Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Ketua LAP: Bupati Harus Bertanggungjawab Terhadap Proyek Amburadul di Bone

Ketua LAP: Bupati Harus Bertanggungjawab Terhadap Proyek Amburadul di Bone

Bone Menit7.com-Organisasi Kepemudaan Laskar Arung Palakka (OKP LAP) kembali mempertanyakan kinerja Perencanaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bone. Hal ini ditengarai maraknya kasus proyek bermasalah serta potensi penggunaan anggaran yang tidak efektif.

Sebagai Organisasi Kepemudaan yang bernaung di wilayah Kabupaten Bone, LAP akan turun langsung mempertanyakan kebenaran di balik kasus tersebut.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang no 31 perubahan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5), bahwasanya masyarakat juga memiliki hak dan peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi terkait tindak pidana korupsi.

Saat ditemui di markas LAP, di Jl. Besse Kajuara, Andi Akbar selaku ketua umum OKP LAP membeberkan bahwa adanya beberapa bangunan yang sampai sekarang ini belum difungsikan sebagaimana mestinya sehingga hanya menjadi pemborosan anggaran semata.

Selain itu ada pula beberapa bangunan yang telah mengalami kerusakan fisik seperti retak di beberapa sisi tak lama setelah selesai dibangun. Ini diduga kuat terjadi karena adanya mark up anggaran.

“Kami melihat masih banyak persoalan terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik di Kabupaten Bone, mulai dari proyek pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan aspal/hotmix, proyek pembangunan pasar, serta proyek pembuatan talud/irigasi”. Imbuhnya.

Lanjut Andi akbar bahwasanya proyek-proyek bermasalah tersebut sebagian besar adalah proyek yang dibangun di tahun anggaran 2016 hingga 2018. “Saya akan perintahkan kepada seluruh kader LAP di setiap ranting kecamatan untuk terjun langsung memantau serta mendokumentasikan seluruh proyek yang dialokasikan dari APBD,” tuturnya

Untuk beberapa kasus proyek bermasalah yang telah kami telusuri dan kami kumpulkan bukti berupa data konkrit disertai foto dokumentasi telah kami rilis sebelumnya akan segera kami tindaki dengan membuat laporan resmi, dan insya allah akan segera kami layangkan kepada pihak Polda Sulsel, Kejati Sulsel, BPK Sulsel, dan Pihak KPK. Katanyanya

Mendesak Polda Sulsel, Kejati Sulsel, BPK Sulsel, dan Pihak KPK untuk membentuk tim ahli untuk turun ke Kabupaten Bone guna menelusuri dari awal tender, Pencairan Anggaran di BPKAD Pemkab Bone, hingga proses audit seluruh anggaran serta memeriksa seluruh bangunan fisik yang bermasalah.(amas/jun)

.

539 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan