Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Ketua DPRD Sulbar dan Wakilnya Ajukan Gugatan Praperadilan

Ketua DPRD Sulbar dan Wakilnya Ajukan Gugatan Praperadilan

MAKASSAR, MENIT7.Com – Tiga pimpinan DPRD Sulawesi Barat mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang menangani kasus dugaan korupsi dana ABPD Sulbar senilai Rp 80 miliar. Gugatan praperadilan itu diajukan setelah ketiganya menilai proses penyidikan kasus hingga menetapkannya sebagai tersangka janggal dan tidak sah.

Sidang perdana dengan materi pembacaan surat gugatan praperadilan dari pemohon digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Jalan Kartini dengan hakim tunggal, Syafri SH, Rabu (18/10). Sidang berlangsung kurang lebih satu jam di ruang utama Arifin Tumpa, dimulai pukul 10.20 WITA.

Hadir empat dari 15 orang tim pengacara mewakili pemohon. Sementara pihak Kejati Sulsel selaku termohon diwakili Mudassir SH, jaksa fungsional bidang tindak pidana khusus.

Tiga dari empat tersangka kasus dugaan korupsi APBD Sulbar sebagai pemohon atau penggugat ini adalah Andi Mappangara, ketua DPRD Sulbar selaku pemohon 1 dan Haji Harun, Munandar Wijaya, keduanya adalah wakil ketua DPRD Sulbar selaku pemohon 2 dan 3.

Ketiganya tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan ini. Ada pun satu tersangka lainnya yakni Hamzah Hapati Hasan, juga wakil ketua DPRD Sulbar tidak ikut ajukan gugatan praperadilan.

“Tiga pemohon tidak hadir karena telah kuasakan ke kita kuasa hukumnya. Dalam sidang pra peradilan, pemohon tidak wajib hadir. Kami mewakili tiga orang pemohon ini. Soal tersangka satunya lagi kami tidak tahu kenapa tidak ajukan gugatannya,” kata Andi Muhammad Aliyas Ismail,SH dan Robinson,SH mewakili tim kuasa hukum lainnya saat dikonfirmasi wartawan usai sidang berlangsung.

Alasan pengajuan gugatan praperadilan ini, kata Andi Muhammad Aliyas Ismail sebagaimana disampaikan di depan hakim tunggal tadi antara lain terkait penyidik. Dalam proses penetapan tersangka, Kejati Sulsel selaku termohon tidak melakukan proses penyidikan sebagaimana sehari berdasar SOP Kejaksaan itu sendiri.#mdk/m7.

3,036 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan