Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Lembaga Pers Harus Berbadan Hukum, Susunan Redaksi dan Alamat Jelas

Lembaga Pers Harus Berbadan Hukum, Susunan Redaksi dan Alamat Jelas

MENIT7.COM – Lembaga pers, media massa, koran, suratkabar, majalah, juga situs berita atau media online harus berbadan hukum, mulai koperasi, yayasan, hingga perseroan terbatas (PT).

Demikian ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan: “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

Sejak diberlakukannya UU Pers, setiap warga negara berhak mendirikan penerbitan pers (Pasal 9 ayat 1). Namun, itu tadi, harus berbadan hukum.

Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tidak lagi berlaku. Artinya, mendirikan media saat ini tidak memerlukan SIUPP, hanya harus berbadan hukum. Pencabutan SIUPP atau “breidel” juga sudah menjadi masa lalu.

Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia (UU Pers). Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan hukum lainnya yaitu yayasan atau koperasi.Sesuai Pasal 1 angka 2 UU Pers, badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang “secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”. Dengan demikian, bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers.

Menurut Dewan Pers, ketentuan badan hukum ini merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap jurnalis (wartawan) dalam menjalankan pekerjaannya untuk mendapat kepastian hukum.

Dulu banyak suratkabar, tabloid, atau majalah yang terbit tanpa badan hukum. Pihak pengelola berdalih “untuk kalangan terbatas” atau “untuk kalangan sendiri”. Media-media yang tidak berbadan hukum bisa disebut ilegal atau “pers bawah tanah”.

Kini dunia memasuki era digital. Situs-situs berita atau media online bermunculan, baik yang mengarah ke “media jurnalistik” maupun yang menjadi “media propaganda”.

Media online bisa diterbitkan oleh siapa saja, perseorangan sekalipun. Bahkan, banyak pula media online yang pengelola, redaksi, atau manajemennya “anonim” alias tanpa identitas, juga tanpa nama lembaga dan alamat.

Blog pun bisa berubah menjadi media online dalam pengertian situs berita, jika kontennya berupa karya jurnalistik (berita, feature, opini) dan multi-kategori.

Apakah media online termasuk media massa?

Jika mengacu pada UU Pers, maka yang disebut media massa atau pers adalah media yang berbadan hukum. Secara “akademis”, media massa adalah sarana komunikasi kepada orang banyak, publik, atau massa.

Secara praktis, setiap media yang bisa dikonsumsi atau diakses publik masuk kategori media massa.

Termasuk media massa? Secara formal, bukan. Ini blog pribadi (personal website) yang tunduk pada aturan blogging (Blogger) dan mesin telusur (Google). 

Kita berharap Dewan Pers bukan saja terus menekankan pentingnya badan hukum bagi lembaga pers/media, tapi juga mendidik masyarakat agar cerdas memilih media sebagai sumber dan rujukan informasi aktual, terutama memilih media yang legal, berbadan hukum, redaksi dan alamatnya jelas, bukan media propaganda, bukan pula media yang jelas-jelas mengabdi kepada kepentingan kelompok politik tertentu.(****)

2,992 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan