Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

KPK ke Kaltim, Para Cagub Ketar-ketir

KPK ke Kaltim, Para Cagub Ketar-ketir

SAMARINDA,MENIT7.Com  – Dampak kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bumi Etam (sebutan Provinsi Kaltim), dipastikan membuat para kandidat bakal calon gubernur (cagub) Kaltim ketar-ketir. Terutama para bakal cagub yang bertarung memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023.

Apalagi setelah bekerja seminggu menggeledah kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, KPK langsung menetapkan Rita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara sebagai tersangka dan KHN (Staf Khusus Bupati Kukar), serta HSG (pengusaha lokas Samarinda) juga tersangka.

‎Ketiganya diduga terkait dugaan gratifikasi atau suap terkait sejumlah proyek di Kukar melalui KHN.
Sementara HSG dituduh selaku pemberi sejumlah uang mencapai miliaran terkait izin perkebunan di Makroman, Kukar.

KPK yang merilis kegiatan penggeledahan di Kukar, langsung menyebutkan ketiganya sebagai tersangka.

Bahkan, disebutkan ada dugaan keterlibatan tim 11 yang disebut-sebut turut serta dan memiliki andil di Kukar dalam menerapkan kebijakan Bupati Kukar.

Tim 11 yang disebut-sebut diduga terlibat di Kukar, antara lain, Fajri Tridlaksana, Sarkowi V Zahry, Abrianto Amin, Dedi Sudarya, Erwinsyah, Awang Yacoub, Abdul Rasyid, Surinsyah dan Junaidi (ditendang oleh tim 11).

Terakhir M Iskandar yang lebih dulu meninggal akibat kecelakaan jembatan runtuh pada 26 November 2011 lalu.

‎Belakangan beredar informasi yang berkembang, KPK menyasar ke Samarinda dan Balikpapan.
Tidak menutup kemungkinan ke Provinsi Kaltim.
Target yang dikeker tidak tanggung-tanggung yakni beberapa proyek, kebijakan atau kepatutan/kepantasan dari penguasa di masing-masing daerah itu.

Setelah beredar informasi itu, ponsel tim 11 dan para kandidat bakal cagub Kaltim sulit dihubungi. Bahkan tidak bisa lagi ditelepon.

Menurut sumber informasi yang enggan disebutkan, tim 11 tetap melakukan komunikasi via ponsel. Hanya saja, selalu mengganti nomor sim card. Sementara, kandidat bakal cagub dan cawagub memilih membuka komunikasi via ajudan atau orang kepercayaannya.

‎Ketua DPW PPP Provinsi Kaltim, Rusman Ya’qub mengatakan, jika informasi itu menjadi kenyataan, maka dipastikan pejabat dan kandidat bakal cagub dan cawagub tiarap alias ketakutan.

“Ya kalau begitu, nanti nggak ada maju. Ya ujung-ujungnya kan orang takut. Kalau begini, gak bisa calon tunggal,” kata Rusman Ya’qub, Selasa (3/10/2017). (Trb/Budi/ed M7)

3,708 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan