Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

LAK: Kejati Jangan Tebang Pilih?

LAK: Kejati Jangan Tebang Pilih?

MAMUJU,MENIT7.Com – Sejak penetapan tersangka Ketua DPRD Sulawesi Barat, Andi Mappangara dan ketiga wakilnya Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan H.Harun dari pihak Kejati Sulselbar, atas dugaan kasus korupsi APBD tahun 2016 senilai Rp360 milliar, menjadi perhatian publik di Sulbar.

Asumsi berkembang di tengah masyarakat, menilai pihak Kejati terkesan tebang pilih dan diduga bernuansa politis.

Kasus dugaan korupsi APBD secara berjamaah menghentak publik, menjadi pro dan kontra atas penetapan unsur Ketua DPRD Sulbat dan ke tiga wakilnya.

Pasalnya, semua anggota DPRD secara marathon diperiksa, begitu juga sejumlah Kepala Dinas (Kadis) dan pejabat program dan perencanaan tak luput jadi sasaran dari tim Penyidik Kejati, untuk diperiksa menjadi saksi buat dimintai keterangannya.

Hal itu dikatakan Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Muslim Fatillah kepada Menit7.com, melalui sambungan WhatsAap (WA), Rabu (18/10) di Mamuju.

“Seharusnya, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) menerapkan asa equality before the law dalam skandal korupsi besar di Sulbar ini, dengan menetapkan juga tersangka terhadap unsur birokrasi, yang tentunya ikut bertanggungjawab atas bobolnya APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp360 miliar tersebut,” ungkap Muslim.

Menurut, Muslim, seharusnya Kejati segera menetapkan tersangka baru dari unsur birokrasi, khususnya yang bertanggungjawab di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimana pemimpinnya adalah Sekretaris Provinsi (Sekprov)

Lanjut, kata Muslim, setidaknya untuk Sekretaris Provinsi, dalam kapasitasnya sebagai ketua TAPD dan KPKD (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah) harus bertanggungjawab terhadap bobolnya APBD Sulbar senilai Rp360 miliar.

“Saya nilai Kejati Sulselbar, terkesan lambat dan tebang pilih atau pilih baru ditebang,” sindir Muslim.#Jay/M7

2,304 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan