Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Komisi I Menilai, Gagalnya 18 Proyek Fisik di Disdikpora KSB Akibat Lemahnya Pengawasan

Komisi I Menilai, Gagalnya 18 Proyek Fisik di Disdikpora KSB Akibat Lemahnya Pengawasan

SUMBAWA BARAT, MENIT7.com – Mahdar Arma Sekretaris Komisi I Bidang Pendidikan DPRD Sumbawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada media via hanphonenya, Kamis (4/1/2018).

Dia menilai atas keterlambatan sejumlah proyek fisik tersebut, pada dasarnya bahwa kwalitas sumber daya manusia di dinas tersebut, sangat minim dan tidak mampu menyelesaikan masalah, baik itu dari segi perencanaaan, pengawasan, maupun PPK nya hingga ke tekhnik skill nya sangat terbatas, ketidak mampuan dalam mengelola management  maupun rencana kerja , membuat dinas Dikpora setiap tahunnya selalu menuai  masalah .

“Lemahnya pengawasan terhadap sejumlah proyek fisik di dinas Dikpora tersebut, diduga kuat akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan konsultan proyek itu sendiri, sehingga kualitas pembangunan infrastruktur yang dihasilkan menjadi tidak terjamin  dan bahkan tidak selesai tepat waktu,“ jelas Mahdar.

Menurutnya, kesalahan atas keterlambatan pengerjaan oleh pihak kontraktor, sebetulnya bukan berada pada pihak rekanan melainkan ada kesalahan fatal mulai dari perencanaan, pengawasan termasuk PPK selaku pembuat Kontrak Kerja tidak melihat hal-hal yang paling urgen mana yang didahulukan dan mana yang tidak.

“Saya menilai PPK nya kurang professional yang walaupun tidak ada kerugian Negara, namun pihak yang dirugikan adalah rekanan, karena mereka dalam melakukan pekerjaan menggunakan sebagian uang pinjaman dengan bunga diatas rata-rata, hal tersebut justru merugikan rekanan kalau tidak dibayarkan,“ terangnya.

Untuk itu, PPK nya harus segera bersikap professional dan bukan menyalahkan rekanan, karena didalam aturannya PMK 194 tersebut direvisi dnegan PMK 243/PMK.05/2015 pada beberapa Pasal, misalnya, jangka waktu penyelesaian dari 50 hari kelender menjadi 90 hari kalender.

Kewajiban bagi penyedia barang dan jasa, menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak sebesar 9 persen dari nilai kontrak, jika mengakibatkan denda lebih dari 5 persen.

“Intinya, pekerjaan kontraktual yang penyelesaiannya sampai 31 Desember tetapi tidak dapat dipenuhi, dapat diteruskan pada tahun anggaran berikutnya dengan beban DIPA  berikutnya, dimana persyaratannya adalah sumber dananya dari RM dan hal yang dilanjutkan pada TA berikutnya adalah Pekerjaannya dan bukan termasuk dalam sisa dana DIPA, “ papar Mahdar. 

Penyelesaiannya pekerjaaan dimaksud berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang dan jasa mampu menyelesaian dalam 90 hari sejak berakhirnya tanggal kontrak,  penyedia barang dan jasa sanggup menyelesaikan dalam 90 hari yang dinyatakan dalam  surat pernyataan bermaterai dengan berbagai persyaratan (lihat di pasal-red), dan berdasarkan penelitian KPA, pendanaan untuk pembayaran diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

Diatur juga bahwa KPA memutuskan untuk  melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya,  atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.

Dalam rangka mengambil keputusan dimaksud, KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Mahdar mengingatkan kepada KPA dan PPK, apabila pekerjaan belum selesai tepat waktu, maka pagu anggaran proyek tersebut dimasukan kedalam rekening rekanan sistim blokir, sampai batas waktu yang ditentukan penyelesaiannya baru rekeningnya dibuka blokirnya, bukan malah sebaliknya tidak dibayarkan  sama sekali, hal ini justru akan menimbulkan persoalan baru.#Edi Chandra/M7.

3,084 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan