Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Peneliti Senior Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah: Respon Penggantian Pj. Walikota Makassar, NA yang Gagal atau Prof. Yusran yang Gagal?

Peneliti Senior Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah: Respon Penggantian Pj. Walikota Makassar, NA yang Gagal atau Prof. Yusran yang Gagal?

MAKASSAR, MENIT7.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abduullah telah melantik Prof. Rusdi sebagai Pj. Walikota Makkassar menggantikan Prof. Yusran Yusuf, Jumat, 26/6-2020. Serah terima jabatan (Sertijab) itu berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel.

Penggantian penjabat Walikota Makassar itu telah mengukir sejarah pemerintahan di Makassar . Waktunya singkat. Dan, menuai respon dari berbagai kalangan. Prof. Yusran menjabat sebagai Walikota Makassar hanya berlangsung satu bulan 14 hari. Dilantik 14 Mei dan digantikan oleh Prof. Rusdi Jumat, 26/6. Sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Apakah NA yang gagal atau Prof. Yusran yang gagal.

Salah seorang peneliti senior di Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah angkat bicara.

Menurutnya, publik memang harus mespon. Ini bisa bukan sekedar preseden buruk melainkan bisa berbahaya dalam tata kelola pemerintahan otonom. Ini bisa jadi bentuk otoritarian baru pemerintah pusat melalui Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Implikasi paling nyata adalah merusak tata kelola perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah yang harusnya berada dalam kepastian menjadi pemerintahan semu.

“Saya justru mendorong harusnya Gubernurnya yang dievaluasi. Bukankah pengangkatan Pj. Walikota selama ini atas usul dan rekomendasi Gubernur sendiri,” ujarnya.

Syamsuddin yang juga mantan wartawan Harian Berita Kota Makassar tahun 2003 ini mengatakan, pemerintahan yang harus dikelola secara tertib dan terukur. Bukan pemerintahan coba coba. Jangan membuat kebijakan seolah- olah tiba masa tiba akal. Apalagi bila sekedar berbasis selera karena yang rugi adalah publik yang harus mendapatkan pelayanan yang optimal.

“Saya melihat kebijakan Gubernur sekarang main bongkar pasang justru semakin memperlihatkan kinerjanya selama ini dalam mengusul Pj ke Pusat tdk melalui analisa kajian kapasitas yang memadai,” kata Syamsuddin.

Syamsuddin yang saat t ini sebagai inisiator pembentukan “Kampoeng Demokrasi” justru menyoroti penggantian Pj. Walikota Makassar. Dia menyayangkan setiap pergantian itu saja menghabiskan anggaran negara (duit rakyat) yang tidak sedikit. “Kita tdk ingin APBD Makassar hanya habis dipakai seremoni pergantian pejabat,” pungkasnya.

Pada penggantian itu juga Gubernur Sulsel telah menyalahi Legal Satanding.
Bahwa, masa jabatan Plt.sudah diatur dalam Peraturan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi. Baik itu Tama, pratama, dan madya, sesuai aturan jabatan Plt. Tak bisa lebih dari tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan lagi sebelum masa enam bulan tersebut habis. (anto)

6,304 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan