Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

LSM GERAK: BKD Sulbar Jangan “Kongkalikong”

LSM GERAK: BKD Sulbar Jangan “Kongkalikong”

MAMUJU, MENIT7.com — Hasil investigasi dilakukan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar, terkait kasus dugaan pemalsuan data buku nikah dilakukan oknum Kabid Koperasi dan UKM Sulbar, PI menemukan nama yang berbeda. Olehnya itu pihak LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Indonesia meminta ketegasan pihak BKD untuk mengusut tuntas hal tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPC GERAK Indonesia Mamuju, Amiruddin melaporkan temuan kejanggalan perihal buku nikah oknum Kabid Koperasi dan UKM Sulbar, identitas dirinya kuat dugaan dipalsukan.

Hasil temuan BKD dipaparkan, Kasubdit  Pengawasan dan Disiplin Pegawai BKD Provinsi Sulbar, Suhamta saat dimintai keterangan diruang kerjanya di Mamuju, Rabu (28/2/2018).

“Hasil temuan dari tim dari BKD, bahwa nama tertera di nomor:104 akta catatan yang ada di KUA Kecamatan Ujung Pandang Kodya Makassar tahun 2003 tidak sesuai laporan dari pihak LSM GERAK,” ucapnya.

Dari temuan pihak BKD di KUA dengan nomor seri adalah M.Arif Indra Dewa, sedangkan nama perempuan tetap sama sesuai laporan yang dia terima.

Lanjut kata Suhamta.”Ada dugaan sabotase dan kita akan tetap menelusuri hal ini, tetapi dari hasil temuan kita berbeda dengan laporan yang diterima,karena data sudah kami pegang itu menguatkan bagi tim BKD,” jelas Suhamta.

Ditempat terpisah Kabid Koperasi dan UKM Provinsi Sulbar, PI diminta tanggapan terkait laporan dialamat kepada dirinya, ia menanggapi dengan santai.

Pemalsuan data dituduhkan pada dirinya, ia menjelaskan antara dia dengan pihak perempuan sudah tak ada, bahkan KTP miliknya diambil untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anaknya, nama perempuan yang tertera di buku nikah tersebut.

“Yang jelasnya pihak BKD sudah melakukan investigasi, saya menunggu jika temuan dan laporan sesuai fakta yang ada, pihak perempuan pernah mengambil KTP punya saya, untuk pengurusan akta kelahiran anaknya,”  ucapnya.

Pernyataan pihak tim investigasi dari BKD ditanggapi Ketua DPD GERAK Indonesia Sulbar, Arman mengatakan, seharusnya BKD menelusuri secara tuntas masalah yang dilakukan oleh oknum Kabid Koperasi dan UKM.

Menurut Arman, oknum Kabid telah memiliki anak di Makassar sudah kelas 2 SD. Olehnya itu, kuat dugaan mereka melakukan pemalsuan data untuk mendapatkan akta kelahiran untuk masuk sekolah.

“Pihak BKD jangan “kongkalikong” dengan oknum Kabid Koperasi dan UKM Sulbar, olehnya itu secara kelembagaan kami tidak tinggal diam, dan meminta ketegasan dari pihak BKD, karena sudah ada pelanggaran UU ASN tentang kedisiplinan dan harus di nonjobkan secepatnya,” tegas Arman.#Jay/M7.

1,362 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan