Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Korupsi Dana Desa, Kades dan Bendaharanya Ditahan Kejaksaan

Korupsi Dana Desa, Kades dan Bendaharanya Ditahan Kejaksaan
Kades dan Bendaharanya saat digelandang ke Kejaksaan Negeri Pasangkayu (foto Ist. Menit7)

MATRA,, MENIT7.com –  Intruksi Presiden Joko widodo terhadap pengawasan Dana Desa (DD) kepada penegak hukum agar melakukan penegakan hukum terdapa  Kades yang menyalagunakan Dana Desa.

 

Ancaman tersebut, sepertinya bukan hanya gertak sambel belaka, buktinya sudah beberapa kepala Desa ditahan pihak penegak hukum karena penyalagunaan Dana Desa. Salah satunya adalah kepala Desa  Karya Bersama  Kabupaten Mamuju Utara. Kades dan Bendaharanya terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan karena diduga melakukan korupsi Dana Desa.

Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, tim Reskrim Tindak Pidana Korupsi Polres Mamuju Utara, Sulawesi Barat akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2016 yang melibatkan Kepala Desa Karya Bersama dan Bendahara. ke pihak Kejaksaan Negeri Pasangkayu Mamuju Utara.

 

Tersangka,  Abd. Latif  sangkades Karya Bersama dan Reski bendahara Desa Karya Bersama ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik reskrim tindak pidana korupsi Polres Mamuju Utara, karena diduga telah merugikan negara hingga Seratus tiga puluh satu juta rupiah pada anggaran tahun 2016.

 

Penyidik tipikor Polres Mamuju Utara menemukan ada park-up, yang diduga dilakukan oleh oknum kedua tersangka itu. Dari hitungan Inspektorat ditemukan kerugian negara sebesar seratus tiga puluh satu jutah rupiah.

 

Proyek yang diduga mark up tersebut adalah proyek pembangunan jalan di tiga lokasi berbeda di didesa. Dimana dalam pengadaan barang bangunan diduga dimanipulasi oleh oknum Kepala Desa sehingga terjadi mark up dalam pembelian bahan bangunan.

 

Kapolres Mamuju Utara,  Made Ary Pradana Mengatakan, dari hasil penyidikan yang dilakukan, tim penyidik tipikor Polres Mamuju  Utara, berhasil menyita barang bukti berupa satu buah cek dari bank Sulselbar cabang Pasangkayu, serta beberapa alat bukti lain seperti kwitansi pembelian. Dan surat – surat pendukung sebagai bukti dalam menjalankan tugas dan jabatan tersangka sebagai Kepala Desa”.

 

Atas perbuatan kedua tersangka yang diduga telah merugikan negara hingga ratusan juta tersebut, dan kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan negeri Pasangkayu, karena berkasnya dianggap telah rampung.

 

Sementara  pihak Kejaksaan  langsung melakuan penahanan kepada kedua tersangka,  dengan  di jerat  undand-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001,  tentang tindak pidana korupsi. (Joni/m7)

 

4,654 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

50 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan