Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

MIRIS..!! Sudah 109 Anak Dipenjara, 80 Persen Terjerat Kasus Narkoba

MIRIS..!! Sudah 109 Anak Dipenjara, 80 Persen Terjerat Kasus Narkoba
Grafis.(Dok/KP)

SAMARINDA, MENIT7.Com  – Orang tua harus ekstra dalam mengawasi anak agar terhindar dari tindak pidana. Tren anak di Kaltim berhadapan hukum pada 2017 meningkat dibanding tahun lalu. Tak menutup kemungkinan, angkanya terus bertambah hingga pengujung tahun.

Dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), anak yang terjerat kasus hukum hingga 16 September 2017 sebanyak 109. Dengan perincian, berstatus tahanan sebanyak 28 anak dan narapidana 81 orang.

Jumlah itu setara tiga rombongan belajar (rombel) atau per kelas tingkat SMA/SMK. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), satu kelas berisi maksimal 36 peserta didik. Samarinda menjadi penyumbang terbanyak narapidana anak sebanyak 49 orang.

Sementara itu, data anak yang menjadi penghuni penjara per 31 Desember 2016 “hanya” 96 orang. Artinya, ada pertambahan 13 anak yang mendekam di dalam jeruji besi. (lihat grafis)

Mirisnya, sekitar 80 persen di antaranya karena kasus narkoba. “Jumlah pastinya saya tidak pegang, tapi berkisar itu,” ucap Agus Toyib, kepala Divisi Pas Kanwil Kemenkumham Kaltim, Minggu (17/9).

Sedangkan total penghuni penjara di Kaltim-Kaltara sebanyak 10.289 orang. Sekitar 80 persen di antaranya juga dari kasus narkoba.

Sementara itu, data Kemenkumham per 17 September 2017 menunjukkan, seluruh penjara di Kaltim-Kaltara hanya sanggup menampung 2.928 narapidana dan tahanan. Tapi, kini penghuninya telah mencapai 10.289 orang. Secara umum, tingkat overkapasitas penjara di lingkup Kanwil Kemenkumham Kaltim mencapai 351 persen.

Tak satu pun dari tujuh lapas dan empat rutan di Kaltim-Kaltara luput dari kelebihan kapasitas. Lapas Klas III Bontang yang memiliki kapasitas terbanyak di Kalimantan pun, para penghuninya harus berbagi “lahan” untuk tidur.

Overkapasitas tertinggi khusus di Kaltim, yakni Rutan Klas II B Balikpapan. Di sana, tahanan dan narapidana berjumlah 888 orang. Sementara itu, total kapasitas rutan dan lapas hanya 186 orang.

Sedangkan di Kaltara, Lapas Klas II A Tarakan paling overload. Dengan kapasitas 155 harus menampung 996 orang. Kemenkumham pada April 2017 merilis Kaltim sebagai daerah dengan overkapasitas penghuni penjara tertinggi secara nasional.

Sasar Pelajar

Tidak hanya berusia dewasa, kalangan pelajar pun kini menjadi mangsa pengedar barang haram tersebut. Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim AKBP Halomoan Tampubolon menyebut, banyaknya remaja tanggung dan anak di bawah umur menjadi korban karena tingkat labil naik dan turun. Itu yang menjadi penyebab sangat mudah terpengaruh.

Salah satu kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dalam mendeteksi kalangan pelajar yang menjadi penyalahguna narkoba adalah melakukan tes urine saat PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2017/2018. Ya, ini jadi tahun pertama kewenangan pengelolaan SMA/SMK di bawah kendali Pemprov Kaltim. Sebelumnya, otoritas itu berada di pemerintah kabupaten/kota. Ini menyusul terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanan kebijakan itu sempat menghebohkan karena syarat tersebut harus dipenuhi calon siswa saat awal mendaftar. Bukan dipenuhi pada saat siswa tersebut dinyatakan diterima di sekolah yang dituju. “Itu salah satu upaya mencegah anak terlibat narkoba,” ujar Sekretaris Disdikbud Kaltim Sudirman, kemarin.

Namun, sampai sekarang, dia belum mendapat laporan dari satuan pendidikan, yakni sekolah, mengenai ada atau tidak peserta didik yang positif mengonsumsi narkoba. Kebijakan tersebut memang diserahkan ke setiap sekolah.

Dikatakan, ada salah kaprah dari masyarakat terhadap tes urine tersebut. Sebut dia, bukan berarti calon siswa yang positif narkoba tidak diterima bersekolah. Justru, dengan adanya hasil tes tersebut bisa menjadi peringatan. Yang dia maksud, yaitu kepala sekolah dan guru, termasuk orangtuanya memberikan perhatian lebih kepada anak didik tersebut dengan melakukan pengawasan.

“Siswa itu dijaga dan dipantau. Tes urine itu sebagai bentuk kewaspadaan. Yang namanya pendidikan, mendidik dari yang kurang baik menjadi baik,” terang dia.

Bila tingkat ketergantungan terhadap narkoba tergolong parah, siswa itu direhabilitasi sambil tetap mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Bagaimanapun, lanjut dia, jangan sampai gara-gara positif narkoba, lantas anak tersebut tidak mendapat pendidikan. “Tidak mendidik kalau menolaknya (PPDB) masuk sekolah gara-gara tes urine positif narkoba,” imbuhnya.

Guru dan orangtua memang mesti sinergi. Komunikasi menjadi penting. Sedini mungkin, ketika ada kejanggalan terhadap perilaku anak didik di sekolah, guru mengomunikasikan ke orangtua. Semisal, anak didik alpa sampai dua hari, guru jangan membiarkan. Menjadi wajib untuk menanyakan hal tersebut kepada orangtua. Khawatirnya, orangtua tahunya anak bersekolah, tapi nyatanya membolos.

Dia mengatakan, anak didik yang biasanya bermasalah adalah dari keluarga broken home, meski tak seluruhnya. Sekolah bisa berkoordinasi ke Dinas Sosial setempat bila anak tersebut lepas dari pengawasan orangtua. “Pendidikan paling utama adalah di lingkungan keluarga. Orangtua menjadi teladan bagi anaknya,” tutur pria berkacamata itu.

Di sekolah, pendidikan karakter diberikan kepada siswa. Melakukan harmonisasi olah hati, olah pikiran, olah perasaan, dan olahraga.

“Itu sebagai fondasi. Salah satu tidak ada akan pincang jalannya,” ucap dia.

Lapas Khusus Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlakuan khusus kepada anak yang berhadapan hukum. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak demi masa depan mereka. Salah satunya, setiap daerah wajib memiliki minimal satu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Di Kaltim, baru akan ada pada tahun depan. Itu pun hanya LPKA, sementara LPAS belum. Lokasinya menempati eks gedung RSUD AM Parikesit di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Kepala Divisi Pas Kanwil Kemenkumham Kaltim Agus Toyib mengatakan, selama belum ada, tahanan atau narapidana anak ditempatkan di kamar atau blok yang terpisah dari warga binaan dewasa. Kelak ketika LPKA rampung, hanya yang berstatus narapidana yang direlokasi ke sana. Mereka berasal dari Lapas Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, dan Bontang. “Ada tiga kamar besar, kapasitasnya mencapai 100 orang,” terangnya.

Mantan Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jawa Barat itu menuturkan, LPKA jauh dari kesan penjara. Tanpa ada jeruji besi. Dia memastikan ramah terhadap anak.

Sebelumnya, khalayak dihebohkan kasus penyalahgunaan obat paracetamol caffeine carisoprodol (PCC) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang anak meninggal dunia dan 53 anak kritis karena mengonsumsi obat ilegal tersebut. Seluruh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), termasuk di Kaltim bergerak dengan menurunkan tim. Sejauh ini, nihil temuan obat yang memiliki efek relaksan otot tersebut di Benua Etam.

Adapun data BNN Kaltim tahun 2017 dari Januari hingga Juni menyebut, di kalangan pelajar yang pernah bersinggungan dengan narkoba di Benua Etam sebanyak 15 ribu orang. Mereka terdiri dari pelajar SD hingga SMA. Dari 15 ribu siswa itu terdiri dari coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Kini mereka dalam pantauan BNN Kaltim.

Artinya, dari 617.729 pelajar di Kaltim (SD–SMA), sekitar 2,4 persennya diduga menyalahgunakan narkoba. Dengan kata lain, bila rata-rata rombel atau kelas di sekolah itu diisi sekitar 20 pelajar (Permendikbud 17/2017), tiap kelas terdapat dua orang yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Meski demikian, data tersebut bukan bermaksud menggeneralisasikan ke semua sekolah terdapat siswanya yang menyalahgunakan narkoba. (KP/M7)

2,652 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan