Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Mantan Ketua DPRD Sulbar dan Tiga Wakilnya Dituntut 7 Panjara

Mantan Ketua DPRD Sulbar dan Tiga Wakilnya Dituntut 7 Panjara
Terdakwa A, Mappangara, saat mengikuti jalannya pembacaan tuntutan 7 tahun penjara

Mamuju,Menit7.com. Masih ingat  kasus pokir  yang sempat menghebohkan  Provinsi Sulawesi Barat  beberapa bulan lalu?  Setelah melalui perjalanan persidang  yang cukup panjang, dengan memeriksa puluhan saksi, akhirnya mantan ketua DPRD Sulawesi Barat, H Andi Mappangara, S.sos dan tiga orang wakilnya, masing-masing  H. Hamza Hapati Hasan, H Munandar Wijaya, H.  Harun, dituntut  7 ( tujuh)  tahun penjara oleh tim Jaksa Penuntut umum  ( JPU) gabungan Kejaksaan Tinggi Sulselbar dan Kejaksaan Negeri Mamuju, kamis (16/8) di pengadilan Tipikor Mamuju Sulawesi Barat.

Ketua Mejelis Hakim, Berlin sihombing, SH  sempat memarahi  Jaksa penuntut umum, karena dinlai memperlambat  jalannya persidangan. Salah satu JPU  ditegur keras, saat membagikan surat tuntutan,  kepada   Mejelis Hakim dan pengacara  terdakwa Andi Mappangara, ia juga memberikan salinan tuntutan kepada terdakwa.

Dalam tuntutan setebal 200 halaman dibacakan secara bergantian tim JPU, di pimpin Mudazzir, SH dan Cahyadi  Sabri,SH dengan terang   menguraikan peran masing-masing terdakwa. Mereka  secara tidak langsung maupu langsung melakukan pekerjaan pemborongan  proyek  Pokok pikirannya, dengan  menggunakan orang lain atau penghubungnya masing-masing. Dalam  Tuntutan jaksa   terdakwa Andi Mappangara  memiliki penghubung yang bernama H.Basri  guna berhubungan dengan M  Yusuf dari Dinas PU PR Provinsi Sulbar. Andi Mappangara memiliki  dua kegiatan pokir  di UPTD, yakni tanggul  dimosso kecamatan  Sendana kabupaten Majene, tanggul perkuatan  tebing  di Appoang, dan proyek pagar  sekolah  di  Rea timur  Kabupaten Polewali   Mandar, dan beberapa tempat lainnya.

Untuk terdakwa  Hamza Hapati  Hasan, memiliki sedikitnya 55  proyek pokir tersebar di beberapa kabuaten, termasuk penerbitan buku sajang  pattuddu. Proyek  ini ditempatkan di kantor Dinas Pendidikan dikerjakan oleh   Hasanuddin. Proyek  Pokir terdakwa  di input oleh  Boy, kemudian diserahkan ke saksi Fadli untuk diserahkan ke Darwis di kantor Bappeda Sulbar.

Tidak jauh beda dengan terdakwa lainnya, yakni H Munandar Wijaya dan H,Harun juga memiliki proyek pokir di tempatkan di kantor Dinas PU PR Sulbar dan  Dinas lainnya. Munandar dalam  d tunutan jaksa disebut, telah mengusulkan dalam rapat agar  memberikan pokir  kepada anggota dewan masing-masing Rp. 7 Milliar.

Menurut JPU, berdasarkan fakta  yang terungkap dalam persidangan bahwa   para terdakwa secara sah menyakin telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi , maka  para terdakwa di ancam pidana  berdasar pasal 12 huruf (i)  sebagaimana diatur  dalam  UU no 31 tahun 1999 , diubah menjadi UU No 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi,  jo pasal 64  ayat (1) KUHP, sehingga dakwaan  berikutnya  tidak perlu lagi dibuktikan.  Berdasarkan hal tersebut, JPU berpandapat sebagai  suatu perbuatan berlanjut, langsung atau tidak langsung tedakwa terlibat dalam  pemborongan proyek  pokirnya. Jaksa juga menilai selama  persidangan tidak ditemukan adanya hal yang dapat  membebaskan  para terdakwa, sehingga tidak ada alasan  untuk membebaskan dari hukuman.

Tim JPU meminta kepeda Mejalis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, menjatuhkan hukuman  kepada 4  terdakwa  tujuh  tahun penjara,  denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan penjara. Para terdakwa   juga  dibebankan membayar biaya perkara Rp 5000.

Menurut JPU hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah, karena selama persidangan mereka  tidak memgakui perbuatannya dan berbelit-belit,  terdakwa dinilai  menghambat  program  pemerintah  dalam percepatan pemberantasan korupsi. Para terdakwa adalah unsur pimpianan yang seharus  menjadi contoh pemberantasan korupsi dan nepotisme. Hal yang meringankan, para terdakwa  sopan selama persidangan,  belum pernah dihukum.

Jaksa penuntut Umum ,  juga meminta kepada mejelis  Hakim  yang memerika perkara tersebut  untuk tetap menahan para terdakwa

Sementara itu Andi Mappangra, kepada sejumlah wartawan mengatakan,  apa yang  dituntukan kepada dirinya , yakni pasal 12 huruf (i) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi tidak terbukti,  karena  dalam perkara ini tidak ditemukan kerugian Negara katanya.(Ucheng/menit7

202 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan