Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Marak Hoax Registrasi SIM Card, Kominfo: Ulah Mama Minta Pulsa

Marak Hoax Registrasi SIM Card, Kominfo: Ulah Mama Minta Pulsa

Banyak informasi yang menyebut registrasi kartu SIM ini hoax.

MENIT7.Com – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah merilis aturan registrasi ulang SIM card. Akan tetapi, beredar kabar yang menyebut aturan registrasi ulang itu hoax alias palsu.

Dikutip Dream, Rabu 1 November 2017, ada pesan berantai yang beredar di masyarakat. Di dalam pesan tersebut, dituliskan bahwa aturan registrasi ulang SIM card itu hoax. “Pengumuman harus daftar ulang no. HP adalah hoax,” tulis pesan berantai yang beredar itu.

Kabar tersebut muncul karena registrasi ulang nomor SIM Card dilakukan dengan meminta nomor induk kependudukan (NIK) dan ibu kandung. Untuk diketahui, sebelumnya sempat beredar kabar jika pendaftaran ulang dilakukan dengan menyertakan nama ibu. 

“Data itu yang diminta itu bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan perbankan. Karena kunci admin kita di bank adalah NIK dan nama ibu kandung,” bunyi informasi itu.

Mendapatkan informasi hoax ini, pihak Kementerian Kominfo berang. Staf Ahli Kominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto, menegaskan informasi hoax itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal, registrasi ulang ini merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Sekarang tiba-tiba banyak sekali hoax yang mengatakan registrasi hoax, jangan percaya, jangan mau, bla, bla, bla,” kata Henri di Polda Metro Jaya.

Henri menduga penyebarnya adalah pelaku kejahatan siber yang kebakaran jenggot karena ruang geraknya dipersempit.

“Pelakunya siapa? Pelakunya adalah pelaku kejahatan siber karena mungkin adanya kekhawatiran nomor teleponnya harus terdaftar di operator. Orang yang melakukan kejahatan itu nelepon mama minta pulsa. Nah, kan, langsung ketahuan,” kata dia.

Untuk itulah, lanjut Henri, pemerintah memerlukan identitas para pemilik nomor handphone agar dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya. “Ini, kan, jelas pemerintah memerlukan identitas supaya orang bertanggung jawab dengan nomornya,”kata dia.#sumber dream/m7.

3,242 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan