Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Ombudsman akan Laporkan ke Presiden Kasus Pelabuhan Pelni di Matra

Ombudsman akan Laporkan ke Presiden Kasus Pelabuhan Pelni di Matra
Pelabuhan Pelni Pasangkayu, yang terbengkali (foto. Joni/M7)

MAMUJU,MENIT7.com – Ombusdman Perwakilan Sulawesi Barat, nampaknya sangat serius menengani kasus  pelabuhan Nusantara Indonesia (Pelni). Menindaklanjuti laporan masyarakat Kabupaten Mamuju Utara, terkait keberadaan pelabuhan yang terbengkalai di Desa Pangiang. Pihak  Ombudsman Sulbar melakukan pemantauan langsung kelapangan. Kunjungan itu langkah awal untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti  sebelum melakukan pemanggilan dan proses klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait.

Pembangunan Pelabuhan Pelni Pasangkayu, di Desa Pangiang, pada tahun 2012-2013 menghabiskan anggaran sekitar Rp70 milliar melalui Kementerian Perhubungan RI,  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan penggunaannya diresmikan pada tahun 2013 yang lalu. Namun hingga hari saat ini  pelabuhan tersebut tidak difungsikan  sebagaimana mestinya dan terbengkalaii.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat, Lukman Umar, S Pd. M Si, mengatakan. pembangunan pelabuhan Pelni Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara ini, sangat disayangkan karena pasca diresmikan oleh gubernur Sulawesi Barat, hingga hari ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dalam rangka mendorong peningkatan roda perekonomian di daerah ini khususnya disektor kelautan.

“Secara kelembagaan kami sangat menyayangkan pembangunan pelabuhan Pelni Pasangkayu di Mamuju Utara. Setelah melihat secara langsung kondisi dilapangan sangat miris, dimana sejumlah bangunan dan fasilitas pelabuhan sudah ditumbuhi rumput, bahkan beberapa fasilitas mulai rusak tanpa adanya pemeliharaan,” ungkap Lukman Umar.

Lanjut Lukman, selain melakukan proses klarifikasi kesejumlah pihak terkait di tingkat perwakilan, kasus ini rencananya akan dilanjutkan ke Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, untuk ditindaklanjuti kepihak kementrian terkait dan sebagai laporan khusus kepada Presiden Republik Indonesia.

Hal itu dilakukan, sebab kasus ini telah menelan anggaran yang lumayan besar yang bersunmber dari APBN dan APBD, namun tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan di daerah ini.

“Kami diperwakilan akan tetap melakukan proses klarifikasi kesejumlah pihak terkait khsusnya pelaksana tehnis, namun dalam waktu dekat akmi akan segera melimpahkan ke pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, agar proses tindak lanjut ke pihak Kementrian dan laporan kepada Bapak Presiden,”ucapnya.

Senada juga disampaikan, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara, Lukman Said. Ia mengaku sangat prihatin dan menyesalkan pembangunan pelabuhan Pelni Pasangkayu, sebab dinilai tidak memberikan manfaat, karena hingga hari ini pelabuhan tersebut hanya terbengkalai dan tidak jelas peruntukannya.

“Sementara anggaran pembangunannya bersumber dari APBN dan APBD yang tidak lain adalah hasil pajak dari masyarakat, namun tidak memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju Utara,” tegas Lukman Said.#Ali Akbar/M7.

3,544 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan