Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

LGBT dan Legislasi “Setengah Hati” DPR

LGBT dan Legislasi “Setengah Hati” DPR
Oleh: Sumarsih, Staf Peneliti Alwi Research and Consulting.

OPINI – Isu mengenai perilaku menyimpang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kembali menghangat. Pernyataan controversial Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menjadi pemicunya. Di dalam acara Tanwir Aisyiah Universitas Muhammadiyah Surabaya (20/1), ketua MPR yang sekaligus juga menjabat sebagai ketua umum (ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut bahwa ada lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui LGBT.

Fraksi-fraksi di DPR pun kemudian bereaksi, mereka kompak menyatakan sikapnya bahwa tidak ada yang setuju terhadap LGBT. Lebih jauh, bahkan ada sejumlah fraksi yang juga turut “memanaskan” suasana politik dengan menyebut pernyataan Zulkifli mengenai LGBT hanya “jualan” politik semata.

Terlepas dari itu semua, barangkali sikap sejumlah fraksi di DPR yang kemudian kompak menegaskan sikapnya bahwa tidak ada yang mendukung LGBT patut untuk terus dikawal. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa sikap politik itu sangat dinamis, tergantung keadaan dan keuntungan yang bisa diperoleh.

Dalam konteks itu, tidak mustahil sikap fraksi-fraksi di DPR yang semula menolak LGBT tiba-tiba saja bisa berubah haluan 180 derajat. Dua faktor yang penting digarisbawahi yakni, pertama, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres) yang telah berada di depan mata memerlukan biaya yang tidak murah.

Kedua, mengutip pernyataan Prof Mahfud MD bahwa ada aliran dana asing mencapai ratusan juta dolar AS untuk memuluskan legalitas LGBT di Indonesia. Sudah tentu, bila fraksi-fraksi di DPR hanya berorientasi kekuasaan dan bermental rente, akan sangat mungkin berubah sikapnya.

“Setengah Hati”

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XIV/2016, upaya memidanakan pelaku LBGT hanya bisa dilakukan melalui proses legislasi DPR. Oleh karena itu, mengawal proses pembahasan Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang kini tengah bergulir di DPR penting untuk dilakukan. Terlebih, jamak disadari apabila di dalam RUU KUHP pembahasan mengenai pasal-pasal terkait LGBT juga masih “setengah hati”.

Di dalam draf RUU KUHP Pasal 492 misalnya, disebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sesama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Dalam konteks draf pasal itu, berarti pelaku LGBT dewasa (di atas usia 18 tahun) tidak dapat dipidana atau secara tidak langsung juga dapat dikatakan LGBT legal bagi orang dewasa.

Namun, jauh lebih ironis lagi sesungguhnya bagi orang dewasa yang menjadi korban cabul pelaku LGBT. Sebab, tidak ada pasal yang bisa digunakan untuk memidanakan pelaku LGBT yang telah melakukan tindak pencabulan terhadap sesame jenisnya tersebut. Itulah sebabnya, pemidanaan terhadap pelaku LGBT semestinya dilakukan secara holistik, tidak hanya parsial dibatasi dengan usia tertentu.

Dengan demikian, akan ada perlindungan hukum bagi setiap orang dari kemungkinan adanya ancaman tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku LGBT. Lebih dari itu, akan dengan sendirinya mempertegas kedudukan LGBT itu dilarang karena termasuk perbuatan pidana.

Harga Mati

Patut disadari, negara ini harus mempunyai aturan yang jelas dan tegas menyangkut norma kesusilaan di masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus diwujudkan berdasarkan atas dasar negara Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktanya, tidak ada satu agama atau aliran kepercayaan mana pun yang melegalkan LGBT.

Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya dalam pembahasan RUU KUHP, delik-delik terkait kesusilaan yang terdapat di dalam KUHP peninggalan kolonial Belanda yang masih abu-abu itu, perlu dipertegas dan disesuaikan dengan jati diri bangsa. Maka berdasarkan hal tersebut, mempidanakan pelaku perilaku menyimpang LGBT menjadi harga mati untuk dilakukan.

Jangan sampai sebagai negara yang mengaku ber-Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kesusilaan, hanya berhenti pada sebatas jargon semata. Hanya saja, tantangan untuk mewujudkan hal tersebut memang tidaklah mudah. DPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menyempurnakan (baca: merevisi) undang-undang secara nyata masih rentan disusupi pelbagai kepentingan. Masih terekam dengan baik dalam ingatan penulis, di medio tahun 2010 lalu ada skandal penghilangan ayat soal tembakau di dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Kuat dugaan pelakunya adalah sejumlah oknum anggota DPR, khususnya Komisi IX periode masa tersebut. Ayat 2 dari Pasal 113 UU Kesehatan, tiba-tiba hilang ketika UU yang telah disahkan di sidang paripurna DPR tersebut akan dimasukkan ke Lembaran Negara. Akhirnya, penting bagi public untuk terus mengawal pembahasan menyangkut pasal-pasal yang mengatur pelarangan perilaku menyimpang LGBT dalam RUU KUHP. Sebab, tidak ada jaminan bahwa sikap sejumlah fraksi yang baramai-ramai menyatakan menolak LGBT pasca keluarnya pernyataan kontroversial Ketua MPR Zulkifli  Hasan tidak akan berubah.

Lebih dari itu, fakta sejauh ini membuktikan bahwa di dalam pembahasan suatu UU, DPR masih rentan dapat disusupi kepentingan tertentu. Maka, publik mutlak tidak boleh lengah agar pelarangan (baca: pemidanaan) terhadap perilaku menyimpang LGBT dapat betulbetul terwujud. Dengan demikian, kecuali perilaku menyimpang LGBT dapat ditumpas, dampak buruk yang menyertainya pun akan setali tiga uang. Semoga.(***)

1,368 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan