Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Ketua YLKI dan Derak Pertanyakan Somasi PT. PG

Ketua YLKI dan Derak Pertanyakan Somasi PT. PG

Gorontalo, Menit7.com – Soal somasi PT. PG Gorontalo yang sudah tiga kali berturut-turut kepada masyarakat penggarap lahan di Dusun Pikolo , Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Gorontalo, membuat Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-Provinsi Gorontalo (YLKI-G) Hariyanto Puluhulawa, SH angkat bicara.

Kepada Menit7.com, Senin (12/8/2019), Hariyanto mempertanyakan, apakah pihak PT. PG Gorontalo tidak salah dalam mensomasi masyarakat penggarap lahan yang ada di Dusun Pikolo Desa Bongo Tua?.

Menurut Hariyanto, kalau memang lahan yang dimaksudkan tersebut adalah milik PT. PG Gorontalo yang masuk dalam sertifikat HGU Nomor: 063, cukup pihak PT. PG Gorontalo menghadirkan instansi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo sebagai institusi yang telah menerbitkan sertifikat HGU Nomor: 063, perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, Pemerintah Kecamatan Paguyaman dan Kepala Desa Bongo Tua.

“BPN Kabupaten Boalemo harus menjadi penengah bersama-sama Pemerintah Kabupaten Boalemo (Eksekutif dan Legislatif), agar supaya gesekan antara PT. PG Gorontalo dengan masyarakat penggarap tidak berlarut-larut. BPN harus transparan,” ujar Hariyanto.

Hariyanto menambahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, cukup jelas pada pasal 1 angka (6), bahwa data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang dan satuan rumah susun yang di daftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Dan pada angka (7), bahwa data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya.

“Perlihatkan saja data fisik dan data yuridis dari lahan HGU Nomor 063 kepada masyarakat penggarap yang dianggap telah menduduki lahan pabrik,” tegas Hariyanto.

Ia berharap, peran Eksekutif dalam hal ini Bupati Kabupaten Boalemo Darwis Moridu dan pihak-pihak terkait lainnya untuk lebih bijaksana menyikapi persoalan-persoalan masyarakat dengan PT. PG Gorontalo. Dan untuk BPN Kabupaten Boalemo, kata Hariyanto.

Agar lebih memperhatikan persoalan-persoalan tersebut, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Disamping itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Dewan Rakyat Anti Korupsi (DERAK) Provinsi Gorontalo Larisman Ishak, SH kepada Menit7.com mengatakan, seharusnya PT. PG Gorontalo memahami dulu apa pengertian Somasi, serta tujuan dan bentuknya.

“Ini kan lucu, seharusnya kalau memang itu lahan HGU milik sendiri tidak perlu disomasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan,” t
Jelas Larisman.

Lanjut Larisman dalam pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang dikenal sebagai Somasi.

“Antara PT. PG Gorontalo dan masyarakat penggarap tidak ada perjanjian yang dibuat ataupun disepakati, jadi apanya yang mau disomasi,” tegas Larisman.

Lebih lanjut, Larisman mengatakan bahwa masyarakat penggarap lahan di Dusun Pikolo Desa Bongo Tua hanya meminta kejelasan luasan lahan yang tertuang dalam Sertifikat HGU Nomor 063 dan yang membuat masyarakat bertahan di lahan garapan mereka tersebut dikarenakan PT. PG Gorontalo tidak transparan dalam menyampaikan kepada mereka tentang kejelasan HGU Nomor 063 tersebut.

“Lahan yang digarap oleh masyarakat itu berada di bantaran sungai. Sewaktu perwakilan DERAK mendatangi kantor BPN Kabupaten Boalemo dan mempertanyakan apakah pihak BPN Kabupaten Boalemo mengeluarkan sertifikat HGU PT. PG Gorontalo Nomor 063 di bantaran sungai, dengan tegas oknum pegawai BPN menjawab (ada permohonan sekian luasnya, yang bisa diberikan itu hanya sebagian, karena sudah masuk dalam bantaran sungai dan luasan HGU Nomor 063 itu hanya 3.4 Ha). Ini informasi yang kami peroleh dari oknum pegawai BPN Kabupaten Boalemo disaat perwakilan DERAK mengunjungi Kantor BPN dan mempertanyakan kejelasan HGU Nomor 063 tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 beberapa waktu lalu,” pungkas Larisman. (RRK)

4 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan