Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Pendapat Umum Farksi DPRD Terhadap Dua Ranperda, Ini Jawaban Bupati Mamuju

Pendapat Umum Farksi DPRD Terhadap Dua Ranperda, Ini Jawaban Bupati Mamuju
Bupati Mamuju Habsi Wahid bersama Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Suraidah Suhardi. (Foto-Hms)

MAMUJU, M7 – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan di ruang rapat gedung DPRD Mamuju, Selasa 8 Agustus 2017, membahas tentang jawaban Bupati Mamuju atas penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.

Serta rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Mamuju.

Ketua DPRD Mamuju, Hj. St. Suraidah Suhardi selaku pimpinan sidang mengatakan, untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang di harapkan untuk progresifitas pembangunan daerah ini menjadi bagian dari titik sentrum yang mengantarkan pada peradaban besar Kabupaten Mamuju di masa yang akan datang, baik secara sosial maupun secara ekonomi.

“Untuk menunjang tahapan-tahapan itu kita membutuhkan konsistensi yang ada, sistem yang berlandaskan berbasis regulasi yang jelas, olehnya, untuk kesempurnaan itu sejumlah upaya yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislative,” kata Suraidah.

Bupati Mamuju H. Habsi Wahid dalam menjawab pertanyaan dari fraksi Manakarra, mengatakan bahwa bantuan hibah yang teranggarkan sebesar Rp3.995.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.925.343.580  bantuan hibah ini tersalurkan kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju Rp209.349.330 dan kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 2.715.994.250.

“Sementara untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp23.323.959.077 dan terealisasi sebesar Rp21.111.294.864, belanja bantuan sosial ini berupa bantuan keuangan kepada warga, atau kelompok masyarakat seperti bantuan sosial kepada warga tertimpa bencana alam, rumah ibadah dan penyelesaian studi. Realisasi ini sudah termasuk 7.2 milliar yang diselewengkan oleh Kepala BPKAD yang menjabat waktu itu,” terang Habsi Wahid.

Lanjut Habsi Wahid, menagatakan untuk pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Indonesia Raya Sejahtera, yang menyoroti belanja bantuan keuangan yang tidak teranggarkan namun terealisasi sebesar Rp86.774.109.151.

“Sebenarnya anggaran belanja bantuan keuangan telah tersaji pada Laporan Keuangan (LRA) sebesar Rp86.983.109.951, terealisasi sebesar Rp86.774.109.151 meliputi bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp 86.101.417.200 dan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp672.691.951,” lanjutnya.

Ia mengatakan menyikapi pandangan fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura)  yang menyoroti mengenai akumulasi pendapatan daerah dan kebutuhan belanja tahun anggaran 2015 belum seimbang,

“Ini dikarenakan dana yang bersumber dari dana perimbangan masih didominasi dana alokasi umum, dimana peruntukan utamanya adalah membayar gaji PNS kesisahan DAU yang tidak terpakai di gaji baru dapat digunakan untuk dapat membiayai kegiatan lain,”jelas Bupati Mamuju.

Bupati juga berharap sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2017, bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju akan menyikapi secara serius dan akan melaksanakannya setelah PP disahkan. Dengan harapan bahwa dengan disahkannya Perda tentang hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD Mamuju, akan dapat memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan khusunya dapat meningkatkan kinerja DPRD Mamuju, dalam membangun Mamuju yang maju, sejahtera dan ramah. (hms-Syaifuddin)

2,132 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan