Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

LSM Panjiku: Bupati Nunukan dan DPRD Jangan Mempertahankan Ego

LSM Panjiku: Bupati Nunukan dan DPRD Jangan Mempertahankan Ego
Ketua LSM Panjiku Mansur Rincing (Foto-Gus)

NUNUKAN, MENIT7 – Polemik pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menuai kritikan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pancasila Jiwaku (Panjiku).

Pasalnya, legislatif melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan H Danni Iskandar, sebagai dilansir sejumlah media di daerah ini, mengancam tidak ingin mengetuk pengesahan APBD-P 2017, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tidak membayarkan seluruh utangnya terhadap pihak ketiga (rekanan) tersebut.

Ketua LSM Panjiku Mansur Rincing mengatakan, eksekutif dan legislatif hendaknya tidak saling menunjukkan sikap ego masing-masing dalam mempertahankan argumentasinya sebagai pejabat publik, namun lebih penting adalah duduk satu meja mencari win-win solution agar kedua-duanya bisa berjalan sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.

“Menurut hemat kami untuk menyelesaikan persoalan ini sebaiknya eksekutif dan legislatif duduk satu meja mencari solusinya seperti apa dari pada saling berdebat lewat media,” ucapnya, di Nunukan, Sabtu (2/9).

Dikatakan, disahkan atau tidak APBD Perubahan 2017 Pemkab Nunukan yang menerima dampaknya adalah masyarakat. Karena, apabila pembangunan tidak berjalan sesuai dengan program pemerintah, maka terjadi stagnasi dalam pembangunan. Begitu sebaliknya jika rekanan tidak dibayarkan yang juga adalah bagian dari masyarakat juga akan dirugikan mengingat utang pemerintah daerah tersebut sejak tahun anggaran 2016 lalu.

“Bupati bersama dengan DPRD harus bisa memberikan solusi yang terbaik dan tidak perlu saling mempertahankan ego masing-masing sehingga yang diuntungkan tetap masyarakat,” harapnya.

Penggiat LSM yang akrab disapa Gecong ini, menjelaskan, tidak terbayarkannya utang Pemkab Nunukan kepada pihak ketiga disebabkan Pemkab Nunukan mengalami defisit anggaran yang cukup besar di awal pemerintahan Bupati Hj. Laura Asmin Hafi.

“Defisit anggaran, ini kan bukan hanya terjadi di Kabupaten Nunukan saja, tapi seluruh Kabupaten/Kota di Kaltara dan defisit ini, terjadi di seluruh Indonesia akibat penerimaan negara kita juga menurun, akibatnya terjadi pemangkasan anggaran”, ungkapnya.

Ia menambahkan, selama ini memang banyak keluhan masyarakat khususnya rekanan yang telah mengerjakan proyek tahun lalu namun belum twrbayarkan oleh Pemkab Nunukan. Oleh sebab itu LSM Panjiku mendorong pihak eksekutif dan legislatif segera duduk satu meja merumuskan solusi yang tepat menyelesaikan persoalan dimaksud tanpa harus menimbulkan perseteruan antara eksekutif dengan legislatif.

“Sebagai masyarakat kita semua menginginkan pemerintahan ini solid dengan terbangunnya sebuah sinergitas yang baik antara eksekutif dengan legislatif”, tegas Mansur.

Seperti ditunjukkan sikap tegas DPRD Nunukan yang meminta Pemkab Nunukan harus menyelesaikan persoalan utang-piutang dengan pihak ketiga baru membahas masalah anggaran perubahan.

Sementara Pemkab Nunukan, mengakui masih memiliki utang dengan pihak ketiga, karena memang Pemkab Nunukan mengalami defisit, sehingga tidak memiliki uang untuk membayarkan utang-utang tersebut. (Agus/M7)

4,044 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan