Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Komisi II DPR RI: Kabiro Humas Sulbar Dinilai Lecehkan Tugas Jurnalis

Komisi II DPR RI: Kabiro Humas Sulbar Dinilai Lecehkan Tugas Jurnalis

MAMUJU, MENIT7.com – Pernyataan Kabiro Humas dan Protokeler Sulbar, Eman Hermawan mengatakan kehadiran media di Sulbar tidak berguna dalam pemberitaan seputaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, serta tidak memberi dampak pencitraan.

Selain itu, Eman Hermwan memutuskan kontrak kerjasama antara media dan Humas dan Protokoler Pemprov Sulbar, padahal sudah di plot pada anggaran 2017. Tindakan tersebut menuai sorotan, pasalnya Kabiro Humas Eman Hermawan di nilai tidak memahami arti kehumasan sebagai penyambung antara Pemprov Sulbar dan masyarakat.

Hal itu mendapat perhatian, anggota DPR RI Komisi II Fraksi Demokrat, dapil Sulbar, Muhammad Afzal Mahfuz, SH.

“Sebaiknya, sebelum menjadi persoalan hukum alangkah baiknya, Bapak Karo Humas Pemrov Sulbar, Eman Hermawan menyatakan dan menyampaikan permohonan maaf ke publik secara terbuka dan khususnya kepada insan pers, karena pernyataan itu bukan saja menyinggung dan melukai hati insan pers di Sulbar tapi secara nasional bahkan seluruh dunia,” terang Afzal kepada Menit7.com, Kamis (9/11)

Menurutnya, jika Kabiro Humas Sulbar bersebrangan dengan pers, hal itu menandakan suatu kemunduran dan semakin terpuruk, karena seluruh dunia sukses membangun karen bantuan pemberitaan baik lokal nasional bahkan internasional.

Lanjut kata Afzal, ia meminta kepada gubernur Sulbar selaku kepala daerah selaku pimpinan Kepala Biro Humas dan Protokoler mengambil sikap tegas atas perbuatan bawahannya, agar tidak memicu konflik internal di Sulbar.

“Gubernur Sulbar harus mengambil sikap tegas selaku pimpinan kepala daerah atas perbuatan Kabiro Humas dinilai melecehkan tugas jurnalis, mengatakan bahwa media tak berguna,” ujarnya.

Menurut Afsal, pers juga punya hak hukum sama dengan WNI lainnya, ia sangat prihatin kalau pers dianggap tidak berguna, karena pers adalah mitra pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Serta pers sebagai balance dan control sosial, sepanjang pemberitaan tidak menabrak dan melanggar aturan UU Pers dan KEJ itu sendiri.

“Jika ada anggota masyarakat dirugikan oleh pers silahkan menggunakan Hak Jawab, jangan sera merta menganggap pers tidak berguna. Itu pelecehan, penghinaan, perbuatan melawan hukum dan pembunuhan karakter bagi insan pers yang justru dibelahan dunia manapun juga. Pers adalah jantung Informasi, pers adalah jendela dunia bagi seluruh insan di muka bumi ini,” tutup Afzal.#Jay/M71.

2,914 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan