Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Menanti ‘Pekikan’ Kejati Berikutnya

Menanti ‘Pekikan’ Kejati Berikutnya
Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat. (Foto-Ist)

MAMUJU, MENIT7.Com – Setelah dua pekan berlalu pasca penetapan 4 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  Sulawesi Barat, sebagai tersangka, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, kini getarannya sepertinya mulai mereda. Sejumlah kalangan di daerah ini mulai menerka- nerka, gerangan apa yang terjadi pada Kejati. Sehingga sampai pada saat ini belum juga ada yang ditetapkan sebagai tersangka baru.

Padahal, sejumlah kalangan menduga, kuatnya pusaran Korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulbar 2016 ini, akan menyeret berbagai kalangan dan unsur di daerah ini.

‌Menurut Husaini Ketua Umum Dewan Rakyat Anti Korupsi (Derak), jika selama ini masyarakat terlibat dalam pengawasan jalannya pemerintahan, oleh birokrasi, maka sekarang saatnya kita terlibat mengawasi pihak penegak hukum (kejaksaan) dalam upaya pemberantasan  korupsi. ‌

“Kita harus terlibat menjaga para Penyidik agar tidak masuk angin, dalam upayanya menuntasan kasus dugaan korupsi APBD Sulbar,” ungkap Husaini.

‌Husaini berpendapat dugaan korupsi APBD Sulbar ini, memang menjadi sorotan dan perhatian publik di daerah ini, pasalnya ini merupakan mega skandal korupsi terheboh yang pernah ada sejak berdirinya Provinsi Sulbar 13 tahun silam.

‌”Bukan dari segi besarnya anggaran yang dikorupsinya, tetapi diduga akan menyaerat banyak pelaku, yang mungkin saja bukan hanya dari kalangan legislator dan eksekutif tetapi termasuk pihak lainnya,” tutur Husaini kepada Menit7.com, Selasa (17/10) di Mamuju.

‌Husaini yakin mencermati penetapan 4 pimpinan dewan ini sebagai tersangka, tentu tidak akan terjadi jika hanya dilakukan oleh pihak legislator saja. Sebab sejatinya, dalam proses penetapan APBD juga melibatkan pihak Eksekutif.

‌”Di eksekutif kan ada Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD),sama posisinya dengan banggar di dewan,” tutur Husaini.

‌Untuk itu dia meyakini, kasus ini tidak akan terhenti hanya pada 4 pimpinan dewan saja.

‌Sementara, hingga saat ini, Kajati Sulselbar Jan S Maringka, belum bisa di konfirmasi, namun sumber Menit7.com, menyebutkan hingga Senin kemarin pihak Kejati Sulsel masih terus melaksanakan agenda pemeriksaan saksi saksi. Baik dari pihak legislator maupun dari pihak eksekutif.

Sayangnya sumber Menit7.com tidak merinci siapa-siapa yang diperiksa. Dan agenda lainnya menghadapi sidang tuntutan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar yang di layangkan 3 tersangka, Rabu (18/10) besok. (Alfian/m7)

 

36,056 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

971 Responses