Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Kontroversi Revisi UU MD3

Kontroversi Revisi UU MD3

OPINI – DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang mengandung pasal – pasal kontroversial. Salah satunya pengkritik DPR bisa dipidana.

Pada pasal 122 huruf (k) yang menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi, dan berpotensi mengkriminalisasi terhadap hak demokrasi. Norma tersebut sudah dibatalkan MK dalam konteks penghinaan terhadap presiden. Sebelumnya, MK telah membatalkan pasal terkait penghinaan Presiden lantaran dianggap hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Meskipun Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, berkilah bahwa pasal itu bukan untuk membatasi masyarakat yang mengkritik kinerja DPR, namun untuk menjaga martabat DPR sebagai lembaga negara.

Jika memang ada yang dianggap ‘menghina’ DPR dalam memberi kritikan, kenapa tidak dilaporkan langsung ke polisi bukan ke MKD.

Pasal yang seakan – akan menakut – nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat.

Selain itu, pada Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Jika berdasarkan prinsip kesamaan di depan hukum, sehingga pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum tidak perlu izin MKD. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan langsung oleh presiden tahun 2015.

Jika kita meninjau tugas MKD adalah mengawasi perilaku anggota dewan sehingga martabat DPR sebagai lembaga bisa terjaga bukan malah sebaliknya, MKD seolah – olah beralih fungsi, yakni menjaga anggota DPR jangan sampai dihinakan oleh publik.

Kontroversi selanjutnya, dalam klausul Pasal 73 revisi UU MD3 tersebut, ditambahkan frase “wajib” bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang.

Ketua Badan Legislasi DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas mengatakan, penambahan frase “wajib” dalam hal pemanggilan paksa salah satunya terinspirasi saat Komisi III memanggil gubernur. Saat itu gubernur yang dipanggil tak kunjung hadir memenuhi undangan rapat dengar pendapat. Selain itu, DPR juga melihat polemik Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak bisa menghadirkan lembaga antirasuah tersebut.

Pasal tersebut berpotensi membuat DPR sebagai lembaga hukum yang berhak memanggil paksa pihak – pihak yang dinilai wakil rakyat tidak kooperatif. Padahal sebagai lembaga politik, pemanggilan tersebut rawan diwarnai kepentingan-kepentingan politik individu, parpol, maupun institusi DPR sendiri.

Dengan segala kontroversi UU MD3, maka undang – undang tersebut sebaiknya di uji melalui upaya judicial review untuk mempertahankan “Supremacy of the constitution”.(***)

Oleh : Eric Mangiri (Ketua DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia/HMPI)

1,300 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan