Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Marak Penambang Liar di Maros, Catut Nama Pejabat

Marak Penambang Liar di Maros, Catut Nama Pejabat

Maros Menit7.com -Akhir-akhir ini kegiatan penambangan liar tambang Golongan C semakin marak di Kecamatan Tanralili dan Moncongloe, Kabupaten  Maros. Mereka melakukan kegiatan penambangan tanpa mengantongi Surat Izin dari Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Maraknya, kegiatan penambangan liar itu terungkap dalam diskusi Penguatan Kewenangan DPD RI tentang Evaluasi Pemantauan Perda dan Ranperda bersama DR. H. Ajiep Padindang. SE, MM, yang berlangsung di Cafe Syvana, Maros, Sabtu, 20/10-2018.

Diskusi ini diselenggarakan ole A. Azis Maskur, SH dkk, salah seorang pengacara menghadirkan nara sumber, H. Suwardi Sawedi, SE, MM, Sekretaris Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja Pemkab Maros dipandu oleh Hamzah, Sampo dan dihadiri tokoh pemuda, tokoh masyarakat, wartawan, LSM, aktifis dan praktisi hukum.

Menurut Suwardi, dari hasil inspeksi Satpol PP di beberapa titik penambangan terungkap, sejumlah penambang tidak memiliki Surat Izin Kegiatan Penambangan. Setelah ditelusuri ada oknum yang terlibat. Mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan, pemkab, dan di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan, ada penegak hukum yang menjadi pengawas di lapangan. “Diduga Ada oknum yang mencatut nama pejabat dan petinggi Polda Sulsel,” ujar Suwardi.

Menurut Suwardi, mrereka berani melakukan kegiatan penambangan karena diback up oleh oknum-oknum tertentu karena dari hasil penjualan galian tambang C itu, ada pembagian Fee sehingga mereka merasa aman tanpa peduli dampak lingkungan yang ditimbulkan. Seperti, debu, lumpur yang berserakan di jalan dan gangguan pernafasan.
Dijelaskan, Satpol PP telah menjalankan tugas sesuai amanat Undang-undang dalan penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Namun, ketika ditemukan ada pelanggaran hukum, pihaknya meneruskan ke pihak berwajib.
Suwardi mengakui, masyarakat merasa kecewa atas kinerja Satpol PP lantaran banyak laporan masyarakat ke Satpol PP tidak mendapat respon.

Seperti, pembabatan hutan magrove di Dusun Kuri Lompo, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu yang beralih fungsi dan telah disertifikatkan.

Dari sejumlah kasus yang terjadi di Kab. Maros termasuk maraknya penambang liar, Suwardi berharap agar Penerbitan Surat Izin Kegiatan Penambangan yang selama ini ditangani Pemprov Sulsel dikembalikan Ke Pemda/kabupaten.

“Kami berharap Surat Izin Tambang dikelola kembali oleh Pemerintah Kabupaten,” pintanya.

Menanggapi harapan Suwardi maupun kekecewaan masyarakat Maros atas maraknya penambang liar itu, menurut Ajiep Padindang, akan dibawa ke Pemerintah Pusat dan dibahas dalam rapat DPR RI. “Kami akan perjuangkan.

Semoga saja apa yang menjadi permasalahan, khususnya, soal penambang liar itu menjadi perhatian kita semua. Terlebih lagi masalah penegakan hukumnya,” tegas Ajiep. (anto)

1,691 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan