16.98 persen dari APBD pokok tahun anggaran 2017 sebesar Rp354.099.656.128,00,- diperuntukkan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya untuk alokasi belanja bantuan sosial pada APBD perubahan tahun anggaran 2017 sebesar Rp19.000.000.000,00  dan belanja bagi hasil sebesar Rp126.665.701.335,35,- serta belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan partai politik sebesar Rp48.399.012.800,00 sama dengan target dalam APBD pokok tahun angaran 2017. Untuk belanja tidak terduga sebesar Rp.1.000.000.000,00 berkurang 50 persen dari APBD pokok T.A 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00,-.

Untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp1.076.015.892.185,52 meningkat sebesar Rp.55.373.826.344,52 atau 5.43 persen dari APBD pokok T.A 2017 sebesar Rp1.020.642.065.841,00,- terdiri dari penganggaran belanj pegawai diarahkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian program sebesar Rp18.040.254.150,00 meningkat menjadi Rp6.439.339.150,00 atau 55.49 persen dari APBD pokok tahun anggaran 2017sebesar Rp11.600.915.000, penganggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp544.396.023.291,32 meningkat Rp42.449.221.276,32 atau 8.97 persen dari APBD pokok T.A 2017 sebesar Rp468.946.802.015 dan pengaggaran Belanja modal sebagaimana perpres nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 sebesar Rp546.579.614.744,20 meningkat Rp6.485.265.918,20 atau 1.27 persen dari APBD pokok tahun 2017.

Poin ketiga dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2017 yaitu pembiayaan daerah yang mengalami defisit belanja sebesar Rp193.368.077.262 yang diakibatkan oleh belanja yang kebih besar dari pendapatan dan ditutupi dengan perencanaan penerimaan pembiayaan, dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pinjaman dari lembaga bukan bank sehingga permasalah pembiayaan pada perubahan APBD TA 2017 dapat diatasi.

Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan dalam APBD perubahan 2017 sebesar Rp202.368.077.263 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnnya sebesar Rp46.879.710.881 dan pinjaman dari lembaga bukan bank sebesar Rp155.488.366.382. dan untuk defisit kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp193.368.077.263 ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp202.368.077.263 selisih lebih penerimaan pembiayaan daerah setelah menutupi defisit sebesar Rp9.000.000.000 digunakan untuk penyertaan modal (investasi) kepafa badan usaha lainnya yaitu PT. Bank Sulselbar sebesar Rp8.000.000.000 dan Rp1.000.000.000 untuk BUMD.

“Tidak ada defisit, anggaran balance,”sebut Ismai Zainuddin#Hms/M7.

3,670 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan