Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Ketua DPRD Banjarmasin Dijebloskan ke Rutan Pomdam Guntur

Ketua DPRD Banjarmasin Dijebloskan ke Rutan Pomdam Guntur
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalsel, Iwan Rusmali (kedua kiri) yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK membawa koper setibanya di Gedung KPK, 15 September 2017. (Ant/Wahyu)

JAKARTA, MENIT7 –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,, Jakarta Selatan. Penahanan ini dilakukan setelah keduanya diperiksa secara intensif usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (14/9) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Banjarmasin.

“Tersangka IRS (Iwan Rusmali) dan AE (Andi Effendi) ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (16/9) dini hari.

Tak hanya Iwan dan Andi, KPK juga menahan dua tersangka lainnya kasus ini, yakni Dirut PDAM Bandarmasih, Muslih, dan Manajer Keuangan PDAM Trensis. Keduanya ditahan di dua rutan berbeda. Muslih ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, sedangkan Trensis di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Keempat tersangka bakal menjalani masa penahanan setidaknya selama 20 hari.

“Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama,” kata Febri.

Keempat tersangka terlihat keluar ruang ruang pemeriksaan pada Sabtu (16/9) dini hari sekitar pukul 00.10 WIB. Keempatnya enggan berkomentar apa pun mengenai kasus suap yang menjerat mereka.

Iwan dan Andi yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Muslih dan Trensis yang menjadi tersangka pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(SP/M7)

2,276 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan