Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

LAKIP Minta Kejati Tidak Tebang Pilih Kasus Korupsi APBD 2016

LAKIP Minta Kejati Tidak Tebang Pilih Kasus Korupsi APBD 2016

MAMUJU, MENIT7.com – Organisasi Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara (LAKIP) RI, turut meminta agar aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) tidak tebang pilih  dalam mengusut kasus dugaan korupsi APBD tahun 2016, dengan menyeret empat pimpinan DPRD Sulbar yang saat ini menjadi tersangka.

“Kami memberi apresiasi atas kinerja Kejati yang telah menahan empat pimpinan DPRD Sulbar. Tetapi ada keyakinan bahwa hampir pasti ada pejabat birokrasi pemprov Sulbar yang terlibat dari kasus dugaan korupsi APBD tahun 2016,” kata Ketua LAKIP-RI, Drs. Aldin Moh Nasir kepada media di Mamuju, Minggu (7/1/2018).

Menurutnya,  pejabat birokrasi yang dianggap paling bertanggungjawab pada proses pembahasan APBD Sulbar tahun 2016, tentu adalah Ketua TPAD saat itu.

“Tidak logis jika hanya empat pimpinan DPRD Sulbar yang harus bertanggungjawab, tetapi ketua TPAD kala itu merupakan orang yang paling bertanggungjawab dalam mengatur anggaran, ” katanya.

Karena itu kata Aldin,  kinerja Kejati harus lebih agresif mengusut tuntas kasus dugaan korupsi APBD tahun 2016, yang memicu terjadinya kerugian negara senilai Rp80 miliar. #acho/Jay.

2,978 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan