Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

KPK Tantang Balik Bupati Kukar Diminta Buktikan Kekayaan Bukan Hasil Korupsi

KPK Tantang Balik Bupati Kukar Diminta Buktikan Kekayaan Bukan Hasil Korupsi

JAKARTA, MENIT7.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) balik menantang Rita Widyasari  Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif  itu diminta membuktikan ucapannya. Bahwa kekayaan yang dimiliki bukan hasil korupsi.

Sebelumnya, Rita mengaku siap melakukan pembuktian terbalik, terkait perolehan harta kekayaannya yang meningkat tajam. Hingga dicurigai didapat dari hasil korupsi. Pernyataan putri kedua mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais tersebut muncul selepas diperiksa penyidik KPK untuk kali ketiga, dua hari lalu.

“Ya, saya harus siap (pembuktian terbalik),” terang Rita saat ditanya wartawan soal kemungkinan KPK akan menjeratnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Kekayaan saya bisa naik drastis karena punya tambang batu bara dan perkebunan sawit yang sudah lama berproduksi,” sambungnya.

Bagi KPK, rencana Rita itu justru akan mengungkap mana harta yang didapat dari hasil korupsi dan mana yang tidak. “Itu (menjelaskan asal-usul kekayaan) memang kewajiban tersangka yang diatur undang-undang. Kami selalu berharap tersangka kooperatif sehingga memperlancar proses penyidikan,” ucap Priharsa Nugraha, kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK saat dikonfirmasi kemarin (14/10).

Arsa panggilan akrab Priharsa mengatakan, aturan tersangka wajib menjelaskan asal-usul harta kekayaan telah tertuang di Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di situ disebutkan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda miliknya. Maupun milik suami, istri, anak, orang lain atau korporasi yang diduga didapat dari hasil korupsi tersangka.

Mekanisme penjelasannya, lanjut Arsa, tentu lewat keterangan tersangka sendiri disertai bukti pendukung. Bahwa kekayaan yang dimiliki bukan dari hasil korupsi. Bila apa yang dijelaskan tersangka sesuai dengan alat bukti yang didapat penyidik, KPK dimungkinkan memberikan keringanan terhadap apa yang disangkakan pada ketua DPD Partai Golkar Kaltim tersebut.

Ucapan Rita yang akan melakukan pembuktian terbalik muncul setelah dia diperiksa sebagai saksi tersangka Hery Susanto alias Abun, pemilik PT Sawit Golden Prima, oleh penyidik KPK dua hari lalu.

Rita membantah kekayaannya yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2015 melonjak menjadi Rp236 miliar dari LHKPN tahun 2010 yang hanya senilai Rp28 miliar.

Kata Rita, saat pelaporan pertama yang dia cantumkan adalah hasil produksi batu bara dan sawit. Sementara untuk laporan yang dipermasalahkan KPK, dia diminta mencantumkan taksiran harga lahan tambang.

Menurutnya, hal itu terjadi karena dia tak mengerti cara pelaporan LHKPN. Sampai akhirnya tim KPK datang ke kantor Gubernur Kaltim melakukan verifikasi LHKPN tahun 2014. Kala itu, seorang petugas KPK bernama Hasan bertanya soal nilai aset tambang batu bara miliknya. “Saya enggak tahu (harga pastinya), tapi ada yang pernah menawar Rp 200 miliar,” ungkapnya kepada petugas.

Lalu siapa yang mengelola tambang dan sawit milik Rita? Perempuan yang sejak Jumat pekan lalu resmi ditahan KPK tersebut tak menjawab pasti. “Saya enggak ngurus sendiri. Itu berjalan seperti adanya,” terang dia.

Rita akan melakukan pembuktian terbalik di pengadilan bila perbedaan nilai LHKPN tadi dijadikan dasar KPK untuk menjeratnya dengan pasal TPPU. Sementara pengacara Rita, Noval El Farveisa yang dihubungi terpisah, menyebut tak adil jika ketidaktahuan kliennya dijadikan dasar komisi antirasuah untuk memasang sangkaan baru.

Ini didasari fakta, itu baru harga perkiraan atau bukan harga riil. Sebab, hingga kini tambang tersebut masih milik Rita atau belum dijual. Terlebih, sesuai aturan, yang dimiliki pemilik tambang batu bara hanyalah izin usaha pertambangan. Sementara lahannya tetap milik negara.

Terkait soal pembuktian terbalik, pengacara bertubuh subur itu mengaku tak bisa menjelaskan detail karena belum berkonsultasi dengan Rita. “Kemarin (Jumat) saya enggak mendampingi Bunda (Rita). Jadi saya enggak tahu apa yang diomongkan,” kata Noval kemarin.

Tapi bila melihat praktik pembuktian terbalik yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menurut Noval, sering klarifikasi atas kekayaan terdakwa akhirnya ditolak majelis hakim.

Rita Widyasari sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK, Selasa (26/9). Bersamanya, komisi antirasuah menetapkan Hery Susanto Gun alias Abun dan Khairudin sebagai tersangka.

Penetapan Abun sebagai tersangka karena KPK menyangka pria bertubuh tambun tersebut berperan sebagai pemberi suap senilai Rp 6 miliar kepada Rita. Duit itu diduga diberikan ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) tersebut untuk melancarkan pemberian izin lokasi untuk alih fungsi hutan di Kecamatan Muara Kaman, Kukar.

Sementara itu, Khairudin dalam kasus yang berbeda, diduga turut membantu Rita dalam menerima gratifikasi. Mereka bersama-sama diduga menerima gratifikasi berupa uang senilai USD 775 ribu atau setara Rp6,9 miliar.

Uang itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar selama Rita menjabat (2010–2017). Dari dua kasus yang berbeda tersebut, artinya, Rita disebut-sebut mengantongi Rp 12,9 miliar. Namun, dari gratifikasi itu, belum diketahui jumlah rupiah yang diterima Khairudin.

Namun, Rita dan Abun kompak membantah uang Rp 6 miliar itu merupakan tindak pidana suap. Ketua Golkar Kaltim tersebut menganggap penetapan tersangka dirinya oleh KPK terlalu tergesa-gesa.

“Atas nama keadilan dan kebenaran yang semoga masih ada di negeri ini. Saya dituduh menerima uang dari Bapak Abun tanggal 22 Juli 2010, melalui transfer pada 5 Agustus. Saya berani bersumpah apapun bahwa ini (uang Rp6 miliar) adalah jual-beli emas,” tegas Rita.

Selain itu, Abun menegaskan penetapan status tersangka pada dirinya tak beralasan. “Uang Rp 6 miliar yang saya berikan ke dia (Rita Widyasari) itu murni urusan jual-beli emas. Saya beli emas Antam milik Rita,” kata mantan calon legislatif untuk DPR RI dari Partai Demokrat pada Pileg 2014 tersebut.

Meski demikian, KPK menjerat Rita dalam dua kasus sekaligus. Yakni, suap dan gratifikasi. Untuk perkara suap, Rita diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dalam perkara gratifikasi, bupati yang memiliki harta kekayaan Rp 236,7 miliar pada 29 Juni 2015 itu dijerat Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut juga disangkakan kepada Khairudin. Sementara itu, Abun disangka Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. (KP/M7)

2,982 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan